Hukum kemarin, Rektorat Unsoed digeledah hingga praperadilan eks BGN

Sehari Penuh Guncangan Hukum: Dari Penggeledahan Kampus hingga Penangkapan Kurir Narkotika

Menggalangkebaikan.com – Senin, 24 Agustus, menjadi hari yang sangat padat bagi lanskap penegakan hukum di Indonesia. Dalam rentang waktu kurang dari 24 jam, sejumlah lembaga—mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, pengadilan negeri, kepolisian daerah, hingga Bareskrim Polri—mengeluarkan tindakan dan keputusan yang menyentuh sektor pendidikan tinggi, program gizi nasional, kejahatan terhadap lansia, serta peredaran gelap narkotika. Berikut rangkuman perkembangan yang terjadi pada hari tersebut.

KPK Amankan Dokumen dari Delapan Lokasi Termasuk Rektorat Unsoed

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan serentak di delapan rumah serta kantor Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan praktik titipan dan pengondisian dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Praktik titipan—di mana calon mahasiswa atau keluarganya menitipkan nama kepada pihak tertentu agar diterima—telah lama menjadi sorotan publik karena menggerus prinsip meritokrasi di perguruan tinggi negeri.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik berhasil mengamankan catatan, dokumen, serta barang bukti elektronik yang berkaitan dengan dugaan tersebut. Penggeledahan di tingkat rektorat menunjukkan bahwa lembaga pengawas anti-korupsi tidak hanya menyoroti individu, tetapi juga menelusuri mekanisme institusional yang memungkinkan praktik semacam itu berlangsung.

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik terkait adanya dugaan titipan dan pengondisian penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.”

Implikasi dari penyitaan ini cukup luas. Jika dugaan terbukti, tidak hanya pihak yang terlibat secara langsung yang akan diproses, tetapi juga kebijakan rekrutmen jalur mandiri di Unsoed berpotensi ditinjau ulang. Publik kini menunggu apakah KPK akan memanggil pihak-pihak lain sebagai saksi atau tersangka lanjutan.

PN Jakpus Tolak Praperadilan Eks Wakil Kepala BGN

Di Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang menolak permohonan praperadilan Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Lodewyk mengajukan upaya hukum tersebut terkait kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintah yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil.

Hakim tunggal Firman Akbar menyatakan bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili permohonan tersebut karena perkara yang menjadi objek praperadilan tidak termasuk wilayah hukum pengadilan setempat. Dengan demikian, Lodewyk harus mencari jalur praperadilan di pengadilan yang memiliki yurisdiksi sesuai tempat perkara diperiksa.

“Mengabulkan eksepsi Termohon (Kejaksaan Agung) mengenai kewenangan mengadili.”

Keputusan ini menegaskan bahwa aspek kewenangan (jurisdiction) tetap menjadi gerbang pertama dalam setiap permohonan praperadilan. Bagi Lodewyk, penolakan ini bukan berarti kasus korupsi MBG yang menjeratnya otomatis gugur; ia masih memiliki kesempatan mengajukan permohonan di pengadilan yang tepat, selama tenggat waktu belum habis.

Polisi Pacitan Ungkap Pencurian Emas Rp350 Juta untuk Judi Online

Di Jawa Timur, Polres Pacitan mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang menimpa seorang lansia di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan. Perhiasan emas milik korban raib dengan total kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp350 juta. Yang membuat kasus ini mendapat perhatian publik adalah motif tersangka: hasil curian diduga habis digunakan untuk bermain judi daring (online).

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa tersangka berinisial S berhasil ditangkap setelah penyidik menelusuri jejak penjualan perhiasan emas milik korban dan melakukan serangkaian penyelidikan pascapenerimaan laporan. Kasus ini menambah daftar panjang kejahatan yang menargetkan kelompok rentan—terutama lansia—di wilayah pedesaan, sekaligus menyoroti bahaya judi online yang kini merambah ke pelosok.

Stafsus Menteri Kehutanan Tak Hadir di Panggilan KPK

Di sisi lain, KPK mengungkapkan bahwa Andi Saiful Haq, Staf Khusus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi pada 21 Agustus 2026. Ketidakhadiran ini menjadi catatan tersendiri dalam proses penyidikan, mengingat saksi yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima berpotensi dikenai konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saksi dimaksud tidak hadir.”

Ketidakhadiran seorang pejabat setingkat staf khusus menteri dalam pemanggilan KPK kerap memicu pertanyaan publik mengenai apakah ada upaya menghindari keterlibatan dalam perkara yang sedang diselidiki. KPK biasanya memberikan kesempatan kedua sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Bareskrim Polri Gagalkan Peredaran 857 Cartridge Etomidate di Dumai

Penutup hari yang padat datang dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Di Dumai, Riau, petugas berhasil menggagalkan upaya peredaran gelap narkotika berupa 857 cartridge berisi etomidate. Etomidate sendiri adalah agen anestesi intravena yang dalam beberapa kasus disalahgunakan sebagai bahan campuran atau pelengkap dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Dirutindaknarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso menyatakan bahwa satu tersangka telah ditetapkan, yaitu AG yang berperan sebagai kurir. Penangkapan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap jalur distribusi bahan farmasi dan narkotika di daerah pesisir Riau masih menjadi prioritas, mengingat wilayah tersebut kerap menjadi titik transit barang dari luar negeri.

Kelima peristiwa di atas menggambarkan betapa luasnya spektrum isu hukum yang bergerak serentak dalam satu hari—dari ruang rektorat hingga jalanan pedesaan, dari ruang sidang hingga pelabuhan. Bagi masyarakat, setiap perkembangan ini menjadi pengingat bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terus berjalan, meskipun tidak selalu dengan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.