Kemenko Bidang Pangan kolaborasi Unpatti perkuat kampung nelayan

Kampung Nelayan Maluku Didorong Jadi Pusat Ekonomi Pesisir Lewat Kemitraan Kampus

Menggalangkebaikan.com – Perairan Maluku menyimpan potensi perikanan yang sangat besar, namun selama bertahun-tahun masyarakat nelayan di kawasan kepulauan ini menghadapi persoalan struktural yang sama: harga jual hasil tangkapan yang rendah, minimnya fasilitas pascapanen, dan posisi tawar yang lemah di mata rantai distribusi. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan membuka jalur kerja sama dengan Universitas Pattimura (Unpatti) guna memperkuat pengembangan kampung nelayan di wilayah Maluku. Langkah ini bukan sekadar program infrastruktur, melainkan upaya sistemik untuk mengubah posisi ekonomi nelayan dari ujung rantai yang paling rentan menjadi pelaku yang memiliki daya tawar lebih setara.

Penandatanganan Arah Kolaborasi di Ambon

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan langsung kesiapan pemerintah pusat untuk bermitra dengan institusi pendidikan tinggi di Ambon pada hari Rabu. Ia menegaskan bahwa dukungan akademik dan riset dari perguruan tinggi menjadi prasyarat agar program ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata di lapangan.

“Tentu kami siap bekerja sama dengan Unpatti dan universitas lainnya. Ini salah satu kampus terbaik,” ujar Zulkifli Hasan kepada awak media.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah memandang kolaborasi kampus bukan sebagai opsi tambahan, melainkan sebagai komponen inti dalam eksekusi program kampung nelayan. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan, teknologi, dan riset lokal, fasilitas fisik yang dibangun berisiko menjadi aset yang tidak terkelola dengan baik.

Kampung Nelayan: Lebih dari Sekadar Kawasan Hunian

Salah satu miskonsepsi yang kerap muncul adalah anggapan bahwa kampung nelayan identik dengan permukiman pesisir biasa. Dalam kerangka kebijakan yang sedang digarap pemerintah, kampung nelayan dirancang sebagai simpul ekonomi terpadu. Setiap unit kampung akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung yang berfungsi saling melengkapi:

Balai lelang menjadi titik transaksi yang transparan dan kompetitif bagi hasil tangkapan. Cold storage atau gudang pendingin memberi nelayan ruang waktu untuk tidak harus menjual ikan secara instan ketika pasokan melimpah. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) memangkas biaya logistik armada kecil. Bengkel perawatan kapal menjaga kesiapan operasional armada. Seluruh elemen ini, ditambah sarana pendukung lain, membentuk ekosistem yang memperkuat posisi nelayan dalam negosiasi harga.

“Dengan adanya tempat penyimpanan, nelayan memiliki waktu dan daya tawar yang lebih baik dalam menjual hasil tangkapannya,” kata Zulkifli Hasan.

Implikasinya langsung terasa pada dinamika harga musiman. Tanpa fasilitas penyimpanan, nelayan terpaksa melepas hasil tangkapan dalam jumlah besar pada satu waktu, sehingga harga jatuh. Dengan cold storage, volume dapat didistribusikan ke pasar secara bertahap, menstabilkan pendapatan dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga harian.

Gap Nilai Tukar: Angka yang Menentukan Prioritas

Indikator yang menjadi tolok ukur kebijakan ini adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Saat ini NTN berada di kisaran angka 103, sementara nilai tukar petani telah mencapai sekitar 127. Selisih sekitar 24 poin tersebut mencerminkan ketimpangan struktural antara sektor perikanan dan sektor pertanian dalam hal akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan nilai tambah. Pemerintah menargetkan NTN dapat naik hingga sekitar 120 pada akhir tahun 2027, sebuah ambisi yang menuntut intervensi kebijakan yang konsisten dan terukur selama beberapa tahun ke depan.

Penutupan gap ini tidak bisa dilakukan hanya melalui subsidi harga atau bantuan tunai. Ia memerlukan transformasi struktural: penguatan kapasitas pengolahan, diversifikasi produk olahan, efisiensi rantai dingin, dan akses pasar yang lebih luas. Di sinilah peran riset dan pengembangan dari perguruan tinggi menjadi krusial.

Posisi Strategis Unpatti dan Konteks Kepulauan

Maluku, dengan ribuan pulau dan garis pantai yang membentang, memiliki karakteristik geografis yang berbeda dari wilayah pesisir Jawa atau Sumatera. Jarak antar-komunitas nelayan, keterbatasan infrastruktur darat, dan ketergantungan pada transportasi laut membuat pendekatan satu-ukuran-untuk-semua tidak efektif. Unpatti, sebagai perguruan tinggi terbesar di Maluku, memiliki kedekatan geografis, pemahaman ekologis lokal, dan jejaring dengan masyarakat pesisir yang sulit digantikan oleh institusi dari luar wilayah.

“Di NTT, Maluku, Maluku Utara, kita butuh kerja sama dengan kampus. Apalagi kita sementara mengembangkan nilai ekonomi blue carbon,” kata Zulkifli Hasan.

Sebutan terhadap blue carbon menggarisbawahi dimensi lain dari program ini. Ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan padang rumput laut menyimpan karbon dalam jumlah signifikan. Pengembangan nilai ekonomi blue carbon berarti bahwa kampung nelayan tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi perikanan tangkap, tetapi juga dapat menjadi simpul ekonomi biru yang mencakup konservasi, ekowisata, dan perdagangan karbon biru. Pendekatan ini membuka sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung hampir sepenuhnya pada hasil tangkapan harian.

Arah Jangka Panjang: Dari Produksi ke Rantai Nilai

Zulkifli Hasan menekankan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan menghasilkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari penguatan kelembagaan lokal, penerapan teknologi penyimpanan dan pengolahan hasil perikanan, hingga pengembangan potensi ekonomi pesisir yang berkelanjutan. Tujuannya bukan semata-mata menaikkan volume tangkapan, melainkan memperkuat seluruh rantai nilai: dari cara ikan ditangkap, bagaimana disimpan, diolah, dipasarkan, hingga bagaimana nilai tambah tersebut kembali ke tangan nelayan dan komunitas pesisir.

Jika dijalankan secara konsisten, model kampung nelayan yang terintegrasi dengan riset akademik dan infrastruktur pascapanen berpotensi mengubah wajah ekonomi pesisir Maluku secara fundamental. Nelayan tidak lagi menjadi penjual bahan mentah yang pasrah pada harga pasar, melainkan pelaku ekonomi yang memiliki kendali atas waktu, kualitas, dan saluran distribusi hasil tangkapannya. Dalam kerangka itulah, target kenaikan NTN menuju angka 120 pada akhir 2027 bukan sekadar proyeksi statistik, melainkan ukuran keberhasilan transformasi struktural yang sedang diupayakan.