Menkes sebut penyakit patah tulang banyak dialami penyintas gempa NTT

Tragedi Patah Tulang: Tantangan Terbesar Pasca-Gempa Flores 2026

Menggalangkebaikan.com – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026, meninggalkan luka yang jauh melampaui kerusakan fisik bangunan. Di antara ribuan penyintas yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, satu jenis cedera mendominasi daftar penanganan medis: patah tulang. Kondisi ini menjadikan ortopedi sebagai sektor paling terbebani dalam operasi tanggap bencana di kawasan tersebut, dan menjadi perhatian utama pemerintah pusat dalam beberapa pekan terakhir.

Pernyataan Menkes di Jombang

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara terbuka mengakui bahwa kasus fraktur tulang merupakan keluhan paling masif di kalangan korban gempa NTT. Pernyataan itu ia sampaikan pada hari Kamis, seusai meninjau kegiatan skrining tuberkulosis gratis bagi siswa SMA A. Wahid Hasyim yang bernaung di bawah Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Lokasi kunjungan tersebut dipilih untuk memastikan program deteksi dini TB di lingkungan pesantren berjalan optimal, namun Budi juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memperbarui informasi penanganan korban bencana di timur Indonesia.

“Itu sudah beroperasi kemarin, dan sudah bisa melakukan operasi, terutama patah tulang karena banyak sekali yang patah tulang di (bagian) sini, (bagian) sini, sekarang sudah beroperasi dua rumah sakit itu,” ujar Budi.

Keterangan tersebut menegaskan bahwa kapasitas bedah ortopedi di lapangan kini telah aktif dan mampu menangani volume pasien yang terus berdatangan. Bagi wilayah kepulauan seperti NTT, di mana akses ke fasilitas bedah ortopedi tingkat lanjut sangat terbatas, keberadaan unit operasi mobile menjadi penentu antara pemulihan dan kecacatan permanen.

Dua Rumah Sakit Lapangan di Garis Depan

Kementerian Kesehatan telah mengerahkan dua unit rumah sakit lapangan ke zona terdampak gempa. Keduanya ditempatkan di lokasi dengan beban pasien tertinggi: Rumah Sakit Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Rumah Sakit Aeramo di Kabupaten Nagekeo. Hingga saat ini, sekitar 40 keluarga telah menerima penanganan langsung dari kedua fasilitas tersebut.

Keputusan penempatan ini diambil setelah evaluasi awal menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur kesehatan di kedua kabupaten itu cukup parah untuk menghambat layanan rutin. Rumah sakit lapangan tidak sekadar menjadi pengganti sementara, melainkan juga berfungsi sebagai penyangga bagi puskesmas-puskesmas yang lumpuh akibat gempa.

“Kami laporkan ada dua rumah sakit lapangan yang kami kirimkan. Di Rumah Sakit Ruteng karena cukup parah dan hari ini telah melakukan operasi di tenda, termasuk juga di Rumah Sakit Aeramo Nagekeo, kita operasikan hari ini, sudah berjalan. Dua rumah sakit ini membantu puskesmas-puskesmas yang terdampak gempa,” kata Sumarjaya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Bencana Kemenkes.

Sumarjaya menambahkan bahwa operasi pembedahan telah dilakukan di tenda-tenda lapangan sejak hari pertama aktivasi. Fakta bahwa prosedur bedah ortopedi dapat dilaksanakan di lingkungan non-permanen menunjukkan kesiapan logistik dan tenaga spesialis yang dikirim bersamaan dengan unit rumah sakit lapangan.

Mencapai Wilayah yang Terisolasi

Tantangan terbesar bukan hanya volume pasien, melainkan juga geografis. Sejumlah puskesmas di kawasan pegunungan dan pesisir NTT mengalami kerusakan berat sekaligus terputus akses jalan, sehingga warga tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan terdekat. Untuk mengatasi hambatan ini, Kemenkes berkoordinasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) guna memetakan titik-titik layanan yang paling terisolasi.

Dua lokasi yang diidentifikasi sebagai prioritas adalah puskesmas di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai, serta Puskesmas Dampek di Kabupaten Manggarai Timur. Kedua wilayah tersebut berada di kawasan dengan medan sangat sulit, di mana evakuasi darat hampir mustahil dilakukan tanpa dukungan helikopter atau jalur khusus.

“Daerah di kedua puskesmas ini sangat sulit. Oleh karena itu kami mengirimkan tenaga medis darurat atau Emergency Medical Team (EMT) untuk memberikan layanan di sana dan mengevakuasi masyarakat yang memang perlu dirujuk di rumah sakit,” tutur Sumarjaya.

Tim EMT yang diterjunkan terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga logistik medis yang mampu beroperasi secara mandiri selama beberapa hari di lokasi terpencil. Tugas mereka mencakup stabilisasi pasien di tempat kejadian, pemberian penanganan awal fraktur, serta koordinasi evakuasi medis bagi kasus yang memerlukan operasi tingkat lanjut di rumah sakit lapangan atau rujukan ke Pulau Jawa.

Implikasi Jangka Panjang

Skala cedera ortopedi yang dilaporkan menggarisbawahi kerentanan struktural infrastruktur kesehatan di daerah kepulauan. Ketika satu gempa besar menghancurkan sekaligus beberapa puskesmas dan rumah sakit daerah, kapasitas penanganan cedera berat turun drastis dalam hitungan jam. Rumah sakit lapangan menjadi solusi darurat, namun pemulihan penuh jaringan kesehatan NTT diperkirakan membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga tahun-tahun ke depan.

Bagi penyintas yang mengalami fraktur kompleks, keterlambatan penanganan bedah berisiko menimbulkan komplikasi seperti infeksi tulang, malunion, atau kebutuhan amputasi. Oleh karena itu, kecepatan aktivasi unit operasi di lapangan menjadi faktor kritis yang menentukan kualitas pemulihan fisik ribuan korban. Pemerintah pusat kini berfokus pada percepatan distribusi tenaga spesialis ortopedi, pasokan implan dan fiksasi eksternal, serta pemenuhan kebutuhan darah di zona bencana.

Sementara itu, koordinasi lintas lembaga antara Kemenkes, BNPB, dan Basarnas terus berjalan untuk memastikan tidak ada satu pun komunitas terdampak yang tertinggal tanpa akses layanan kesehatan dasar. Dalam konteks gempa berskala besar di wilayah kepulauan, setiap jam keterlambatan evakuasi medis berarti bertambahnya risiko kecacatan permanen bagi penyintas.