Kemendagri prioritaskan perbaikan tata kelola dana otsus Papua

Kemendagri Prioritaskan Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus Papua

Langkah Strategis Menuju Transparansi yang Lebih Baik

Kemendagri prioritaskan perbaikan tata kelola dana – Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) prioritaskan perbaikan tata kelola dana otonomi khusus (otsus) Papua sebagai agenda utama dalam meningkatkan efektivitas pembangunan di wilayah timur Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan lagi pada besaran anggaran, melainkan pada optimalisasi mekanisme penyaluran yang telah ada. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana otsus dapat menjangkau sasaran dengan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

“Persoalan kita hari ini bukan pada dana otonomi khususnya, tetapi pada tata kelolanya. Bagaimana dana otonomi khusus itu bisa turun tepat waktu dan tepat sasaran,” jelas Ribka Haluk dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta.

Koordinasi Menyeluruh di Jayapura

Penegasan tersebut disampaikan secara langsung oleh Ribka saat menghadiri Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus yang diselenggarakan di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada hari Kamis. Acara strategis ini menghadirkan perwakilan dari enam provinsi di wilayah Papua, mencakup Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kehadiran Wakil Menteri menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan setiap provinsi mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaan dana otsus.

Ribka menjelaskan bahwa hasil dari berbagai pembenahan yang telah dilakukan mulai terlihat jelas dalam realisasi penyaluran dana otsus untuk tahun anggaran 2025 yang telah mencapai 100 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan tidak ada lagi hambatan signifikan dalam proses penyaluran dana ke daerah. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting untuk melanjutkan perbaikan tata kelola di tahun-tahun mendatang.

Sistem Terintegrasi Menuju 2026

Memasuki tahun 2026, Kemendagri prioritaskan perbaikan tata kelola melalui penguatan sistem terintegrasi yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kolaborasi ini menghubungkan seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan adanya sistem ini, penyaluran dana otsus diharapkan menjadi lebih akuntabel dan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ribka menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di tanah Papua telah menyelesaikan realisasi penyaluran dana otsus tahap pertama. Saat ini, fokus bergeser pada mendorong pemerintah daerah agar segera memenuhi persyaratan untuk penyaluran tahap kedua. Persyaratan tersebut mencakup penyampaian laporan realisasi, laporan kinerja, serta penyusunan rencana aksi percepatan atau RAP yang menjadi kunci kelancaran proses berikutnya.

“Tahun 2026 harus menjadi tonggak sejarah perbaikan tata kelola dana otonomi khusus akan kita selesaikan. Setelah tepat waktu, target berikutnya adalah tepat sasaran dan tepat manfaat. Itu yang ingin kita wujudkan bersama,” tegas Ribka.

Prinsip 5T dan Visi Masa Depan

Ribka juga menekankan pentingnya penyelesaian RAP oleh pemerintah daerah, termasuk untuk pemanfaatan dana hasil efisiensi yang telah dikembalikan oleh pemerintah pusat. Penyelesaian dokumen ini sangat krusial agar proses penyaluran dana otsus tahap berikutnya tidak mengalami keterlambatan yang dapat menghambat pembangunan di berbagai daerah. Kemendagri berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dana otsus melalui penerapan prinsip 5T.

Prinsip tersebut meliputi tepat data, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kelola, dan tepat manfaat. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten, dana otsus diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh. Upaya perbaikan tata kelola ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap rupiah dana otsus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut. Melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur, pemerintah optimis bahwa Papua akan mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Kemendagri prioritaskan perbaikan tata kelola sebagai fondasi untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.