Kemenag tegaskan penghulu sebagai perawat umat dalam transformasi KUA

Peran Penghulu Berubah Total: Dari Pencatat Akad Nikah Menjadi Perawat Umat di Era Transformasi Layanan Agama

Menggalangkebaikan.com – Di balik setiap buku nikah yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) se-Indonesia, tersimpan fungsi yang jauh lebih luas dari sekadar administrasi pernikahan. Kementerian Agama kini mendorong pergeseran paradigma tersebut secara tegas: penghulu tidak lagi diposisikan sebagai petugas pencatat peristiwa nikah semata, melainkan sebagai figur strategis yang merawat kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Pergeseran ini menjadi inti dari transformasi layanan KUA yang sedang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia.

Pernyataan Resmi dari Puncak Kursus di Yogyakarta

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Ahmad Zayadi, menyampaikan penegasan tersebut ketika memberikan pembinaan dalam Kursus Singkat Penguatan Kapasitas Penghulu dan Pejabat Kepenghuluan yang digelar di Yogyakarta. Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, ia menekankan bahwa keberhasilan transformasi KUA sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia penghulu itu sendiri.

“Karena itu, penghulu dituntut memiliki kepekaan sosial, keluasan ilmu, dan kemampuan membaca perubahan agar layanan KUA benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.”

Zayadi menegaskan bahwa kehadiran penghulu di tengah masyarakat harus bersifat ganda: sekaligus pelayan administratif dan pendamping spiritual-sosial. Keseimbangan antara tugas pencatatan, tanggung jawab keagamaan, dan peran sosial menjadi tiga pilar yang tidak boleh diabaikan oleh seorang penghulu.

“Kita ini playan, bertindak sebagai perawat umat. Tugas kita adalah merawat bangsa, melayani umat, dan merawat umat di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah.”

Forum Konsolidasi: Dari Silaturahim ke Silatulamal

Kursus singkat di Yogyakarta bukan sekadar agenda pelatihan teknis. Zayadi menjelaskannya sebagai ruang konsolidasi di mana pengalaman dan praktik baik dari penghulu berbagai daerah divalidasi secara kolektif. Ia menolak reduksi forum tersebut menjadi sekadar silaturahim belaka.

“Forum ini menjadi kesempatan terbaik untuk memvalidasi pengalaman dan praktik baik yang sudah dilakukan para penghulu. Setelah silaturahim dan silatulafkar, harus ada silatulamal agar gagasan yang dibahas benar-benar berdampak bagi masyarakat.”

Artinya, setiap diskusi yang berlangsung dalam forum tersebut harus bermuara pada aksi nyata perbaikan layanan di lapangan, bukan berhenti pada tataran wacana.

Tanggung Jawab Kebangsaan dan Keindonesiaan Penghulu

Sebagai aparatur sipil negara, penghulu memikul tanggung jawab yang melampaui ranah keagamaan semata. Zayadi menekankan bahwa identitas keindonesiaan dan kepenghuluan bersifat tak terpisahkan. Penghulu hadir di tengah masyarakat sebagai rujukan otoritatif dalam persoalan keluarga, penerapan syariah, dan dinamika kehidupan sosial-keagamaan sehari-hari.

Implikasinya nyata: masyarakat yang dilayani bersifat dinamis dan terus berubah. Penghulu dituntut adaptif, memperkuat kapasitas secara berkelanjutan, serta mengembangkan kompetensi di berbagai bidang — mulai dari akademik, profesional, sosial, moral, bahasa, fikih kontemporer, hingga literasi digital — agar layanan KUA tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Posisi Strategis Jabatan Fungsional dan Tantangan Baru

Kasubdit Bina Kepenghuluan Kemenag, Zudi Rahmanto, menambahkan dimensi lain dari transformasi ini. Ia menegaskan bahwa penghulu kini menempati posisi strategis sebagai jabatan fungsional berbasis keahlian, bukan sekadar posisi struktural administratif. Tantangan yang dihadapi tidak lagi identik dengan pola lama.

“Melalui short course ini, penghulu dilatih memperkuat layanan akad nikah dalam bahasa asing, memahami fikih klasik dan kontemporer secara aplikatif, serta meningkatkan literasi digital. Semua itu penting karena penghulu hari ini harus mampu menjawab ekspektasi masyarakat melalui layanan KUA yang profesional dan berdampak.”

Masyarakat kontemporer menuntut kecepatan, kejelasan, profesionalisme, dan nilai tambah dari setiap interaksi dengan lembaga negara, termasuk KUA. Ekspektasi tersebut tidak dapat dipenuhi dengan pendekatan lama yang bersifat reaktif dan lambat.

Digitalisasi Tata Kelola dan Asta Protas Kemenag

Zudi menegaskan bahwa penguatan KUA tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik atau renovasi gedung. Titik berat harus ditempatkan pada kualitas SDM, integritas layanan, kemampuan teknis, dan kepekaan sosial aparatur. Kursus singkat yang digelar sejalan dengan Asta Protas Kemenag Berdampak, khususnya pada aspek penguatan layanan keagamaan yang berdampak dan digitalisasi tata kelola.

“Yang perlu kita tata adalah SDM, kemudian diikuti fisiknya. Tantangan penghulu tidak bisa dihadapi dengan pola template karena masyarakat membutuhkan nilai tambah dari layanan penghulu yang profesional, relevan, dan benar-benar berdampak.”

Implikasi bagi Layanan Publik di Daerah

Transformasi ini membawa konsekuensi langsung bagi jutaan pasangan yang mencatatkan pernikahan di KUA setiap tahun, serta bagi masyarakat yang mencari rujukan hukum keluarga Islam di tingkat lokal. Dengan penguatan kapasitas penghulu dalam bahasa asing, fikih kontemporer, dan literasi digital, layanan KUA diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat multikultural, termasuk pasangan lintas negara dan komunitas diaspora Indonesia di luar negeri. Pada saat yang sama, digitalisasi tata kelola membuka peluang percepatan proses administratif tanpa mengorbankan substansi keagamaan yang menjadi ruh dari setiap layanan KUA.