DPR RI serahkan Rp400 miliar program LSDP pengelolaan sampah di Kalsel

Empat Daerah di Kalimantan Selatan Terima Suntikan Dana Rp400 Miliar untuk Revolusi Pengelolaan Sampah

Menggalangkebaikan.com – Permasalahan tumpukan sampah yang selama bertahun-tahun membebani kawasan perkotaan di Kalimantan Selatan kini mendapat intervensi berskala besar. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp400 miliar melalui skema Local Service Delivery Project (LSDP) kepada empat wilayah kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Masing-masing penerima memperoleh alokasi di atas Rp100 miliar, mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, serta Kabupaten Kotabaru.

Penyerahan dana tahap pertama itu berlangsung di Banjarbaru pada hari Rabu. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, hadir langsung dalam acara tersebut dan menegaskan bahwa besaran anggaran yang digelontorkan menuntut tingkat pengelolaan yang sangat ketat dari pemerintah daerah penerima.

“Bantuan tahap pertama ini bagi empat kabupaten/kota, masing-masing di atas Rp100 miliar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru.”

Rifqinizamy menekankan bahwa tujuan utama dari suntikan dana ini bukan sekadar membangun infrastruktur, melainkan menciptakan lompatan kualitas dalam penanganan limbah padat rumah tangga dan komersial. Ia berharap performa pengelolaan sampah di keempat wilayah tersebut kelak melampaui standar yang berlaku di daerah lain di Indonesia.

Mekanisme dan Arsitektur Program LSDP

Program LSDP sendiri merupakan inisiatif lintas kementerian yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng Bank Dunia sebagai mitra pendanaan dan pendampingan teknis. Kolaborasi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola sampah secara sistematis, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan akhir.

Dana yang disalurkan diarahkan secara spesifik untuk penambahan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Dengan keberadaan kedua jenis fasilitas tersebut, cakupan pengelolaan limbah tidak lagi berhenti di tingkat kecamatan atau kelurahan, melainkan menjangkau hingga desa-desa dan komunitas-komunitas kecil yang selama ini luput dari layanan formal.

Dimensi ekonomi dari program ini menjadi salah satu aspek yang paling menarik perhatian. Sampah yang telah diproses melalui mesin pengolahan diharapkan menghasilkan produk bernilai tambah. Di antara keluaran yang diidentifikasi antara lain material untuk konstruksi jalan, pupuk organik, serta berbagai kebutuhan lain yang dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, sampah yang semula menjadi beban lingkungan bertransformasi menjadi aset ekonomi lokal.

Tahap Kedua dan Kriteria Seleksi Daerah

Rifqinizamy mengungkapkan bahwa empat kabupaten lain di Kalimantan Selatan akan menyusul menerima alokasi LSDP tahap kedua dalam rentang waktu dua hingga tiga bulan ke depan. Daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar. Dengan demikian, total delapan wilayah di provinsi tersebut akan tersentuh program dalam dua gelombang.

Seleksi penerima program tidak dilakukan secara acak. Kriteria utama yang digunakan adalah volume atau kuota sampah harian yang dihasilkan oleh suatu kabupaten atau kota, yakni berada dalam rentang 100 hingga 500 ton per hari. Daerah dengan beban limbah yang cukup besar menjadi prioritas agar dampak intervensi dapat dirasakan secara signifikan dan terukur dalam jangka pendek hingga menengah.

Harapan dan Implikasi Jangka Panjang bagi Kalimantan Selatan

Di balik angka-angka anggaran dan daftar infrastruktur yang akan dibangun, terdapat ambisi yang lebih luas: menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan kualitas lingkungan terbersih di tingkat nasional. Rifqinizamy secara terbuka menyatakan harapannya bahwa keberhasilan program di empat daerah tahap pertama akan memicu efek tiru positif di wilayah-wilayah lain.

“Kalau ini baik, nanti kabupaten/kota yang lain ngikutin dan Kalimantan Selatan secara umum kita bisa berbangga, mudah-mudahan menjadi provinsi terbersih se-Indonesia.”

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa keberhasilan teknis program tidak cukup tanpa adanya perubahan perilaku kolektif di tingkat masyarakat. Pemerintah kabupaten dan kota penerima diinstruksikan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan. Tanpa disiplin administratif yang konsisten, infrastruktur sebaik apa pun berisiko menjadi aset yang tidak berfungsi optimal.

Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya warga Banjarmasin dan Banjarbaru yang selama ini menghadapi persoalan penumpukan sampah di kawasan padat penduduk, kehadiran program ini membawa harapan konkret. Jika TPS 3R dan TPST beroperasi sesuai desain, volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir akan berkurang drastis. Dampak lingkungan berupa pencemaran air, bau tidak sedap, dan risiko kesehatan akan mereda secara bertahap seiring meningkatnya tingkat daur ulang dan pengolahan di hulu rantai pengelolaan.

Peran Bank Dunia dalam skema ini juga membawa dimensi akuntabilitas tambahan. Standar pelaporan, pemantauan dampak, dan evaluasi kinerja yang diterapkan oleh lembaga multilateral tersebut diharapkan memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan benar-benar menghasilkan output nyata di lapangan, bukan sekadar angka di laporan keuangan daerah. Dengan demikian, program LSDP tidak hanya menjadi instrumen pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi laboratorium tata kelola lingkungan yang dapat direplikasi di provinsi-provinsi lain di Indonesia.