Djamari: Pencegahan kejahatan transnasional perlu libatkan seluruh APH

Intersepsi 2,6 Ton Sabu Cair di Batam: Menko Polkam Tekankan Peran Seluruh APH dalam Perang Melawan Kejahatan Transnasional

Menggalangkebaikan.com – Sebuah kapal yang membawa 2,6 ton sabu cair berhasil digagalkan di perairan Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat. Pengungkapan ini bukan sekadar angka di berita kriminal—ia menjadi cermin nyata betapa rapuhnya garis pertahanan negara ketika jaringan penyelundup internasional memanfaatkan ribuan titik masuk dan keluar yang tersebar di sepanjang kepulauan Nusantara. Di hadapan kasus tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyampaikan pesan tegas: tidak ada satu lembaga pun yang mampu berdiri sendiri dalam menghadapi ancaman lintas negara.

Geografi yang Menjadi Tantangan Strategis

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, ribuan pelabuhan, dan jalur pelayaran yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis ini, yang sekaligus menjadi keunggulan ekonomi, juga membuka celah luas bagi penyelundupan barang ilegal. Djamari mengakui bahwa jumlah pintu masuk dan keluar yang sangat banyak membuat pengawasan menjadi tugas yang jauh lebih kompleks dibanding negara-negara dengan daratan terbatas.

“Negeri kita memang banyak pintu masuk dan keluar dan peran kita adalah untuk mencegah barang ilegal masuk maupun keluar.”

Pernyataan ini menggarisbawahi realitas operasional: Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara, dan Tentara Nasional Indonesia masing-masing memiliki kewenangan dan cakupan wilayah yang berbeda. Tanpa koordinasi lintas lembaga, satu titik pengawasan yang lemah dapat menjadi celah yang dimanfaatkan sindikat internasional untuk mengedarkan narkotika, barang kontrabande, atau komoditas ilegal lainnya.

Kolaborasi Antarlembaga sebagai Satu-satunya Jalan

Dalam kesempatan yang sama, Djamari menekankan bahwa keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkotika dalam beberapa bulan terakhir merupakan bukti konkret bahwa kerja sama antarlembaga menghasilkan dampak nyata. Ia menolak narasi bahwa satu institusi saja cukup untuk menutup seluruh jalur penyelundupan.

“Tidak bisa dilakukan oleh satu komponen saja, hanya BNN, Bea Cukai, kepolisian atau TNI. Semuanya harus terlibat di dalamnya.”

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip command and control yang diterapkan dalam operasi intelijen modern, di mana data dari berbagai sumber—pelabuhan, bandara, jalur laut, hingga titik-titik perbatasan darat—diintegrasikan menjadi satu peta ancaman yang utuh. Tanpa integrasi semacam itu, setiap lembaga hanya melihat fragmen dari gambaran besar yang sesungguhnya jauh lebih kompleks.

Dari Sabu Cair ke Ketamin: Pola yang Berulang

Kasus 2,6 ton sabu cair di Batam bukan kejadian terisolasi. Sebelumnya, aparat juga berhasil menggagalkan penyelundupan 1,3 ton ketamin di wilayah Kepulauan Riau. Dua pengungkapan dalam rentang waktu yang berdekatan menunjukkan bahwa kawasan ini telah menjadi koridor favorit jaringan narkotika internasional, khususnya yang menghubungkan Asia Tenggara dengan pasar domestik Indonesia.

Menko Polkam menilai bahwa kedua pengungkapan tersebut bukan hanya soal menyita barang bukti, melainkan soal menyelamatkan jutaan warga dari paparan zat adiktif. Ia mengingatkan bahwa jika narkotika jenis metamphetamine tersebut lolos dan beredar ke masyarakat, beban ekonomi negara akan membengkak secara drastis.

“Secara matematis itu 14 juta orang. Kalau mereka direhabilitasi, satu orang saja Rp10 juta, totalnya bisa mencapai Rp140 triliun untuk melakukan rehabilitasi. Biaya yang keluar tersebut yang kita cegah.”

Angka Rp140 triliun tersebut setara dengan sebagian besar anggaran kementerian tertentu dalam satu tahun fiskal. Dengan kata lain, setiap kilogram narkotika yang berhasil dicegah di pelabuhan atau perairan berarti menghemat miliaran rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk program rehabilitasi, layanan kesehatan, dan penanganan dampak sosial lainnya.

Indonesia Bukan Transit, Bukan Gudang, Bukan Pasar

Djamari menegaskan posisi negara secara eksplisit: Indonesia tidak boleh dijadikan titik transit, tempat penyimpanan sementara, maupun pasar akhir bagi kejahatan transnasional. Pernyataan ini mengirimkan sinyal kuat kepada jaringan internasional bahwa negara akan menutup ruang manuver mereka di perairan dan daratan Nusantara.

“Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit, tempat penyimpanan dan pasar kejahatan transnasional. Kita tidak akan pernah lemah terhadap pihak-pihak kejahatan.”

Konteks pernyataan ini penting jika dilihat dari tren global: perdagangan narkotika internasional terus mencari rute baru seiring pengetatan pengawasan di jalur-jalur konvensional. Kepulauan Riau, yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka—salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia—menjadi titik rawan yang memerlukan kehadiran aparat secara konsisten dan berkelanjutan.

Apresiasi dan Peringatan ke Depan

Menutup pernyataannya, Djamari menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat langsung dalam operasi penggagalan penyelundupan. Ia menyerukan agar sinergi yang telah terbangun tidak melemah setelah sorotan media mereda, melainkan justru diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur.

“Negara akan tetap hadir dimanapun diperlukan untuk menyelamatkan bangsa ini.”

Pesan tersebut menggarisbawahi bahwa pencegahan kejahatan transnasional bukan tugas musiman yang selesai setelah satu operasi besar. Ia adalah komitmen jangka panjang yang menuntut investasi berkelanjutan dalam teknologi pengawasan, pelatihan personel, dan kerangka hukum yang mampu menjangkau aktor-aktor di luar yurisdiksi nasional. Bagi masyarakat Batam dan Kepulauan Riau secara khusus, keberhasilan pengungkapan ini menjadi pengingat bahwa perairan di sekitar mereka tidak lagi menjadi zona buta bagi penyelundup internasional.