Meeting Results: Indonesia jajaki pencalonan jadi tuan rumah Konferensi COP 18 CBD 2028

Indonesia Jajaki Pencalonan Jadi Tuan Rumah Konferensi COP 18 CBD 2028

Meeting Results – Dalam upaya memperkuat peran Indonesia di panggung global lingkungan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengevaluasi kemungkinan mencalonkan negara ini sebagai penyelenggara Konferensi Para Pihak ke-18 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP 18 CBD) pada tahun 2028. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari strategi diplomasi lingkungan yang lebih luas, dengan fokus pada penguatan mekanisme pendanaan berbasis konservasi. Pernyataan resmi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (25/6), menyampaikan bahwa komitmen untuk menjadi tuan rumah acara internasional tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.

Pertemuan Strategis di London

Langkah menuju pencalonan ini dibahas secara mendalam selama pertemuan antara Menteri Jumhur Hidayat dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) Dame Amelia Fawcett di London, Inggris, pada Kamis (25/6). Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka London Climate Week, di mana para pemangku kepentingan internasional berkumpul untuk membahas isu lingkungan yang mendesak. Sebagai bagian dari diskusi, Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pendanaan konservasi yang berkelanjutan. Skema ini tidak hanya menjaga ekosistem tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

“Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Indonesia bisa menjadi contoh bagus dalam menunjukkan bahwa konservasi tidak saling bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi,” ujar Jumhur Hidayat.

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan biodiversity credit, instrumen pendanaan baru yang menjadi fokus utama IAPB. Menteri Jumhur Hidayat menekankan pentingnya keanekaragaman hayati sebagai sumber daya yang tidak hanya bernilai ekologis tetapi juga ekonomis. Ia menyatakan bahwa pelestarian ekosistem harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, sehingga mekanisme pendanaan hijau menjadi elemen kunci dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan perekonomian.

Kemitraan Global untuk Pengembangan Biodiversity Credits

Dame Amelia Fawcett, sebagai anggota IAPB, mengapresiasi upaya KLH dalam membentuk Task Force untuk pengembangan biodiversity credit. Task Force ini bertugas menyusun kebijakan, merancang implementasi skema, serta mengidentifikasi proyek percontohan yang bisa menjadi model bagi negara lain. Menurut Fawcett, inisiatif Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati.

“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor pengelolaan kredit biodiversitas di tingkat Asia dan global. Ini memberi pesan bahwa kolaborasi antar negara bisa menciptakan solusi yang berkelanjutan,” kata Fawcett.

Dalam konteks ini, Indonesia dianggap sebagai negara yang mampu memimpin diskusi tentang pendanaan konservasi. Konsep biodiversity credit, yang mencerminkan upaya menghitung nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati, diharapkan mampu meningkatkan daya tarik negara-negara lain untuk bergabung dalam upaya menjaga lingkungan. Selain itu, Fawcett menyebutkan bahwa inisiatif ini bisa memberikan dampak positif terhadap kebijakan internasional, terutama dalam mendorong pendekatan nature positive yang menekankan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka perlindungan alam.

Langkah-Langkah untuk Mewujudkan Visi 2028

Menteri Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pencalonan sebagai tuan rumah COP 18 CBD bukan hanya tentang menyelenggarakan acara, tetapi juga tentang menunjukkan keunggulan Indonesia dalam menggabungkan kebijakan lingkungan dengan pembangunan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa dengan keanekaragaman hayati yang menjadi aset penting, Indonesia bisa mengusulkan mekanisme pendanaan yang inovatif, terukur, dan berkelanjutan.

Menyusul pertemuan di London, KLH juga merencanakan peningkatan kerja sama kemitraan pengetahuan dengan negara-negara lain. Langkah ini bertujuan memperkuat dialog dalam forum COP, seperti yang akan diadakan di Yerevan, Armenia, pada Oktober 2026. Dalam acara tersebut, Indonesia diharapkan memperkenalkan skema pendanaan konservasi yang telah dikembangkan, sekaligus berdiskusi tentang langkah-langkah untuk mewujudkan target-tar2028.

Keberhasilan penyelenggaraan COP 18 CBD di Indonesia akan menjadi bentuk pengakuan internasional terhadap upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu, acara tersebut bisa menjadi platform untuk membangun aliansi dengan negara-negara beriklim tropis, yang memiliki tantangan serupa dalam menjaga keanekaragaman hayati. Dengan menerapkan pendekatan nature positive, Indonesia diharapkan mampu menjadi pelaku utama dalam memperkenalkan inovasi pendanaan lingkungan yang dapat diterapkan di seluruh dunia.

Upaya untuk Membangun Ekonomi Berkelanjutan

Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa skema pendanaan konservasi bukan hanya alat untuk menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai jembatan antara lingkungan dan perekonomian. Jumhur Hidayat menyatakan bahwa keanekaragaman hayati Indonesia bisa menjadi daya tarik untuk investasi internasional, terutama dari negara-negara yang ingin mengembangkan bisnis berbasis alam. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan lembaga internasional seperti IAPB untuk memastikan mekanisme ini bisa berjalan efektif.

Menurut Fawcett, langkah KLH dalam membentuk task force ini menjadi awal dari transisi ke sistem pendanaan yang lebih modern. Ia menambahkan bahwa biodiversity credit bisa menjadi solusi untuk negara-negara yang menghadapi tekanan ekonomi namun tetap ingin menjaga lingkungan. Dengan memperkenalkan skema ini, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia yang menerapkan pendekatan nature positive dalam pendanaan lingkungan.

Kemitraan dengan IAPB juga diharapkan mendorong penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan di dalam pengembangan biodiversity credit. Fawcett mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin proyek percontohan yang mampu menarik perhatian negara-negara lain. Ia menilai bahwa skema pendanaan ini bisa menciptakan keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati secara optimal.

Peluang dan Tantangan untuk 2028

Pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah COP 18 CBD di tahun 2028 akan menjadi momen penting dalam meningkatkan reputasi negara sebagai pelaku lingkungan yang progresif. Jumhur Hidayat menekankan bahwa ini bukan hanya keberhasilan lokal, tetapi juga