Ibas dorong pembahasan anggaran pendidikan berorientasi pada kualitas

Anggaran Pendidikan 2027: Ibas Tegaskan Kualitas Pembelajaran Jadi Tolok Ukur Utama

Menggalangkebaikan.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tengah memasuki fase krusial di parlemen, dan salah satu isu yang mendapat sorotan tajam adalah arah alokasi dana sektor pendidikan. Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, menyuarakan agar setiap rupiah yang dicairkan untuk pendidikan tidak lagi diukur semata-mata dari besaran angka serapan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat luas.

Posisi ini muncul di tengah perdebatan nasional tentang efektivitas belanja negara. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menganggarkan minimal 20 persen dari total belanja negara untuk pendidikan, sesuai amanat konstitusi. Namun, pertanyaan yang kerap mengemuka di ruang publik bukan lagi soal besaran anggaran, melainkan sejauh mana dana tersebut benar-benar mengubah kualitas proses belajar-mengajar di kelas-kelas yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Ukuran Keberhasilan yang Berubah Arah

Ibas menegaskan bahwa paradigma pengukuran keberhasilan anggaran pendidikan perlu digeser dari pendekatan kuantitatif ke pendekatan kualitatif. Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, ia menyampaikan pesan yang lugas:

“Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa banyak yang dibelanjakan, tetapi berapa banyak masa depan anak yang berhasil kita ubah.”

Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran yang ia usulkan: dari sekadar menghitung persentase serapan anggaran menjadi mengevaluasi apakah anak-anak belajar lebih baik, apakah guru semakin kompeten, apakah lingkungan sekolah lebih aman, dan apakah anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan bermutu.

“Pertanyaannya sederhana: apakah anak belajar lebih baik, apakah guru lebih kuat, apakah sekolah lebih aman, dan apakah anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama?”

Kerangka berpikir ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik yang mensyaratkan setiap program pemerintah memiliki indikator hasil (outcome) yang terukur, bukan hanya indikator keluaran (output) berupa jumlah bangunan atau jumlah buku yang didistribusikan.

Revitalisasi Sekolah: Lebih dari Sekadar Beton dan Cat

Ibas memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas belanja, termasuk melalui program revitalisasi sekolah yang bertujuan memperbaiki infrastruktur satuan pendidikan di berbagai daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan fisik hanyalah satu dimensi dari sekolah yang bermutu.

Menurutnya, sebuah sekolah yang benar-benar berkualitas memerlukan kombinasi elemen yang saling melengkapi: guru dan kepala sekolah dengan kompetensi pedagogik memadai, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, penguatan literasi dan numerasi sebagai fondasi berpikir, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta lingkungan belajar yang aman secara fisik maupun psikologis. Tanpa elemen-elemen tersebut, bangunan sekolah yang megah pun tidak akan otomatis menghasilkan lulusan yang kompeten.

Ibas juga mendorong agar pelaksanaan revitalisasi sekolah berbasis data. Artinya, intervensi pemerintah harus diprioritaskan kepada daerah dan satuan pendidikan yang paling membutuhkan, bukan didistribusikan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan riil. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran dan meminimalkan pemborosan anggaran.

Guru sebagai Investasi Strategis

Salah satu poin yang Ibas tekankan adalah pentingnya peningkatan kesejahteraan guru yang berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi profesional. Dalam konteks Indonesia, di mana jutaan guru tersebar di puluhan ribu sekolah dengan variasi kondisi geografis dan ekonomi yang sangat besar, kesejahteraan yang layak menjadi prasyarat agar tenaga pendidik dapat fokus pada kualitas pengajaran.

Ibas menyebut guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan investasi sekaligus penggerak utama peningkatan kualitas pembelajaran. Tanpa guru yang termotivasi dan terampil, seluruh kebijakan kurikulum dan teknologi akan kehilangan daya guna di ruang kelas.

Mempersiapkan Generasi di Era Kecerdasan Artifisial

Di samping isu infrastruktur dan SDM, Ibas menyoroti kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang bergerak sangat cepat. Ia menilai bahwa pendidikan tidak cukup sekadar mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi harus memperkuat kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan etika digital.

“Kita tidak ingin generasi Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi. Kita ingin mereka menjadi pencipta teknologi. Bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan pekerjaan.”

Implikasi dari pernyataan ini cukup luas: kurikulum, metode pengajaran, dan asesmen perlu dirombak agar lulusan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk teknologi global, tetapi juga kontributor dalam ekosistem inovasi. Dalam konteks ekonomi digital yang semakin mendominasi pasar kerja, kemampuan menciptakan lapangan kerja menjadi kompetensi yang sama pentingnya dengan kemampuan mencari pekerjaan.

APBN sebagai Alat Perjuangan

Menutup pandangannya, Ibas menegaskan bahwa APBN harus dipandang sebagai instrumen perjuangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, bukan sekadar dokumen angka-angka fiskal. Pembahasan Rancangan APBN 2027, khususnya komponen pendidikan, menurutnya harus memastikan setiap kebijakan memiliki dampak yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

“APBN bukan sekadar angka. APBN adalah alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik.”

Pandangan ini menempatkan pendidikan bukan sebagai pos belanja yang dapat dipangkas saat tekanan fiskal meningkat, melainkan sebagai fondasi jangka panjang pembangunan nasional. Keberhasilan anggaran pendidikan, dalam kerangka yang Ibas usulkan, pada akhirnya akan terukur dari apakah anak-anak Indonesia—tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga—memperoleh kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.