Undiksha Singaraja resmi bertranformasi menjadi PTN-BH

Undiksha Singaraja Melangkah ke Era Kemandirian Kelembagaan sebagai PTN-BH

Menggalangkebaikan.com – Sebuah tonggak penting baru saja tercapai dalam lanskap pendidikan tinggi Indonesia. Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yang berkedudukan di Singaraja, Bali, secara resmi meninggalkan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dan beralih menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Pergeseran status ini diresmikan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur Statuta Undiksha dalam kerangka PTN-BH, sebuah dokumen hukum yang menjadi landasan operasional universitas di bawah rezim kemandirian penuh.

Penyerahan dokumen peraturan tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng., kepada Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., dalam sebuah seremoni di Jakarta. Momen ini menandai berakhirnya satu fase panjang proses administratif dan hukum yang telah berlangsung bertahun-tahun sebelum Undiksha akhirnya memperoleh otonomi penuh atas pengelolaan kelembagaannya.

Makna Strategis Transformasi

Bagi dunia akademik Indonesia, peralihan dari BLU ke BH bukan sekadar pergantian label administratif. Status PTN-BH membuka ruang regulasi yang jauh lebih luas: universitas dapat menyusun kebijakan akademik maupun nonakademik secara mandiri, mengelola keuangan tanpa intervensi birokrasi kementerian, serta mengambil keputusan strategis dengan kecepatan yang tidak lagi terbelenggu prosedur anggaran negara. Dalam konteks persaingan global dan percepatan digitalisasi pendidikan, kemandirian semacam ini menjadi prasyarat agar institusi pendidikan tinggi mampu merespons dinamika zaman secara adaptif.

Rektor Lasmawan, yang menyampaikan pandangannya pada hari Rabu, menegaskan bahwa transformasi ini membuka babak baru bagi Undiksha. Ia menekankan bahwa status baru tersebut memberikan keleluasaan untuk mengembangkan tata kelola serta kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik kelembagaan universitas.

“Esensi PTN-BH bukan semata-mata perubahan status kelembagaan. Lebih dari itu, PTN-BH adalah tentang kemandirian dalam mengelola universitas, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat inovasi, serta memperbesar kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.”

Ia juga mengingatkan bahwa kemandirian yang kini dimiliki tidak boleh berdiri sendiri tanpa diimbangi akuntabilitas. Undiksha, dalam pandangannya, dituntut membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta dampak nyata bagi masyarakat sekitar.

“Dengan PTN-BH, kita mendapatkan ruang yang lebih luas untuk bergerak dan berinovasi. Namun, ruang tersebut harus kita isi dengan kinerja, integritas, akuntabilitas, dan kebermanfaatan. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama.”

Apresiasi terhadap Proses Kolektif

Transformasi menuju PTN-BH bukanlah hasil keputusan satu orang atau satu periode kepemimpinan. Lasmawan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh elemen di lingkungan universitas yang telah mendampingi proses panjang tersebut. Ia menyebut capaian ini sebagai buah kerja kolektif yang melibatkan banyak pihak di berbagai tingkatan organisasi.

“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, Senat Universitas, para Wakil Rektor, pimpinan fakultas, lembaga, unit kerja, serta seluruh pihak yang telah bekerja dan memberikan dukungan dalam proses transformasi ini. PTN-BH adalah capaian kita bersama.”

Tantangan di Depan Mata

Penandatanganan statuta baru tidak otomatis menjamin peningkatan mutu. Justru setelah status PTN-BH berlaku, Undiksha menghadapi ujian sesungguhnya: menerjemahkan kemandirian kelembagaan menjadi hasil konkret berupa peningkatan kualitas pendidikan, penguatan riset dan inovasi, perluasan jejaring internasional, serta kontribusi yang terukur bagi pembangunan daerah dan nasional. Tanpa eksekusi yang disiplin, status hukum semata tidak akan mengubah substansi layanan akademik.

Lasmawan menutup pesannya dengan ajakan agar seluruh warga universitas menjadikan momentum ini sebagai pendorong, bukan titik akhir.

“Ini bukan garis akhir, tetapi garis awal untuk bekerja lebih keras. Mari kita jadikan PTN-BH sebagai momentum untuk melompat lebih jauh, membangun Undiksha yang unggul, mandiri, berdaya saing, dan semakin berdampak.”

Konteks Lebih Luas

Di tingkat nasional, jumlah perguruan tinggi negeri yang telah berstatus PTN-BH masih terbatas dibandingkan total PTN di Indonesia. Setiap penambahan anggota baru ke dalam kelompok PTN-BH memperkaya ekosistem pendidikan tinggi dengan model tata kelola yang lebih fleksibel dan responsif. Bagi Bali khususnya, keberadaan Undiksha sebagai PTN-BH membawa implikasi langsung terhadap pengembangan sumber daya manusia daerah, penguatan riset berbasis kearifan lokal, serta kapasitas universitas dalam menjalin kerja sama internasional tanpa harus menunggu persetujuan berlapis dari kementerian.

Dengan demikian, Undiksha kini memasuki fase baru dalam perjalanan kelembagaannya. Kemandirian pengelolaan yang telah diperoleh diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan kapasitas universitas dalam menjawab tantangan era, sekaligus mewujudkan visi institusional yang telah lama diemban: menjadi perguruan tinggi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.