Pemkab Bogor: Rekonstruksi jalan Citeureup-Sukamakmur tuntas tahun ini

Rekonstruksi Jalan Tajur–Sukamakmur Ditargetkan Rampung 2026, Bogor Perkuat Konektivitas Timur

Menggalangkebaikan.com – Proyek rekonstruksi ruas jalan yang menghubungkan Desa Tajur di Kecamatan Citeureup dengan Kecamatan Sukamakmur dijadwalkan selesai pada tahun 2026. Pekerjaan fisik yang telah dimulai sejak 2025 kini memasuki fase lanjutan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD), sebuah mekanisme pendanaan dari pemerintah pusat yang dialokasikan khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan di tingkat daerah. Bagi warga kawasan timur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, penyelesaian ruas ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan jawaban atas tuntutan aksesibilitas yang telah bergema selama bertahun-tahun.

Respons atas Aspirasi Lama Masyarakat Timur

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penanganan ruas Tajur–Sukamakmur merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah terhadap aspirasi warga timur. Pernyataan itu ia sampaikan di Cibinong pada Selasa, saat menjelaskan arah kebijakan pembangunan infrastruktur untuk periode berjalan.

“Timur itu yang dikehendaki masyarakat dari dulu adalah perbaikan jalan dari mulai Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, hingga Sukamakmur.”

Kolaborasi antara Pemkab Bogor dan pemerintah pusat menjadi fondasi pelaksanaan proyek ini. Melalui program IJD, beban biaya rekonstruksi tidak lagi sepenuhnya ditanggung APBD daerah, melainkan dibagikan dengan anggaran nasional. Skema tersebut memungkinkan percepatan penyelesaian ruas-ruas strategis yang selama ini tertunda akibat keterbatasan fiskal lokal.

“Maka jalan tersebut kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah. Dibangunlah di tahun 2025, dilanjutkan di tahun 2026, rekonstruksi jalan dari mulai Tajur hingga Sukamakmur.”

Konektivitas sebagai Fondasi Pemerataan Pembangunan

Dalam kerangka kebijakan Rudy Susmanto, peningkatan konektivitas jalan bukan tujuan akhir melainkan prasyarat bagi pemerataan pembangunan. Jaringan jalan yang memadai membuka mobilitas tenaga kerja, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperpendek jarak tempuh menuju fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Tanpa akses jalan yang layak, potensi ekonomi kawasan timur akan tetap terkunci oleh isolasi geografis.

Wilayah timur Kabupaten Bogor selama ini menghadapi disparitas infrastruktur yang mencolok dibandingkan kawasan barat yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Jalan yang rusak atau belum dibangun membuat waktu tempuh melonjak, biaya logistik membengkak, dan minat investasi menurun. Penyelesaian ruas Tajur–Sukamakmur diharapkan memangkas hambatan-hambatan tersebut secara signifikan.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Sukaresmi

Rekonstruksi jalan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia merupakan satu komponen dari strategi penataan kawasan timur yang lebih luas, yakni pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pada 2025, Pemkab Bogor telah menyelesaikan penyediaan lahan seluas 64,5 hektare di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan ekonomi terpadu.

Sebagai penghubung menuju kawasan tersebut, pemerintah daerah juga membuka jalan baru sepanjang sekitar 10 kilometer yang membentang dari Jalan Transyogi hingga Desa Sukaresmi. Konstruksi jalan ini dimulai pada 2025 dan ditargetkan rampung pada 2026, selaras dengan jadwal penyelesaian ruas Tajur–Sukamakmur. Dengan demikian, pada akhir 2026, koridor akses dari jalur nasional menuju pusat pertumbuhan baru akan berfungsi penuh.

Dimensi Politik: Wacana Pemekaran Bogor Timur

Di balik agenda infrastruktur, terdapat dimensi politik yang tak terpisahkan. Sebagian masyarakat timur Kabupaten Bogor telah lama menggaungkan aspirasi pembentukan daerah otonomi baru, yang kerap disebut Bogor Timur. Meskipun kewenangan formal atas pemekaran kabupaten berada di tingkat yang lebih tinggi dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah kabupaten, Rudy Susmanto memastikan bahwa langkah-langkah persiapan yang berada dalam kewenangan daerah tetap dijalankan secara konsisten.

“Supaya harapan masyarakat tersebut dapat tercapai, lalu pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor, kita menyebutnya pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat, wilayah timur.”

Pendekatan yang dipilih adalah membangun daya tarik ekonomi terlebih dahulu melalui infrastruktur dan kawasan pertumbuhan, sehingga argumen pemekaran—apabila kelak diproses—berdiri di atas fondasi kesiapan yang konkret, bukan sekadar wacana. Dengan jalan yang layak, lahan yang telah disiapkan, dan koridor logistik yang terbuka, kawasan timur diharapkan mampu berdiri sebagai kutub ekonomi mandiri yang menyeimbangkan konsentrasi aktivitas di kawasan barat.

Implikasi Jangka Panjang

Penyelesaian seluruh paket infrastruktur timur pada 2026 akan mengubah lanskap mobilitas dan ekonomi Kabupaten Bogor secara struktural. Warga Sukamakmur, Citeureup, dan kecamatan-kecamatan sekitarnya yang selama ini terisolasi oleh kondisi jalan yang buruk akan memperoleh akses langsung ke jalur nasional melalui Transyogi. Biaya transportasi akan turun, waktu tempuh ke fasilitas publik akan memendek, dan nilai lahan di sepanjang koridor baru berpotensi meningkat seiring masuknya aktivitas ekonomi.

Bagi pemerintah daerah, keberhasilan proyek ini juga menjadi tolok ukur kemampuan koordinasi lintas level pemerintahan. Jika kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui IJD berjalan mulus, model serupa dapat direplikasi untuk ruas-ruas lain yang masih membutuhkan penanganan. Dengan demikian, satu proyek jalan bukan hanya memperbaiki satu segmen aspal, melainkan membuka preseden bagi percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah yang selama ini tertinggal.