7.731 rumah MBR di Sulsel telah dibedah sepanjang 2026

Lebih dari 18.000 Unit Perumahan Terealisasi di Sulawesi Selatan Melalui Dua Skema Bantuan MBR

Menggalangkebaikan.com – Sulawesi Selatan mencatatkan capaian signifikan dalam upaya menutup kesenjangan perumahan bagi warganya yang berpenghasilan rendah. Sepanjang tahun 2026, dua jalur bantuan negara — renovasi rumah tidak layak huni dan penyediaan rumah subsidi — secara gabungan telah menjangkau lebih dari 18.000 unit hunian di provinsi tersebut. Angka ini mencerminkan percepatan pelaksanaan program yang sebelumnya kerap terhambat oleh keterlambatan verifikasi lapangan dan keterbatasan anggaran daerah.

Perlu dipahami bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencakup kelompok warga yang pendapatannya berada di bawah ambang batas kemampuan membeli atau membangun rumah secara mandiri. Di Sulawesi Selatan, kelompok ini tersebar luas di kawasan pesisir, dataran tinggi, serta permukiman padat di sekitar Makassar, Maros, Gowa, dan Bone. Selama bertahun-tahun, ribuan keluarga di wilayah tersebut tinggal di rumah dengan struktur atap bocor, dinding dari papan bekas, atau lantai tanah yang belum diperbaiki. Program bedah rumah hadir sebagai intervensi langsung untuk memperbaiki kondisi tersebut tanpa memindahkan penghuninya ke lokasi lain.

7.731 Unit Rumah Direnovasi Melalui Program Bedah Rumah

Salah satu pilar utama dari capaian tersebut adalah program bedah rumah, yang sepanjang 2026 telah merealisasikan renovasi pada 7.731 unit rumah tidak layak huni di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Mekanisme kerja program ini bersifat partisipatif: pemerintah menyediakan bahan bangunan utama seperti semen, besi beton, genteng, dan cat, sementara tenaga kerja lokal dilibatkan dalam proses pengerjaan. Pendekatan ini sekaligus menggerakkan ekonomi mikro di tingkat desa dan kelurahan, karena upah tukang dan buruh bangunan dibayarkan langsung kepada warga setempat.

Renovasi yang dilakukan mencakup penguatan struktur atap, penggantian dinding yang lapuk, perbaikan lantai, serta penambahan ventilasi dan pencahayaan alami agar rumah memenuhi standar kelayakan huni minimal. Setiap unit yang selesai dikerjakan melewati tahap inspeksi teknis sebelum dinyatakan layak dihuni kembali oleh penghuninya.

10.843 Unit Rumah Subsidi Tersalurkan Lewat FLPP

Di sisi lain, jalur penyediaan rumah baru bagi MBR berjalan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sepanjang 2026, sebanyak 10.843 unit rumah subsidi telah tersalurkan kepada peminjam di Sulawesi Selatan. FLPP bekerja sebagai instrumen penjaminan yang menurunkan suku bunga kredit perumahan hingga kisaran 5 persen per tahun, sehingga cicilan bulanan menjadi terjangkau bagi keluarga dengan penghasilan di bawah dua juta rupiah per bulan.

Skema ini mensyaratkan peminjam memiliki riwayat pembayaran kredit yang baik, tidak memiliki aset properti lain, dan berusia minimal 21 tahun. Bank-bank yang menjadi penyalur kredit di Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pengembang perumahan yang telah memenuhi standar kualitas bangunan sesuai ketentuan Kementerian Perumahan Rakyat. Dengan demikian, rumah yang dibangun melalui jalur FLPP tidak sekadar murah, tetapi juga memenuhi persyaratan struktur, sanitasi, dan aksesibilitas.

Peran BP3KP dan Koordinasi Wilayah

Implementasi kedua program tersebut di Sulawesi Selatan dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) melalui struktur wilayahnya. Dwiayu Permatasari, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I BP3KP Sulawesi III, menyampaikan langsung angka realisasi tersebut pada Jumat, 21 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa percepatan penyaluran bantuan merupakan prioritas nasional yang tidak boleh terhambat oleh birokrasi administratif di tingkat daerah.

“Sepanjang 2026, sebanyak 7.731 unit rumah tidak layak huni telah direalisasikan melalui program bedah rumah, sementara penyaluran rumah subsidi lewat FLPP mencapai 10.843 unit,” ujar Dwiayu Permatasari.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa target tahunan telah tercapai bahkan melampaui proyeksi awal. Koordinasi antara BP3KP, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta perbankan penyalur menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan yang kerap memperlambat proses verifikasi calon penerima manfaat.

Implikasi bagi Kehidupan Warga dan Ekonomi Lokal

Bagi ribuan keluarga di Sulawesi Selatan, realisasi 7.731 unit renovasi berarti berakhirnya paparan terhadap cuaca ekstrem, risiko kebakaran akibat instalasi listrik tidak standar, serta masalah kesehatan yang dipicu oleh kelembapan dan kurangnya ventilasi. Anak-anak yang sebelumnya belajar di bawah cahaya lampu minyak kini memiliki ruang yang lebih aman dan terang. Lansia yang kesulitan bergerak di atas lantai tanah kini dapat mengakses permukaan yang rata dan stabil.

Sementara itu, 10.843 unit rumah subsidi membuka akses kepemilikan properti bagi generasi muda yang selama ini terpinggirkan dari pasar perumahan komersial. Cicilan bulanan yang terukur memungkinkan keluarga merencanakan pengeluaran jangka panjang tanpa jatuh ke dalam jebakan utang informal berbunga tinggi. Di tingkat makro, serapan tenaga kerja lokal dalam proses konstruksi dan renovasi turut menggerakkan sektor informal di ratusan desa sekaligus.

Capaian ini bukan akhir dari persoalan perumahan di Sulawesi Selatan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa backlog perumahan di provinsi tersebut masih berada pada angka ratusan ribu unit. Namun, laju realisasi yang tercatat sepanjang 2026 memberikan dasar yang lebih kuat bagi perencanaan tahun-tahun berikutnya, sekaligus menjadi tolok ukur bahwa mekanisme distribusi bantuan dapat dipercepat tanpa mengorbankan kualitas teknis maupun akuntabilitas anggaran.