Dudung: Penanganan karhutla harus cepat dan tegas

Karhutla Kembali Mengancam: Instruksi Presiden Minta Penindakan Kilat dan Tanpa Kompromi

Menggalangkebaikan.com – Dudung – Setiap tahun, ketika musim kemarau menyapa sebagian besar wilayah Indonesia, ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menghantui jutaan warga. Asap tebal yang menyelimuti kota-kota di Sumatera dan Kalimantan bukan sekadar ketidaknyamanan musiman; ia menjadi pemicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan, gangguan penglihatan, hingga peningkatan angka kematian pada kelompok rentan. Menyadari skala ancaman tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar setiap respons terhadap karhutla dilaksanakan dengan kecepatan tinggi, koordinasi lintas sektor yang rapat, serta ketegasan penuh terhadap siapa pun yang terbukti melanggar ketentuan hukum.

Instruksi itu ditegaskan kembali oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta pada Selasa. Dudung menekankan bahwa perintah presiden bukan sekadar retorika politik, melainkan mandat operasional yang wajib dijalankan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tanpa pengecualian.

“Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan agar penanganan karhutla dilakukan dengan cepat, terkoordinasi, dan tegas; terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum harus ditindak tegas.”

Dampak Kesehatan yang Tidak Bisa Diabaikan

Kabut asap hasil pembakaran lahan bukan hanya mengurangi jarak pandang di bandara atau mengganggu lalu lintas jalan raya. Pada tingkat yang lebih fundamental, partikel halus (PM2.5) yang terbawa udara masuk langsung ke alveoli paru-paru dan memicu peradangan sistemik. Kelompok yang paling terpapar risiko akut adalah anak-anak di bawah usia lima tahun, lanjut usia, serta penderita penyakit kronis pernapasan dan kardiovaskular. Dudung secara eksplisit menyebut bahwa karhutla menimbulkan gangguan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan dampak paling tajam dirasakan oleh anak-anak dan lansia.

“Karhutla menyebabkan gangguan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kabut asap berdampak pada anak-anak dan lansia khususnya, serta seluruh lapisan masyarakat umumnya.”

Implikasi ekonomi juga tidak ringan. Penutupan sekolah, pembatalan penerbangan, penurunan produktivitas pekerja luar ruang, dan biaya pengobatan tambahan menciptakan beban fiskal yang menumpuk pada anggaran daerah dan rumah tangga. Dalam konteks ini, percepatan penanganan bukan hanya soal kenyamanan, melainkan soal perlindungan hak dasar warga atas lingkungan yang sehat.

Sorotan pada Korporasi di Kalimantan Barat

Pemerintah pusat saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah korporasi yang beroperasi di Kalimantan Barat dan diduga terlibat dalam peristiwa karhutla di wilayah konsesi mereka. Langkah ini menandai pergeseran pendekatan dari sekadar pemadaman reaktif menuju penelusuran akuntabilitas hukum terhadap pihak-pihak yang secara sengaja atau lalai memicu kebakaran. Jika unsur kesengajaan terbukti, sanksi pidana dan perdata dapat diterapkan secara simultan.

Data KLHK: Skala Kebakaran yang Masif

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutarian mencatat bahwa sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di kawasan Sumatera dan Kalimantan memiliki wilayah yang terindikasi terdapat titik api dan mengalami kebakaran. Luas lahan yang terbakar mencapai hampir 85 ribu hektare — angka yang setara dengan luas lebih dari 11.000 lapangan sepak bola. Data ini menegaskan bahwa karhutla bukan fenomena sporadis di satu lokasi, melainkan pola berulang yang tersebar di ratusan blok konsesi, menuntut respons sistemik, bukan parsial.

Prinsip Due Process: Jangan Menghakimi Sebelum Putusan

Di tengah tekanan publik yang tinggi untuk menuntut pertanggungjawaban cepat, Dudung mengingatkan agar masyarakat tidak melompat pada kesimpulan sebelum proses pemeriksaan dan peradilan berjalan tuntas. Ia menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap berlaku, namun begitu bukti kesengajaan atau pelanggaran hukum terkonfirmasi, penegakan harus dilakukan tanpa kompromi.

“Kita tidak boleh menghakimi sebelum proses pemeriksaan selesai, tetapi kalau nanti terbukti ada unsur kesengajaan atau pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan dengan tegas. Tidak boleh ada yang kebal hukum.”

Pernyataan ini penting karena selama beberapa dekade, persepsi bahwa perusahaan besar kebal dari konsekuensi hukum telah melemahkan daya jera regulasi lingkungan. Penegasan bahwa tidak ada entitas yang berada di atas hukum merupakan prasyarat agar investasi jangka panjang di sektor kehutanan dan perkebunan tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan ekologi.

Mekanisme Koordinasi Lintas Lembaga

Kantor Staf Presiden menyatakan akan terus mengawal dan memastikan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan karhutla berjalan efektif. Lembaga-lembaga yang terlibat mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Arsitektur koordinasi ini dirancang agar tidak ada celah komando antara deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum, dan pemulihan pascabencana.

Keberhasilan mekanisme ini bergantung pada tiga hal: kecepatan respons di lapangan, transparansi data titik api yang dapat diakses publik, serta konsistensi penerapan sanksi terhadap pelanggar. Tanpa ketiganya, instruksi presiden berisiko menjadi dokumen yang hanya dibaca di ruang rapat tanpa mengubah realitas di lapangan.

Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan asap, langkah protektif individual — seperti menggunakan masker berstandar N95 saat kualitas udara memburuk, membatasi aktivitas luar ruang pada jam puncak kabut, serta memastikan ketersediaan air bersih di rumah — tetap relevan sebagai lapisan pertahanan terakhir sementara negara menjalankan mandatnya untuk memadamkan api dan menegakkan hukum.