Pemerintah revisi aturan PNBP kapal perikanan 5–30 GT

Revisi PNBP Kapal Perikanan Disiapkan untuk Perkuat Kepastian Pemungutan

Menggalangkebaikan.com – Pemerintah tengah menyiapkan pembaruan aturan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sektor perikanan tangkap. Salah satu fokusnya adalah kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 5 gross tonnage (GT) sampai dengan 30 GT yang izinnya diterbitkan pemerintah daerah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Keuangan membahas penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP. Langkah ini diarahkan untuk memperjelas tata cara pemungutan sekaligus menyelaraskan data perizinan kapal perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyampaikan bahwa pengaturan yang lebih rapi dibutuhkan agar penerimaan dari pemanfaatan sumber daya ikan dapat dikelola secara optimal. Penyesuaian regulasi juga berkaitan dengan kebutuhan memastikan data kapal dan izin yang tercatat dapat digunakan dalam proses pemungutan secara tepat.

“Pemerintah ingin memastikan potensi penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya ikan dapat dikelola secara optimal. Karena itu, penyempurnaan regulasi harus berjalan seiring dengan penyiapan mekanisme pemungutan dan integrasi data perizinan kapal,” kata Latif dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Cakupan Kapal dan Wilayah Operasi

Rancangan pengaturan tersebut mencakup kapal yang berizin dari pemerintah daerah dan beroperasi di perairan hingga 12 mil laut. Batas wilayah ini penting dalam pembagian kewenangan pengelolaan kegiatan perikanan, termasuk administrasi perizinan kapal serta pelaksanaan kewajiban yang melekat pada kegiatan usaha penangkapan ikan.

Ukuran kapal lebih dari 5 GT hingga 30 GT menjadi perhatian dalam pembahasan karena kelompok ini berada dalam lingkup perizinan daerah. Melalui revisi yang sedang disusun, pemerintah berupaya membangun mekanisme yang memberikan dasar hukum lebih jelas bagi pemungutan PNBP tanpa mengabaikan kebutuhan sinkronisasi administrasi antarlembaga.

Integrasi data perizinan menjadi salah satu unsur utama. Data yang selaras dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kapal yang beroperasi, jenis izin yang dimiliki, serta potensi penerimaan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya perikanan. Dalam praktik tata kelola, kesesuaian data juga diperlukan agar pelaksanaan aturan dapat berjalan dengan kepastian bagi pihak yang terlibat.

Pembahasan Lintas Kementerian

Proses revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 telah berlangsung bersama Kementerian Keuangan sejak 2025. Pembahasannya kemudian diteruskan pada Oktober 2026 melalui rapat panitia antarkementerian.

Forum tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penyusunan regulasi, antara lain Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keterlibatan lintas instansi mencerminkan bahwa revisi ini tidak hanya menyangkut tarif atau pembayaran PNBP, tetapi juga aspek legalitas, tata kelola, koordinasi pemerintahan, dan penerapan kebijakan di lapangan.

Dalam rancangan yang dibahas, pemerintah juga mempertimbangkan peran pemerintah provinsi sebagai Mitra Instansi Pengelola atau MIP PNBP. Skema tersebut diharapkan dapat membuka ruang keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan negara. Termasuk di dalamnya kemungkinan mekanisme imbal jasa, yang ketentuannya akan ditetapkan kemudian.

Peran MIP PNBP dapat menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, seluruh desain mekanisme, pembagian peran, serta ketentuan imbal jasa masih berada dalam tahap pembahasan. Karena itu, belum ada aturan baru yang dapat diperlakukan sebagai ketentuan yang telah berlaku.

Menindaklanjuti Rekomendasi BPK

Penyempurnaan regulasi ini juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah ingin memperkuat tata kelola penerimaan negara di sektor perikanan tangkap serta menekan risiko adanya potensi penerimaan yang belum terhimpun dari pemanfaatan sumber daya ikan.

Bagi pelaku usaha perikanan, proses ini perlu dipahami sebagai tahap penataan kebijakan, bukan perubahan kewajiban yang langsung diberlakukan. Pemerintah masih menyusun substansi revisi dan menyiapkan mekanisme pelaksanaannya. Kejelasan ketentuan nantinya akan menentukan bagaimana proses pemungutan diterapkan pada kapal-kapal yang masuk dalam cakupan aturan.

Latif menegaskan bahwa pembahasan belum menghasilkan ketentuan baru yang efektif. Artinya, regulasi yang sedang dirancang masih dapat melalui tahapan penyelarasan sebelum ditetapkan secara resmi.

Penguatan sistem PNBP di bidang perikanan pada akhirnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan yang bernilai ekonomi. Dengan data izin kapal yang terintegrasi, tata cara pemungutan yang pasti, dan koordinasi antara pemerintah pusat serta daerah, pemerintah menargetkan pengelolaan penerimaan negara dapat berlangsung lebih tertib dan sesuai kerangka hukum yang berlaku.