Topics Covered: Rakernas APEKSI di Kota Medan hasilkan 10 rekomendasi

Rakernas APEKSI di Medan Menghasilkan 10 Rekomendasi Strategis

Topics Covered – Kota Medan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung pada 1 hingga 2 Juli 2026. Acara ini berakhir dengan hasil yang signifikan, yaitu 10 rekomendasi yang disusun bersama oleh seluruh peserta. Rekomendasi-rekomendasi ini nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan daerah di seluruh Indonesia.

Pembangunan Daerah dan Kebijakan Nasional

Ketua Umum APEKSI, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut lahir dari kesepakatan para pemimpin kota yang hadir dalam acara tersebut. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari rekomendasi-rekomendasi ini adalah untuk mengatasi tantangan-tantangan spesifik di setiap wilayah, sekaligus memberikan arahan terhadap program pembangunan daerah yang lebih efektif. “Rekomendasi ini diharapkan bisa menjadi solusi atas berbagai kendala yang dihadapi oleh setiap kota,” kata Eri dalam konferensi pers setelah ditutupnya Rakernas XVIII APEKSI di Medan, Kamis.

“Dengan harapan, rekomendasi ini dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh setiap kota,” ujar Eri dalam temu pers.

Eri Cahyadi menambahkan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan dari kegiatan nasional tersebut meliputi penguatan kapasitas keuangan daerah, reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penataan kebijakan aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa ada beberapa rekomendasi terkait fleksibilitas belanja daerah, sehingga mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Penguatan Infrastruktur dan Ketersediaan Layanan

Dalam rangkaian rekomendasi, Eri Cahyadi menyoroti pentingnya penguatan tata program strategis nasional dan percepatan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, terutama dalam hal pengembangan kota-kota yang terintegrasi dengan kebutuhan nasional. “Kami juga merekomendasikan peningkatan tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik,” lanjut Eri.

“Keenam, kami juga merekomendasikan terkait penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan,” kata dia.

Menurut Eri, rekomendasi yang dikeluarkan mencakup sejumlah isu strategis seperti penguatan ketahanan lingkungan, kota berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi lokal. Ia menekankan bahwa kebijakan-kebijakan ini akan membantu memperkuat kemandirian ekonomi setiap kota dan menjamin partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan. “Ketujuh, rekomendasi tentang penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif juga menjadi fokus utama,” tambahnya.

Kerja Sama Daerah dan Advokasi Hukum

Eri Cahyadi juga menyebutkan rekomendasi yang menyangkut kerja sama antar daerah dalam pengembangan kewilayahan. “Kami merekomendasikan peningkatan tata ruang kerja sama daerah dan program-program yang mendukung integrasi antar wilayah,” jelasnya. Selain itu, ia menambahkan bahwa kebijakan advokasi hukum dan mitigasi bencana menjadi penting untuk menjamin kestabilan politik dan sosial di setiap kota.

“Dan terakhir terkait tentang pelibatan anak muda setiap kegiatan nasional, di setiap kegiatan APEKSI anak muda se Indonesia,” kata dia.

Rekomendasi terakhir yang disusun adalah tentang peran anak muda dalam kegiatan nasional. Eri Cahyadi menekankan bahwa APEKSI berharap anak muda dapat lebih aktif dalam partisipasi kebijakan dan pengambilan keputusan. “Kami percaya bahwa kehadiran generasi muda akan memberikan dampak positif pada masa depan pembangunan daerah,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak muda di seluruh Indonesia dapat berkontribusi secara langsung dalam pembangunan nasional.

Harapan untuk Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Dalam wawancara setelah penutupan Rakernas, Eri Cahyadi menyatakan bahwa rekomendasi-rekomendasi ini perlu diakomodir oleh pemerintah pusat agar dapat memaksimalkan pelaksanaan program-program nasional di setiap wilayah. “Nanti kita sampaikan rekomendasi itu ke pemerintah pusat termasuk dengan kementerian-kementerian,” ujarnya. Ia berharap kebijakan yang dihasilkan dari Rakernas XVIII APEKSI ini bisa menjadi dasar dalam menyusun strategi nasional yang lebih berkelanjutan.

Rakernas XVIII APEKSI yang berlangsung di Medan ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta, termasuk wali kota, gubernur, dan perwakilan kementerian yang terkait dengan pembangunan daerah. Yudhoyono menilai rekomendasi-rekomendasi dari para pemimpin kota sangat relevan dalam mempercepat proses pembangunan nasional, terutama dalam hal integrasi daerah dan pengembangan kota-kota yang berkelanjutan.

Program Inklusif dan Ketersediaan Sumber Daya

Eri Cahyadi menekankan bahwa rekomendasi-rekomendasi ini akan berdampak signifikan jika diterapkan secara optimal. Ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang inklusif, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat ekonomi menengah dan rendah. “Dengan memperkuat ekonomi lokal, kita bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya. Selain itu, ia menyoroti kebutuhan akan peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan untuk mendukung keberlanjutan program-program nasional.

Kota-kota yang menjadi peserta Rakernas XVIII APEKSI juga menyoroti kebijakan digitalisasi layanan publik sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. “Dengan digitalisasi, layanan bagi masyarakat akan lebih cepat dan mudah diakses,” kata Eri. Ia menambahkan bahwa rekomendasi ini mencerminkan aspirasi wali kota-wali kota untuk memperkuat peran daerah dalam pengambilan keputusan dan implementasi program nasional.

Dalam keseluruhan penyusunan rekomendasi, APEKSI berharap pemerintah pusat bisa melibatkan daerah secara aktif dalam penentuan prioritas pembangunan. “Kami berharap agar rekomendasi-rekomendasi ini bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional