Sumut siapkan jalur alternatif Medan–Berastagi bagi wisatawan

Jalur Alternatif Medan–Berastagi: Langkah Cepat Pemprov Sumut Mengurai Kemacetan Wisata

Menggalangkebaikan.com – Setiap akhir pekan dan libur nasional, ruas Jalan Jamin Ginting yang menghubungkan Kota Medan dengan dataran tinggi Karo berubah menjadi sungai kendaraan yang nyaris tak bergerak. Ribuan wisatawan yang berbondong-bondong menuju Berastagi—kota pegunungan berjarak sekitar 66 kilometer di selatan ibu kota provinsi—menumpuk di satu-satunya koridor utama, menciptakan titik-titik macet yang sudah lama dikeluhkan warga maupun pelancong. Untuk memutus pola berulang itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memutuskan membangun jalur alternatif khusus kendaraan wisata di wilayah Kabupaten Karo, dengan pengerjaan fisik yang ditargetkan dimulai pada 2027 dan rampung pada rentang 2028–2029.

Desain Jalur: Fokus pada Kendaraan Wisata

Proyek ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti total rute utama. Sebaliknya, jalur alternatif dirancang secara selektif untuk menampung kendaraan wisata atau kendaraan roda enam ke bawah, sementara arus logistik berat tetap dialirkan melalui Jalan Jamin Ginting sebagaimana selama ini berlaku. Pemisahan fungsi tersebut diharapkan menurunkan kepadatan di koridor utama sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada jam-jam puncak kunjungan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan rencana ini seusai menerima kunjungan Ikatan Cendekiawan Karo di Berastagi pada Rabu. Ia menegaskan bahwa intervensi fisik pada ruas-ruas jalan yang menjadi bagian jalur alternatif akan dikerjakan secara bertahap.

“Target maksimal pengerjaan intervensi fisik ini mulai berjalan pada 2027 hingga selesai pada 2028–2029. Jalur alternatif ini difokuskan untuk kendaraan wisata atau roda enam ke bawah.”

Nasution menambahkan bahwa ruas-ruas yang akan diintervensi tersebar di bawah kewenangan tiga tingkat pemerintahan: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta dua kabupaten, yakni Deli Serdang dan Karo. Koordinasi lintas kewenangan inilah yang menjadi tantangan administratif terbesar proyek tersebut.

Konteks Berastagi dan Tekanan Wisata

Berastagi bukan sekadar titik transit. Kota ini telah lama menjadi magnet wisata dataran tinggi Karo, menawarkan udara sejuk pegunungan serta panorama dua gunung berapi aktif—Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung—yang menjulang di cakrawala. Daya tarik alam tersebut menarik jutaan pengunjung setiap tahun, dan lonjakan kunjungan pada periode tertentu membuat infrastruktur jalan yang ada tidak lagi mampu menampung beban lalu lintas secara aman.

Di samping fungsi transportasi, Nasution menekankan bahwa intervensi kawasan wisata Karo perlu dilakukan secara masif, mencakup pembenahan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Berastagi dan area sekitar Tugu Perjuangan Berastagi. Pemprov Sumut secara eksplisit tidak akan membangun fasilitas komersial berskala besar seperti pusat perbelanjaan atau hotel di kawasan tersebut. Prioritas diberikan pada infrastruktur dasar—jalan, drainase, pencahayaan, dan aksesibilitas—yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

“Kami ingin intervensi kawasan ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, seperti yang pernah kami lakukan saat meremajakan kawasan Kota Lama Medan.”

Detail Teknis Pelebaran Ruas

Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menjelaskan bahwa pemetaan teknis ruas-ruas yang akan diintervensi sudah berjalan. Salah satu paket pekerjaan utama adalah pelebaran koridor Medan–Namorambe–Sembahe. Titik awal pengalihan arus wisata berada di kawasan Simpang Poci pada Jalan Jamin Ginting, di mana kendaraan wisata akan diarahkan ke kiri menuju rute alternatif.

“Mulai kawasan Simpang Poci di Jalan Jamin Ginting, kendaraan wisata diarahkan ke kiri menuju rute alternatif pelebaran jalan dari empat menjadi enam hingga delapan meter.”

Pelebaran dari empat meter menjadi enam hingga delapan meter ini secara signifikan meningkatkan kapasitas lintasan dan memungkinkan kendaraan bergerak dengan kecepatan yang lebih aman, terutama pada segmen yang selama ini menjadi bottleneck saat jam pulang wisata.

Jalan Tol Medan–Berastagi: Visi Jangka Panjang

Jalur alternatif ini bukan pengganti dari rencana yang lebih ambisius. Pembangunan jalan tol Medan–Berastagi tetap didorong agar masuk ke dalam cetak biru Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, mengingat proses perencanaan, pengadaan lahan, dan konstruksi jalan tol membutuhkan waktu yang sangat panjang, Pemprov Sumut memilih langkah cepat dengan mengintervensi ruas-ruas yang sudah ada. Dengan kata lain, jalur alternatif menjadi solusi transisional yang mengisi kekosongan antara kondisi saat ini dan terealisasinya koridor tol di masa depan.

Respon Masyarakat Karo

Sukarya Sinulingga, perwakilan Ikatan Cendekiawan Karo, menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai skema jalur alternatif berpotensi mengatasi setidaknya empat titik kemacetan kronis yang selama ini menghambat mobilitas harian warga Karo serta distribusi logistik dari kabupaten tersebut menuju Medan. Bagi masyarakat yang bergantung pada pergerakan barang dan jasa, pengurangan hambatan di titik-titik itu berarti efisiensi ekonomi yang langsung terasa.

“Kami mengucapkan terima kasih atas nama masyarakat Karo, kami sangat gembira dengan kabar ini. Tentunya kami akan terus mendukung pembangunan ini.”

Dukungan dari elemen masyarakat ini menjadi penting karena proyek yang menyentuh ruas jalan lintas kabupaten memerlukan penerimaan publik, terutama terkait perubahan pola lalu lintas di sekitar Simpang Poci dan segmen Namorambe–Sembahe. Tanpa kerja sama warga dalam fase konstruksi, risiko gangguan sosial dapat memperlambat jadwal penyelesaian yang sudah ditetapkan pada 2028–2029.

Implikasi Lebih Luas

Keberhasilan atau kegagalan proyek ini akan menjadi preseden bagi pengelolaan arus wisata di kawasan pegunungan Sumatera Utara secara keseluruhan. Jika pemisahan fungsi antara kendaraan wisata dan logistik berhasil diterapkan di koridor Medan–Berastagi, model serupa dapat dipertimbangkan untuk rute-rute wisata lain yang menghadapi tekanan serupa. Sebaliknya, keterlambatan atau kegagalan teknis akan memperpanjang siklus kemacetan tahunan yang sudah membebani ekonomi lokal dan menurunkan kualitas pengalaman wisatawan. Dengan demikian, jendela waktu 2027–2029 bukan sekadar jadwal konstruksi, melainkan ujian nyata atas kemampuan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.