Pemerintah dinilai perlu lakukan uji ketahanan dampak fiskal KCIC

Uji Ketahanan Fiskal Jadi Kebutuhan Mendesat di Balik Pengambilalihan Saham KCIC

Menggalangkebaikan.com – Keputusan pemerintah untuk mengambil alih 60 persen porsi saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membawa konsekuensi fiskal yang tidak bisa diabaikan. Para pengamat ekonomi menilai langkah tersebut menuntut adanya uji ketahanan atau stress test secara menyeluruh, mengingat beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berpotensi kembali menghantam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka panjang.

M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan utang yang dirancang pemerintah lebih berfungsi sebagai penyangga sementara ketimbang penghapus risiko secara permanen. Penjelasan ini disampaikan di Jakarta pada Senin, merujuk pada arsitektur kebijakan yang tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Peran PT PII sebagai Penyangga, Bukan Tembok Pengaman

Dalam kerangka RAPBN 2027, pemerintah merencanakan penunjukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Tugas utamanya adalah mengelola utang KCIC dengan skema penjaminan bersama berbasis first loss, di mana PT PII menanggung porsi kerugian pertama sebelum pihak lain dilibatkan.

Rizal mengingatkan bahwa keberadaan PT PII dalam struktur ini tidak serta-merta meniadakan risiko fiskal negara. Ia mengibaratkan peran tersebut sebagai bantalan yang menunda benturan, bukan sebagai dinding yang memblokirnya secara total.

“PT PII memang dapat menjadi buffer awal, tetapi tidak menghilangkan risiko fiskal.”

Logika perpindahan risiko yang diuraikan Rizal cukup jelas: apabila tekanan keuangan proyek KCJB berkepanjangan, beban akan bermigrasi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI ke PT PII, lalu pada akhirnya kembali ke kas negara. Dengan kata lain, penjaminan hanya mengubah waktu dan jalur kemunculan beban, bukan menghapus substansi risikonya.

“Risiko dapat berpindah dari KAI ke PT PII dan pada akhirnya kembali ke pemerintah. Jadi, penjaminan lebih banyak mengubah waktu dan jalur munculnya beban, bukan menghapus risikonya.”

Efek Domino pada Neraca PT KAI

Aspek yang paling memerlukan perhatian, menurut Rizal, adalah efek domino terhadap neraca PT KAI. Sebagai pemegang saham mayoritas konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang mengendalikan proyek KCJB dari sisi Indonesia, PT KAI menanggung eksposur langsung terhadap kinerja keuangan kereta cepat.

Jika arus kas KCJB gagal menutup kewajiban utang secara memadai, PT KAI akan semakin terbebani. Dampaknya tidak berhenti di situ: ruang investasi perusahaan untuk pelayanan kereta reguler—yang melayani jutaan penumpang harian di seluruh Indonesia—berpotensi ikut tergerus. Dalam skenario ekstrem, pemerintah dapat dihadapkan pada kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PMN), suntikan tambahan modal ke PT PII, atau bahkan restrukturisasi utang secara menyeluruh.

Konteks ini penting dipahami publik. PT KAI bukan sekadar entitas komersial biasa; ia adalah tulang punggung transportasi rel nasional. Jika kapasitas investasinya terkikis oleh kewajiban kereta cepat, kualitas layanan kereta api reguler—termasuk keselamatan, frekuensi perjalanan, dan pemeliharaan infrastruktur—akan ikut menurun. Implikasinya bersifat sistemik, melampaui satu proyek saja.

Kebutuhan Transparansi dan Stress Test Multiskenario

Rizal menekankan bahwa pemerintah wajib bersikap transparan mengenai total potensi risiko fiskal atau fiscal exposure yang melekat pada pengambilalihan saham KCIC. Transparansi ini mencakup pelaksanaan stress test terhadap sejumlah variabel kunci: proyeksi jumlah penumpang, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS, realisasi pendapatan proyek, serta kemampuan bayar PT KAI dalam berbagai skenario tekanan.

“Pemerintah perlu transparan mengenai total potensi risiko fiskal (fiscal exposure) dan melakukan stress test atas skenario penumpang, kurs, pendapatan proyek, serta kemampuan bayar KAI. Risiko terbesar justru ketika kewajiban terlihat kecil hari ini, tetapi terakumulasi menjadi beban fiskal besar di kemudian hari.”

Peringatan terakhir ini menyentuh inti persoalan: utang yang tampak terkendali pada satu titik waktu dapat menumpuk menjadi beban masif ketika kondisi makroekonomi berubah. Kurs yang melemah, misalnya, akan memperbesar beban pokok dan bunga utang berdenominasi dolar. Sementara itu, realisasi penumpang di bawah proyeksi akan memperpanjang defisit operasional KCJB dan memperdalam ketergantungan pada suntikan eksternal.

Mitigasi Risiko yang Diatur dalam RAPBN 2027

Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027 merinci sejumlah langkah mitigasi risiko yang menyertai penugasan PT PII. Di antaranya adalah pemantauan dan pengawasan berkala terhadap kinerja proyek, pelaporan periodik kepada otoritas terkait, serta koordinasi intensif antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) dalam pemberian dukungan yang diperlukan bagi kelangsungan proyek KCJB.

Langkah tambahan mencakup penguatan manajemen risiko di internal PT KAI (Persero), agar perusahaan memiliki kapasitas memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola eksposur yang melekat pada kepemilikannya di konsorsium PSBI. Koordinasi lintas lembaga ini menjadi krusial mengingat kompleksitas struktur kepemilikan proyek yang melibatkan entitas Indonesia, Tiongkok, dan instrumen keuangan negara.

Secara keseluruhan, pengambilalihan 60 persen saham KCIC merupakan keputusan strategis yang menuntut kehati-hatian fiskal tingkat tinggi. Tanpa uji ketahanan yang rigor dan transparansi penuh terhadap eksposur risiko, pemerintah berisiko menghadapi kejutan anggaran di masa depan—ketika beban yang tersembunyi di balik struktur penjaminan akhirnya muncul ke permukaan dalam skala yang jauh lebih besar dari perkiraan awal.