BBPPMD Jakarta minta desa jadi garda terdepan penanggulangan bencana

Desa Diposisikan sebagai Lini Pertama Penanganan Bencana: Pesan Tegas dari BBPPMD Jakarta

Menggalangkebaikan.com – Indonesia menempati posisi yang sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam maupun buatan manusia. Perpotungan lempeng tektonik, topografi yang beragam, kepadatan penduduk yang terus meningkat, serta perubahan iklim membuat hampir setiap wilayah di kepulauan ini berhadapan dengan ancaman gempa bumi, banjir bandang, longsor, epidemi penyakit, hingga insiden akibat aktivitas manusia. Dalam lanskap risiko yang demikian luas dan tidak terprediksi waktunya, satu pertanyaan menjadi krusial: siapa yang paling siap ketika bencana tiba di titik paling jauh dari pusat pemerintahan? Jawabannya, sebagaimana ditegaskan dalam forum kebijakan terbaru, adalah masyarakat desa itu sendiri.

Webinar Lentera Vol. XIX dan Panggilan untuk Desa Tangguh

Pada Kamis, sebuah webinar bertajuk “Manajemen Kebencanaan Berbasis Masyarakat untuk Mewujudkan Desa Tangguh dan Sehat” digelar sebagai bagian dari rangkaian Lentera Vol. XIX. Acara yang diikuti dari Jakarta ini menghadirkan Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (BBPPMD) Jakarta, Enirawan, sebagai pembicara utama. Forum tersebut menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membahas bagaimana desa dapat bertransformasi dari sekadar wilayah yang menerima dampak bencana menjadi entitas yang aktif mengelola risikonya sendiri.

“Desa bukan sekadar wilayah yang terdampak bencana, tetapi merupakan garda terdepan dalam mengenali risiko, mendeteksi dini kebencanaan, membangun kesiapsiagaan, melindungi kelompok rentan, memberi pertolongan awal, serta mendukung proses pemulihan masyarakat.”

Pernyataan Enirawan tersebut merangkum inti dari filosofi yang ingin ditanamkan: desa bukan objek pasif dalam siklus bencana, melainkan subjek yang memiliki kapasitas untuk bertindak sebelum, saat, dan sesudah kejadian. Penempatan desa pada posisi garda terdepan bukan sekadar retorika kebijakan, melainkan pengakuan atas realitas bahwa respons paling cepat dan paling tepat sering kali datang dari orang-orang yang tinggal di lokasi kejadian, bukan dari tim yang harus menempuh perjalanan berjam-jam dari pusat kota.

Keunggulan Strategis Pengetahuan Lokal

Alasan mendasar mengapa desa dipandang memiliki posisi strategis dalam penanggulangan bencana terletak pada kedekatan informasi. Warga setempat memahami topografi lingkungannya secara detail: mereka tahu di mana aliran sungai berubah arah saat hujan deras, di mana lereng tanah mulai retak, atau bagaimana pola angin berubah menjelang cuaca ekstrem. Pengetahuan lokal semacam ini tidak selalu terekam dalam database resmi, namun memiliki nilai operasional yang sangat tinggi ketika waktu respons terhitung dalam hitungan menit.

Enirawan menegaskan bahwa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat atau lembaga penanggulangan bencana formal tidak akan pernah memadai untuk cakupan seluruh wilayah Indonesia. Jarak geografis, keterbatasan infrastruktur komunikasi, dan keterbatasan personel membuat respons dari atas ke bawah selalu memiliki jeda waktu. Oleh karena itu, masyarakat desa harus ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima bantuan atau objek intervensi. Pendekatan manajemen kebencanaan berbasis masyarakat yang dimaksudkan di sini mengubah peran warga dari reseptif menjadi aktif: mereka ikut merancang skenario evakuasi, mengidentifikasi titik kumpul, melatih kader kesehatan desa, dan membangun sistem peringatan dini yang sesuai dengan konteks lokalnya.

Lanskap Risiko Indonesia dan Urgensi Kesiapsiagaan Berkelanjutan

Kondisi geografis Indonesia—sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, jalur subduksi lempeng yang aktif, serta iklim tropis yang memicu curah hujan ekstrem—menjadikan kerawanan bencana sebagai konstanta, bukan anomali. Ditambah faktor demografis berupa pertumbuhan permukiman di zona-zona berisiko tinggi, potensi ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Enirawan menekankan bahwa karena waktu terjadinya bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, kesiapsiagaan tidak boleh bersifat insidental atau hanya diaktifkan menjelang musim tertentu. Ia harus menjadi praktik berkelanjutan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari warga desa.

Implikasinya nyata: setiap desa perlu memiliki rencana kontinjensi yang dipahami seluruh warganya, jalur evakuasi yang terpelihara, stok logistik darurat yang memadai, serta mekanisme komunikasi yang berfungsi bahkan ketika jaringan seluler lumpuh. Kelompok rentan—lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, ibu hamil—memerlukan perhatian khusus dalam setiap skenario karena mobilitas mereka terbatas dan kebutuhan medis mereka lebih kompleks.

Sinergi Multikomponen sebagai Kunci Implementasi

Enirawan menutup paparannya dengan harapan bahwa penguatan manajemen kebencanaan berbasis masyarakat dapat diimplementasikan secara konkret di setiap desa. Implementasi tersebut tidak dapat dibebankan pada satu entitas saja. Ia menuntut sinergi antara pemerintah desa sebagai pengambil keputusan administratif, kelembagaan desa sebagai wadah koordinasi sosial, kader kesehatan desa sebagai lini pertama penanganan medis, relawan kebencanaan sebagai tenaga respons cepat, serta seluruh komponen masyarakat sebagai basis partisipasi luas. Hanya melalui kolaborasi lintas peran inilah desa dapat mencapai status yang ditargetkan: tangguh menghadapi ancaman, sehat dalam pengelolaan risiko, dan mandiri dalam menentukan langkah penangannya sendiri.

Forum Lentera Vol. XIX ini menjadi pengingat bahwa ketangguhan bencana bukan semata-mata urusan infrastruktur beton atau anggaran nasional. Ia juga soal literasi risiko di tingkat rumah tangga, kesiapan psikologis komunitas, dan keberanian warga untuk mengambil inisiatif ketika situasi darurat menghantam. Dalam konteks Indonesia yang secara struktural rentan, membangun kapasitas desa bukan pilihan kebijakan—ia adalah keharusan eksistensial.