Wamendagri dorong penguatan APIP untuk cegah korupsi di daerah

Wamendagri Tekankan Peran APIP sebagai Benteng Antikorupsi di Tingkat Daerah

Menggalangkebaikan.com – Kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi panggung bagi upaya penguatan integritas birokrasi di seluruh pelosok Indonesia. Pada Kamis (20/8), Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus memimpin rapat koordinasi bertajuk Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Agenda utamanya jelas: mendorong setiap kepala daerah untuk menajamkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai instrumen utama dalam memutus rantai praktik korupsi di lingkungan eksekutif lokal.

APIP: Mekanisme Pengawasan yang Sering Terabaikan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bukan entitas baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Keberadaannya telah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah—termasuk pemerintah daerah—memiliki unit pengawasan internal yang berfungsi mengidentifikasi risiko, mengevaluasi kepatuhan, dan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkala.

Praktiknya, banyak pemda yang masih menempatkan APIP sebagai bagian administratif belaka. Fungsi pengawasan sering kali baru diaktifkan setelah masalah muncul, bukan sebagai mekanisme preventif yang berjalan terus-menerus. Kondisi ini membuat celah korupsi—mulai dari manipulasi pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran pembangunan, hingga praktik perizinan yang tidak transparan—tetap terbuka lebar di tingkat daerah.

Titik Berat Arahan Wamendagri

Dalam forum koordinasi di Semarang tersebut, Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penguatan kapasitas APIP bukan sekadar formalitas birokratis. Ia menyerukan agar setiap kepala daerah menjadikan integritas sebagai fondasi operasional pemerintahan, bukan sekadar slogan di dokumen perencanaan. Penguatan kapasitas yang dimaksud mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengawas, penyempurnaan sistem informasi pengawasan, serta penguatan independensi APIP dari tekanan politik lokal.

“Pencegahan korupsi di daerah harus dimulai dari dalam, melalui penguatan kapasitas pengawasan intern yang independen dan kompeten,” ujar Wamendagri dalam arahannya.

Pesan ini sejalan dengan mandat Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wamendagri memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh pemda menjalankan prinsip tata kelola yang baik, termasuk aspek akuntabilitas dan transparansi yang menjadi prasyarat pencegahan korupsi struktural.

Konteks Nasional: Mengapa Daerah Jadi Fokus

Indonesia secara konsisten mencatat bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani lembaga antikorupsi bersumber dari sektor pengadaan dan perizinan di tingkat daerah. Anggaran pembangunan daerah—yang mencakup infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sosial—menjadi magnet bagi praktik penyimpangan karena volumenya yang besar dan kompleksitas prosedurnya.

Di sisi lain, kapasitas pengawasan di banyak pemda masih terbatas. Jumlah pengawas intern yang memiliki sertifikasi kompetensi sering kali tidak proporsional dengan luas wilayah dan jumlah program yang harus diawasi. Kesenjangan inilah yang menjadi alasan mengapa penguatan kapasitas APIP dipandang sebagai prioritas strategis, bukan sekadar program rutin tahunan.

Implikasi bagi Kepala Daerah

Rapat koordinasi di Semarang mengirimkan sinyal tegas: kepala daerah yang mengabaikan penguatan APIP akan menghadapi konsekuensi administratif dan politik. Dalam kerangka SPIP, hasil pengawasan intern menjadi bahan evaluasi kinerja pemda oleh pemerintah pusat. Pemda yang tidak menunjukkan progres dalam penguatan integritas berisiko mendapat catatan negatif dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih jauh, penguatan APIP juga berdampak langsung pada kepercayaan publik. Masyarakat yang merasa bahwa pemerintah daerah memiliki mekanisme pengawasan yang kredibel akan lebih kooperatif dalam partisipasi pembangunan. Sebaliknya, persepsi bahwa pengawasan internal lemah akan memperlebar ruang bagi spekulasi dan menurunkan legitimasi kebijakan publik.

Langkah Konkret yang Diharapkan

Wamendagri dalam arahannya menggarisbawahi beberapa langkah operasional yang perlu segera diimplementasikan oleh setiap pemda:

Pertama, memastikan bahwa APIP memiliki akses penuh terhadap seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran tanpa hambatan birokratis. Kedua, membangun sistem pelaporan risiko korupsi yang terintegrasi dengan aplikasi pengawasan digital, sehingga deteksi dini dapat dilakukan secara real-time. Ketiga, menjamin independensi pengawas intern melalui perlindungan regulasi yang mencegah intervensi atasan dalam proses pengawasan.

Keempat, melakukan audit berkala terhadap efektivitas program pencegahan korupsi yang telah berjalan, bukan sekadar menghitung jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Kelima, membuka ruang koordinasi dengan lembaga eksternal—komisi antikorupsi, kejaksaan, dan BPK—agar temuan pengawasan intern dapat ditindaklanjuti secara proporsional.

Penutup: Integritas sebagai Investasi Jangka Panjang

Upaya penguatan APIP di tingkat daerah bukan proyek satu kali pakai. Ia merupakan investasi berkelanjutan dalam kualitas tata kelola yang menentukan apakah anggaran publik benar-benar sampai ke masyarakat atau tergerus oleh kebocoran struktural. Dengan menempatkan integritas sebagai nilai operasional—bukan sekadar narasi di dokumen—setiap pemda berkontribusi pada ekosistem pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Rapat koordinasi di Semarang menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi bukan tugas eksklusif lembaga antikorupsi nasional. Ia adalah tanggung jawab kolektif yang dimulai dari ruang-ruang pengawasan intern di setiap kantor pemerintahan daerah, di mana setiap rupiah anggaran diawasi sebelum menjadi masalah, bukan setelah menjadi perkara.