Menhut: Izin 26 perusahaan dibekukan terkait karhutla

Kemenhut Bekukan Izin 26 Perusahaan dalam Penanganan Karhutla

Menggalangkebaikan.com – Menhut – Kementerian Kehutanan memperketat langkah penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan membekukan izin usaha 26 perusahaan. Tindakan tersebut menjadi bagian dari sanksi administratif yang diterapkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan atau Gakkum Kehutanan terhadap korporasi yang terkait persoalan karhutla.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pembekuan izin bukan satu-satunya bentuk tindakan yang dapat dikenakan. Perusahaan juga dapat diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan, sementara perkara yang memuat dugaan unsur pidana akan diteruskan melalui mekanisme hukum bersama kepolisian.

“Di Gakkum kami, di Gakkum Kemenhut, sudah ada 26 perusahaan, korporasi, yang sudah kami bekukan izin usahanya,” kata Raja Juli seusai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

Sanksi Administratif hingga Proses Pidana

Raja Juli menegaskan nomenklatur yang dipakai Kementerian Kehutanan adalah sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha. Kebijakan itu ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki kepatuhan serta memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan.

Dalam praktiknya, penanganan tidak berhenti setelah izin dibekukan. Pelaku usaha dapat menghadapi paksaan pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan pada area terdampak. Jika penyelidikan menemukan indikasi tindak pidana yang dilakukan korporasi, perkara dapat ditingkatkan ke proses pidana.

“Pertama, pembekuan izin usaha. Kedua, paksaan pemulihan lingkungan. Jadi mereka harus melakukan pemulihan lingkungan, paksaan hukum, dan ketiga, apabila ada indikasi pidana korporasi-korporasi tersebut, maka akan kita lanjutkan ke proses pidana yang akan kita koordinasikan dengan pihak kepolisian,” ujarnya.

Rangkaian langkah tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap karhutla mencakup dua sisi sekaligus: penghentian atau pembatasan aktivitas usaha melalui sanksi administratif, serta kewajiban memperbaiki dampak yang timbul di lapangan. Proses pidana menjadi jalur lanjutan apabila unsur pelanggaran hukum terpenuhi.

Nama dan Lokasi Perusahaan Belum Dirinci

Dalam keterangannya, Raja Juli belum menyebut identitas 26 perusahaan yang izinnya dibekukan. Lokasi operasional perusahaan-perusahaan tersebut maupun periode penjatuhan sanksi juga belum dipaparkan secara terperinci.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pembekuan izin usaha merupakan bagian dari pendekatan penegakan hukum yang sedang dijalankan kementerian. Istilah tersebut dipakai untuk membedakan tindakan administratif dari tahapan penanganan pidana yang memiliki prosedur tersendiri.

“Ada istilahnya itu sanksi administratif pembekuan izin usaha. Itu bagian dari cara kita melakukan perbaikan penegakan hukum,” ucapnya.

Bagi pemegang izin usaha di kawasan hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran merupakan kewajiban penting dalam pengelolaan areal kerja. Ketika ditemukan dugaan kebakaran di wilayah konsesi atau areal kelolaan, hasil pengawasan dapat menjadi dasar evaluasi kepatuhan dan penjatuhan tindakan administratif.

46 Perkara Sedang Ditangani Gakkum Kehutanan

Selain perkara yang berujung pada pembekuan izin, Gakkum Kehutanan sedang memproses 46 kasus yang melibatkan perusahaan dan individu. Dari jumlah itu, terdapat 15 perkara korporasi serta 31 perkara perseorangan.

Status penanganan setiap kasus tidak sama. Dua perkara telah mencapai tahap P21, sedangkan kasus lain masih berada pada proses penyelidikan maupun penyidikan. Tahap P21 menunjukkan berkas perkara telah dinyatakan lengkap untuk dilanjutkan ke proses penuntutan.

“Jadi secara singkat ya, untuk penegak hukum di Gakkum Kehutanan, sedang ada 46 kasus yang berproses ya, 15 korporasi dan 31 perorangan. Dengan status yang macam-macam, sudah ada 2 yang P21, sebagian masih penyidikan dan penyelidikan,” ungkap Raja Juli.

Penanganan terhadap individu maupun perusahaan memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban dalam perkara kehutanan tidak hanya diarahkan kepada satu pihak. Perkara yang memiliki dugaan unsur pidana akan mengikuti tahapan hukum sesuai hasil penyelidikan dan penyidikan.

Penindakan Berlanjut di Sejumlah Wilayah Kalimantan

Langkah administratif Kementerian Kehutanan telah diterapkan dalam sejumlah pengawasan karhutla sepanjang 2026. Pada 25 Agustus 2026, kementerian menjatuhkan sanksi kepada enam pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH. Pengawasan menemukan karhutla dengan luas gabungan 1.511,55 hektare pada areal kelolaan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Lima dari enam perusahaan tersebut dikenai paksaan pemerintah. Satu perusahaan lainnya menerima dua tindakan sekaligus, yaitu pembekuan perizinan berusaha dan paksaan pemerintah. Sanksi itu merupakan tindak lanjut pengawasan atas kewajiban perusahaan untuk mencegah serta mengendalikan kebakaran di wilayah kerja mereka.

Pada awal September 2026, sanksi administratif kembali dijatuhkan kepada lima pemegang PBPH di Kalimantan Barat. Tindakan itu berkaitan dengan dugaan karhutla di kawasan konsesi masing-masing perusahaan.

Skema penindakan yang digunakan Kementerian Kehutanan dapat berkembang dari pembekuan izin usaha hingga kewajiban pemulihan lingkungan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran pidana, penanganannya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum. Pendekatan ini menempatkan pemulihan lingkungan sebagai unsur penting, di samping proses untuk menentukan pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.