DPRD Jabar desak KDM imbangi pembangunan fisik dan isu kemiskinan
Daftar Isi
DPRD Jabar desak KDM imbangi Pembangunan Fisik dan Isu Kemiskinan
Menggalangkebaikan.com – DPRD Jabar desak KDM imbangi pembangunan fisik dan isu kemiskinan menjadi sorotan utama di lingkungan legislatif Provinsi Jawa Barat, Bandung. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Goena, secara tegas meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak lagi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai satu-satunya prioritas kebijakan daerah. Menurutnya, pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran harus berjalan paralel dengan setiap program pembangunan fisik yang dirancang oleh eksekutif daerah, mengingat Jawa Barat kini telah memasuki usia ke-81 dengan tantangan sosial yang semakin kompleks.
Buky menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan serta penanganan masalah sosial secara efektif merupakan prasyarat mutlak untuk merealisasikan visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029, yakni “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”. Visi tersebut, lanjutnya, harus dijabarkan secara konkret melalui misi ketiga dan keempat RPJMD yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa tanpa keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, capaian infrastruktur tidak akan otomatis menurunkan angka kemiskinan di wilayah pedesaan maupun perkotaan.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” ujar Buky Wibawa Karya Goena.
Transformasi Birokrasi sebagai Pilar Pelayanan Publik
Di samping isu pemerataan, Buky mendorong Pemprov Jabar memperkuat transformasi birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan mengedepankan prinsip good and clean governance. Ia menilai bahwa birokrasi Jawa Barat harus mampu bertransformasi menjadi lembaga yang bersih, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Penguatan tata kelola ini, menurutnya, harus bermuara pada pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi layanan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan.
“Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Buky. Ia menambahkan bahwa langkah penguatan tata kelola pemerintahan harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025–2029, bukan berjalan terpisah dari agenda pembangunan ekonomi dan sosial daerah.
DPRD Jabar desak KDM imbangi pembangunan fisik dan isu kemiskinan bukan sekadar retorika politik, melainkan refleksi dari data lapangan yang menunjukkan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput. Buky menekankan bahwa setiap alokasi anggaran daerah harus melalui uji kelayakan sosial, sehingga tidak ada satu pun program yang mengorbankan kelompok rentan demi mengejar indikator pembangunan fisik semata.
FAQ: DPRD Jabar desak KDM imbangi Pembangunan
Apa yang dimaksud dengan desakan DPRD Jabar agar KDM mengimbangi pembangunan fisik? Desakan tersebut meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelaraskan program pembangunan infrastruktur dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, sehingga kedua agenda berjalan simultan dan saling melengkapi.
Bagaimana kaitannya dengan visi “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”? Visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029 menempatkan pemerataan kesejahteraan dan tata kelola pemerintahan sebagai misi inti. Desakan DPRD Jabar merupakan penegasan bahwa visi tersebut tidak dapat tercapai hanya melalui pembangunan fisik tanpa pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Apa peran transformasi birokrasi dalam konteks ini? Transformasi birokrasi menjadi mekanisme agar pelayanan publik menjadi transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Dengan birokrasi yang adaptif dan berbasis teknologi, manfaat pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
