Menag: MTQ KORPRI sebagai pembentuk watak dan etika ASN

Menag Tekankan Peran Al-Quran dalam Membentuk Integritas Moral Birokrasi Nasional

Menggalangkebaikan.com – Menag – Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI pada Senin (24/8). Acara yang diikuti aparatur sipil negara dari berbagai kementerian dan lembaga ini dibuka langsung oleh Menteri Agama KH Nasaruddin Umar. Dalam pidato pembukaannya, ia menyampaikan pesan yang melampaui dimensi kompetitif lomba: Al-Quran diposisikan sebagai instrumen pembentukan karakter dan landasan etika bagi seluruh penyelenggara negara.

KORPRI, sebagai wadah organisasi kepegawaian ASN, secara berkala menggelar MTQ sebagai bagian dari pembinaan spiritual dan kultural. Edisi kedelapan ini, yang berlangsung di Makassar, menandai kelanjutan tradisi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan birokrasi. Kehadiran Menag pada pembukaan acara menegaskan bahwa pembinaan moral ASN bukan sekadar urusan internal instansi, melainkan tanggung jawab lintas lembaga yang memerlukan perhatian tingkat tertinggi.

Dari Kompetisi Estetika Menuju Transformasi Karakter

KH Nasaruddin Umar secara tegas menolak reduksi makna MTQ menjadi sekadar kontes keindahan suara, ketepatan hafalan, keterampilan kaligrafi, atau penguasaan wawasan keislaman. Menurutnya, elemen-elemen tersebut memang memiliki nilai dan layak dihargai, namun bukan merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan acara semacam ini.

“MTQ ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai perlombaan estetika tilawah, hafalan, kaligrafi, atau wawasan keislaman semata.”

Ia kemudian menguraikan sebuah kerangka spiritual yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Perjalanan seorang ASN dalam menghayati Al-Quran, menurutnya, harus bergerak dari tahap tilawah menuju pemahaman makna, dari pemahaman menuju penghayatan batin, dan bermuara pada pengabdian konkret dalam pelaksanaan tugas negara. Dengan kata lain, dimensi ritual dan intelektual harus bermuara pada tindakan nyata di ruang kerja, di meja pelayanan, dan di setiap interaksi dengan masyarakat.

Fondasi Etika Birokrasi: Surah An-Nisa Ayat 58

Sebagai rujukan normatif, KH Nasaruddin Umar mengutip Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan penyampaian amanah kepada pihak yang berhak serta penetapan keputusan secara adil. Ayat ini, dalam konteks yang ia bangun, menjadi landasan etika bagi seluruh praktik birokrasi: mulai dari pengelolaan anggaran, penempatan pejabat, hingga pemberian layanan publik.

“Jabatan harus dimaknai sebagai amanah bukan kemuliaan pribadi, kewenangan sebagai sarana melayani bukan alat menguasai, dan kebijakan publik harus senantiasa menghadirkan keadilan terutama bagi kelompok rentan yang sering tidak memiliki suara.”

Pernyataan ini menyentuh persoalan struktural yang kerap menjadi keluhan masyarakat: kecenderungan sebagian pejabat memperlakukan posisi sebagai privilese personal alih-alih tanggung jawab publik. Dengan mengaitkan kembali jabatan pada konsep amanah, Menag mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan birokrasi bersumber dari kepercayaan rakyat, bukan dari hierarki administratif semata.

ASN di Garis Terdepan Kepercayaan Publik

Dalam konteks sosial-politik Indonesia yang terus berkembang, beban ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. KH Nasaruddin Umar menempatkan ASN sebagai garda terdepan dalam menjaga kepercayaan tersebut. Satu tindakan pelayanan yang ramah dan responsif, menurutnya, dapat memperkuat legitimasi negara di mata warga. Sebaliknya, praktik diskriminatif atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparatur dapat melukai rasa keadilan dan menggerus fondasi kepercayaan publik secara signifikan.

Implikasinya, internalisasi nilai-nilai Qurani tidak boleh berhenti pada level pengetahuan atau deklarasi formal. Nilai tersebut harus hadir secara nyata dan terukur di setiap ruang kerja aparatur sipil negara. Cakupan integrasi ini meliputi seluruh spektrum aktivitas birokrasi: interaksi langsung dengan masyarakat, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengambilan keputusan strategis, hingga pemanfaatan fasilitas negara.

Menuju Birokrasi yang Kompeten dan Berintegritas

Visi yang digariskan dalam pidato tersebut mengarah pada pembentukan birokrasi yang tidak hanya unggul secara teknis dan administratif, tetapi juga memiliki integritas moral serta kepekaan sosial yang tinggi. Pelayanan publik yang ideal, dalam kerangka ini, harus mencerminkan amanah konstitusional sekaligus ajaran agama yang berorientasi pada rahmatan lil alamin — keberkahan bagi seluruh alam.

Penyelenggaraan MTQ VIII KORPRI di Makassar, dengan demikian, bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Ia merupakan bagian dari upaya sistematis membangun fondasi etis bagi lebih dari lima juta ASN yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberhasilan transformasi karakter birokrasi tidak dapat diukur dalam satu acara, melainkan memerlukan konsistensi pembinaan, keteladanan pimpinan, dan mekanisme akuntabilitas yang memastikan bahwa nilai-nilai yang dicanangkan benar-benar terimplementasi dalam praktik sehari-hari pelayanan publik.