Tradisi kupat sewu diusulkan jadi warisan budaya tak benda Temanggung

Temanggung Usulkan Tradisi Kupat Sewu ke Daftar Warisan Budaya Tak Benda Nasional

Menggalangkebaikan.com – Kekayaan tradisi lokal di Kabupaten Temanggung selama ini hidup dalam praktik masyarakat tanpa banyak meninggalkan jejak tertulis. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret: mendaftarkan salah satu ritual paling ikonik di wilayah itu, yakni sadranan kupat sewu, ke dalam kategori Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) tingkat nasional. Usulan yang diajukan pada tahun ini menandai kelanjutan dari rangkaian upaya dokumentasi budaya yang telah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Langkah Pelestarian yang Berkelanjutan

Supriyanto, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, menjelaskan bahwa pencatatan resmi sebuah tradisi bukan sekadar formalitas administratif. Bagi pemerintah daerah, langkah ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk memastikan warisan budaya yang telah diwariskan lintas generasi tidak hilang ditelan waktu atau perubahan sosial.

“Ini sebagai wujud nguri-uri kabudayan. Alhamdulillah, acara Sadranan Kupat Sewu ini sudah kita daftarkan. Semoga nanti betul-betul menjadi salah satu Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Temanggung,” ujar Supriyanto di Temanggung, Sabtu.

Frasa “nguri-uri kabudayan” yang dipakainya merujuk pada konsep Jawa tentang menjaga dan merawat kebudayaan agar tetap bernapas dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dipajang di museum atau dicatat dalam arsip.

Jejak Usulan Sebelumnya

Kupat sewu bukan tradisi pertama dari Temanggung yang diajukan ke daftar WBTB. Pada dua tahun lalu, daerah ini telah mengusulkan wayang Kedu, sebuah bentuk pertunjukan wayang khas yang berkembang di kawasan Kedu. Usulan tersebut berhasil lolos verifikasi dan kini tercatat secara resmi. Setahun kemudian, giliran tradisi Bangilun dari wilayah Kledung yang diajukan dan juga mendapat pengakuan.

“Tahun ini, giliran tradisi sadranan kupat sewu yang diusulkan sebagai WBTB,” kata Supriyanto.

Polanya jelas: setiap tahun, minimal satu tradisi atau kegiatan budaya dari Temanggung didaftarkan kepada Kementerian Kebudayaan. Pendekatan bertahap ini memungkinkan pemerintah daerah memetakan secara sistematis kekayaan tradisi yang tersebar di berbagai kecamatan tanpa terburu-buru mengorbankan kualitas dokumentasi.

Arti Pencatatan: Bukan Titik Akhir

Supriyanto menegaskan bahwa masuknya sebuah tradisi ke daftar WBTB tidak otomatis menyelesaikan persoalan pelestarian. Justru sebaliknya, setelah status resmi diberikan, muncul tanggung jawab kolektif yang lebih besar untuk memastikan praktik tersebut tetap dijalankan oleh masyarakat dari generasi ke generasi.

“Ketika sudah dicatat, bukan berarti tugas kita menjadi ringan. Justru yang tercatat itu adalah tradisi yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Harapan kami, ini bisa tetap lestari dan menjadi momentum untuk kebersamaan kita semua,” tegasnya.

Batas usia lima puluh tahun yang disinggungnya merujuk pada kriteria umum yang digunakan dalam klasifikasi warisan budaya tak benda, di mana tradisi harus memiliki kelangsungan historis yang cukup panjang agar layak mendapat pengakuan formal. Kupat sewu, yang dilaksanakan menjelang dan sesudah Lebaran sebagai ungkapan syukur atas panen padi serta doa keselamatan, telah mengakar jauh lebih lama dari ambang tersebut.

Paradoks Dokumentasi: Kaya Tradisi, Minim Catatan

Salah satu alasan utama di balik pengusulan WBTB adalah kesenjangan antara kekayaan praktik budaya di lapangan dan ketiadaan rekam jejak tertulis yang memadai. Temanggung memiliki beragam ritual, seni pertunjukan, dan kearifan lokal yang masih hidup di komunitasnya, namun sebagian besar belum pernah didokumentasikan secara formal oleh lembaga negara.

“Kenapa diusulkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda, karena kita ini kaya tradisi, tetapi catatan kita minim. Ini salah satu upaya kita, paling tidak tradisi itu diakui di masyarakat, kemudian juga tercatat di pemerintah,” jelas Supriyanto.

Keadaan ini bukan unik bagi Temanggung. Banyak daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur menghadapi persoalan serupa: tradisi yang dipraktikkan secara lisan dan kinestetik tanpa pernah masuk ke dalam arsip tertulis. Akibatnya, ketika generasi tua mulai berkurang, pengetahuan tentang makna, tata cara, dan konteks ritual tertentu berisiko hilang tanpa jejak.

Implikasi bagi Masyarakat dan Kebijakan Lokal

Pencatatan WBTB membawa konsekuensi praktis. Di satu sisi, tradisi yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum dan dapat menjadi dasar pengajuan dukungan anggaran untuk kegiatan pelestarian, pendidikan budaya di sekolah, maupun festival tahunan. Di sisi lain, status tersebut menuntut masyarakat untuk tetap aktif mempraktikkan tradisi tersebut, bukan sekadar menjadikannya objek tontonan sesekali.

Bagi Temanggung, komitmen tahunan untuk mendaftarkan minimal satu tradisi ke Kementerian Kebudayaan menciptakan mekanisme yang berkelanjutan. Setiap usulan baru menjadi momentum bagi komunitas lokal untuk mendokumentasikan, merefleksikan, dan memperkuat identitas budayanya sendiri. Dengan demikian, proses pencatatan bukan hanya soal memberi label resmi, melainkan juga soal menghidupkan kembali kesadaran kolektif bahwa tradisi adalah milik bersama yang harus dijaga secara aktif oleh seluruh lapisan masyarakat.