Politik kemarin, Penanganan karhutla hingga RUU perampasan aset

Agenda Politik 24 Agustus: Dari Karhutla di Sumatera hingga Progres RUU Perampasan Aset

Menggalangkebaikan.com – Senin, 24 Agustus, menjadi hari yang padat bagi kancah politik nasional. Sejumlah isu besar bergerak bersamaan: Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung ke titik-titik kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, parlemen menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset masih berjalan, gerakan mahasiswa di Jakarta menyerukan etika berdemokrasi, dan TNI AU memastikan keselamatan awak pesawat tempur setelah insiden di Sulawesi Selatan. Berikut uraian lengkap kelima peristiwa utama yang mewarnai agenda hari itu.

Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Tiga Provinsi Sumatera

Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Jakarta menuju Sumatera untuk memeriksa secara langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Keberangkatannya dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden. Sekitar pukul 10.00 WIB, Kepala Negara tiba di Lanud Halim Perdanakusuma dan segera menaiki pesawat kepresidenan menuju lokasi terdampak.

Kunjungan ini terjadi di tengah musim kemarau yang kerap memicu kebakaran lahan secara berulang di kawasan gambut Sumatera. Setiap tahun, asap karhutla tidak hanya mengganggu kesehatan warga lokal dan aktivitas penerbangan, tetapi juga menjadi sumber emisi karbon yang signifikan bagi komitmen iklim Indonesia. Peninjauan langsung oleh Presiden biasanya diikuti instruksi operasional kepada jenderal dan gubernur terkait, termasuk percepatan pemadaman, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, serta koordinasi lintas kementerian.

Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Dibakar

Sejalan dengan peninjauan tersebut, Prabowo menegaskan kembali larangan mutlak bagi siapa pun yang membuka lahan dengan metode pembakaran. Ia meminta aparat memperkuat dua hal sekaligus: edukasi kepada masyarakat tentang alternatif pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar. Pesan ini bukan sekadar retorika musiman; regulasi tentang larangan bakar lahan telah ada sejak era moratorium izin baru di kawasan gambut, namun implementasinya di lapangan sering kali lemah, terutama di wilayah dengan tekanan ekonomi tinggi dari perkebunan rakyat.

DPR: RUU Perampasan Aset Masih dalam Tahap Pembahasan

Di gedung parlemen, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset tetap berada dalam proses legislasi. Pernyataan ini ia sampaikan saat menanggapi aspirasi Forum Komunikasi Rakyat Pati, Jawa Tengah, yang mendesak percepatan pengesahan regulasi tersebut.

“Untuk percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset saat ini di Komisi III memang mereka sedang mendengarkan dari banyak RDPU (rapat dengar pendapat umum) untuk meaningful participation (partisipasi bermakna),” kata Sari Yuliati di Jakarta, Senin.

RUU Perampasan Aset dirancang untuk memberi negara instrumen hukum yang lebih tajam dalam menyita harta hasil kejahatan, terutama korupsi, narkotika, dan pencucian uang. Selama ini, mekanisme perampasan aset di Indonesia masih bergantung pada putusan pidana yang memakan waktu bertahun-tahun. Dengan RUU ini, negara dapat bergerak lebih cepat tanpa harus menunggu seluruh proses pembuktian pidana selesai. Pembahasan di Komisi III yang melibatkan banyak RDPU menunjukkan bahwa parlemen berupaya mengakomodasi masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum sebelum melangkah ke tahap pengesahan.

Aliansi BEM Persatuan se-DKI: Jaga Demokrasi yang Bermartabat

Di sisi lain, sejumlah elemen mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi BEM Persatuan se-DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ruang demokrasi agar tetap berfungsi sebagai kanal penyampaian gagasan yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

Pernyataan ini dilontarkan sebagai respons terhadap rencana aksi yang akan digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan kompleks parlemen pada 27 Agustus. Koordinator BEM Persatuan se-DKI, Ikhsan Buyung, menyampaikan pesan agar aspirasi masyarakat disampaikan dengan memperhatikan kepentingan bersama.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog yang konstruktif, saling menghormati perbedaan pandangan,” kata Ikhsan di Jakarta, Senin.

Konteksnya penting: gelombang aspirasi dari Pati, Jawa Tengah, telah menjadi sorotan publik sejak beberapa pekan terakhir. Mahasiswa di ibu kota memilih posisi menjembatani—mendukung hak warga untuk bersuara sekaligus mengingatkan agar ekspresi politik tidak berubah menjadi konfrontasi yang merugikan semua pihak.

TNI AU: Awak Pesawat Tempur Sukhoi Su-30 MK2 Selamat

Berita lain datang dari Makassar. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, mengumumkan bahwa seluruh awak pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 dalam kondisi selamat setelah pesawat mengalami insiden di area landasan pacu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

“Pesawat dan seluruh awak dalam kondisi aman. Selanjutnya, pesawat ditarik menuju hanggar perawatan untuk dilakukan pemeriksaan dan disiapkan untuk melaksanakan test berikutnya,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima di Makassar, Senin.

Sukhoi Su-30 MK2 merupakan pesawat tempur multirol yang menjadi tulang punggung kekuatan udara Indonesia sejak pengadaan beberapa tahun lalu. Insiden di landasan pacu, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, selalu memicu pemeriksaan teknis menyeluruh sebelum pesawat kembali dioperasikan. Langkah menarik pesawat ke hanggar perawatan merupakan prosedur standar untuk memastikan tidak ada kerusakan tersembunyi yang dapat membahayakan penerbangan berikutnya.

Kelima peristiwa di atas menggambarkan spektrum luas tantangan yang dihadapi negara dalam satu hari: pengelolaan bencana lingkungan, penguatan instrumen hukum pemberantasan korupsi, etika partisipasi politik, dan kesiapsiagaan militer. Setiap isu menuntut respons yang berbeda, namun semuanya menuntut satu hal yang sama—keputusan yang cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.