Menko Kumham Imipas: Pemerintah percepat penyusunan Perpres Pertimahan

Percepatan Perpres Pertimahan: Pemerintah Respons Ketegangan Tambang di Belitung Timur

Menggalangkebaikan.com – Ketegangan antara warga penambang rakyat dan perusahaan negara di sektor timah kembali memanas di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Pemicunya sederhana namun berdampak luas: pembelian bijih timah dari masyarakat sempat tersendat, memicu aksi demonstrasi di Kantor Timah yang berujung ricuh. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah pusat mengambil langkah cepat dengan mempercepat penyusunan peraturan presiden (perpres) yang akan menjadi landasan hukum pengelolaan tambang timah di kawasan itu.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa proses penyusunan perpres pertimahan telah dimulai dan dokumen rancangannya sudah disampaikan langsung kepada Presiden serta Sekretaris Negara. Langkah ini dilakukan melalui Direktorat Peraturan Perundang-Undangan di bawah Kementerian Hukum.

“Pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan presiden berkaitan pertimah. Proses penyusunannya itu sudah dimulai dan sudah disampaikan kepada Pak Presiden dan Sekretaris Negara,” kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Perintah Percepatan dari Puncak Kabinet

Yusril mengungkapkan bahwa ia telah memberikan instruksi langsung kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum agar seluruh tahapan penyusunan perpres dipercepat. Instruksi ini bukan sekadar formalitas birokrasi; ia lahir dari urgensi lapangan di mana ribuan penambang rakyat di Bangka Belitung menggantungkan penghidupan dari aktivitas penggalian dan penjualan bijih timah.

Bangka Belitung merupakan wilayah dengan cadangan timah terbesar di Indonesia. Selama puluhan tahun, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal, namun juga sumber konflik berulang antara penambang rakyat dan entitas perusahaan. Tanpa kerangka hukum yang jelas mengenai mekanisme pembelian bijih dari tambang masyarakat, warga kerap merasa dirugikan ketika harga atau volume pembelian tidak sesuai harapan. Perpres yang sedang disusun dimaksudkan untuk menutup celah regulasi tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Tim Kecil di Bawah Wakil Menteri

Sambil menunggu perpres rampung, pemerintah membentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Otto Hasibuan. Tugas tim ini bersifat teknis-kebijakan: merumuskan langkah konkret serta dasar legalitas agar PT Timah dapat melanjutkan pembelian bijih timah dari pertambangan masyarakat secara teratur dan transparan. Dengan demikian, kekosongan regulasi sementara tidak menjadi alasan untuk menghentikan aktivitas ekonomi warga.

Yusril menyatakan harapannya agar langkah-langkah yang sedang disiapkan diterima oleh masyarakat Belitung sehingga kondusifitas wilayah tetap terjaga. Ia menekankan bahwa inti persoalan bukan pada konflik antara warga dan perusahaan, melainkan pada ketiadaan aturan main yang jelas.

“Saya kira itu inti masalahnya, dengan harapan mudah-mudahan masyarakat di Bangka Belitung itu mengetahui perkembangan ini dan tenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Koordinasi Lintas Sektor

Pemerintah mengakui bahwa kesulitan yang dihadapi masyarakat penambang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Oleh karena itu, rapat koordinasi lintas sektor telah digelar untuk membahas secara komprehensif persoalan timah di Bangka Belitung. Forum ini mempertemukan representasi dari sektor hukum, pertambangan, keamanan, dan pemerintahan daerah guna memastikan bahwa solusi yang dirumuskan bersifat holistik dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Konteks Ekonomi dan Sosial Tambang Timah

Bagi masyarakat Belitung Timur dan sebagian besar kabupaten di Bangka Belitung, tambang timah bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan identitas kultural yang diwariskan lintas generasi. Ribuan keluarga bergantung pada hasil galian harian untuk kebutuhan pokok. Ketika mekanisme pembelian bijih tersendat, dampaknya langsung terasa: pendapatan harian hilang, utang menumpuk, dan rasa ketidakadilan memuncak. Kondisi inilah yang kerap memicu ketegangan sosial dan, dalam beberapa kasus, bentrokan fisik.

PT Timah, sebagai perusahaan negara yang memegang konsesi utama di wilayah tersebut, memiliki peran sentral dalam rantai pasok timah. Namun, tanpa regulasi yang mengatur secara spesifik bagaimana bijih dari tambang rakyat dibeli, dihargai, dan diproses, hubungan antara perusahaan dan masyarakat penambang rentan terhadap miskomunikasi dan persepsi ketidakadilan. Perpres pertimahan yang sedang disusun diharapkan menjadi payung hukum yang melindungi hak warga untuk menjual hasil tambangnya sekaligus memberikan kerangka operasional yang jelas bagi perusahaan.

Implikasi ke Depan

Keberhasilan penyusunan dan pengesahan perpres ini akan menjadi penentu apakah siklus konflik tambang di Bangka Belitung dapat diputus secara struktural. Jika regulasi tersebut mampu menjamin transparansi harga, kepastian volume pembelian, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, maka potensi kerawanan sosial di wilayah penghasil timah terbesar di negeri ini dapat ditekan secara signifikan. Sebaliknya, keterlambatan atau kelemahan substansi regulasi berisiko mengulang kembali pola ketegangan yang telah terjadi berulang kali selama bertahun-tahun.

Bagi masyarakat Belitung, pesan yang kini disampaikan pemerintah adalah bahwa negara tidak tinggal diam. Proses legislasi sedang berjalan, tim kebijakan telah dibentuk, dan koordinasi lintas kementerian telah diaktifkan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh langkah tersebut mendarat di lapangan dengan cepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebelum ketegangan berikutnya sempat membara.