Key Strategy: CORE: Pemerintah perlu percepat investasi Danantara di sektor energi
Laporan CORE: Pemerintah Diusulkan Percepat Investasi Danantara untuk Dukung Ketahanan Energi Nasional
Key Strategy – Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyoroti perlunya akselerasi kegiatan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai strategi untuk meningkatkan arus investasi di bidang energi, terutama energi terbarukan. Momen krisis energi global yang terjadi saat ini, yang dipicu oleh konflik di Selat Hormuz, dianggap sebagai peluang besar untuk memperkuat ketahanan bahan bakar dalam negeri.
Konflik Global Pemicu Kenaikan Harga Energi
Penelitian CORE menyebutkan bahwa fluktuasi harga energi akibat ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah mendorong harga minyak dunia mencapai level $112 per barel pada kuartal pertama 2026. Angka ini jauh melampaui asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sebesar $70 per barel.
“Momen krisis energi akibat konflik Iran saat ini bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur distribusi energi kepada masyarakat,” tulis laporan CORE yang diterbitkan Rabu lalu.
Pemerintah dinasihati untuk tidak hanya merespons tekanan eksternal, tetapi juga memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat cadangan energi lokal. Khususnya, peningkatan investasi dalam sektor distribusi energi terbarukan dianggap krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor, seperti LPG.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, CORE menyoroti pentingnya pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) sebagai alternatif. Pada saat ini, jumlah sambungan jargas baru mencapai sekitar 900 ribu rumah tangga, namun angka ini masih jauh dari target optimal. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi risiko krisis pasokan dan memperbaiki keberlanjutan energi.
Sektor energi hilir, seperti produksi listrik dan distribusi, menurut CORE, masih tertinggal dibandingkan sektor hulu. Meski Indonesia memiliki potensi besar dalam eksplorasi energi bumi, pengembangan unit usaha hilir tetap memerlukan dorongan signifikan. Dengan percepatan investasi pada tahap hilir, kapasitas energi nasional bisa ditingkatkan secara lebih cepat.
Angka Subsidi dan Tekanan Ekonomi
Kementerian Keuangan mencatat, belanja subsidi serta kompensasi energi hingga Februari 2026 mencapai Rp51,5 triliun. Angka ini meningkat hingga 382,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan tekanan fiskal akibat kenaikan harga energi. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia turun menjadi 151,9 miliar dolar AS pada bulan Februari, sementara aliran modal keluar (capital outflow) mencapai 1,1 miliar dolar AS pada Maret.
Tekanan eksternal juga terlihat dari kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN) ke level 7,5 persen, dengan spread terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat melebar menjadi 243 basis poin. Hal ini memperparah beban anggaran pemerintah dan mengurangi ruang fiskal.
Kebutuhan Percepatan Investasi
Simulasi CORE mengungkapkan bahwa defisit APBN berpotensi melebar dari Rp689 triliun atau 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi hingga Rp801 triliun jika harga minyak stabil di kisaran $100 per barel. Jika harga tetap berada di $112 per barel, defisit bisa meningkat hingga Rp914 triliun atau 3,55 persen dari PDB.
Untuk mengatasi tekanan ini, CORE merekomendasikan peningkatan investasi dari pihak swasta dan lembaga keuangan. Di samping itu, peran Danantara sebagai badan pengelola diperkuat, karena dianggap bisa menjadi penggerak utama dalam mendorong kegiatan di bidang energi terbarukan. Contohnya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang memiliki potensi besar di Indonesia.
Potensi Investasi di Sektor Energi Terbarukan
Analisis CORE menunjukkan bahwa sektor energi terbarukan memerlukan pendanaan lebih besar guna mencapai kapasitas produksi maksimal. Jumlah pembangunan PLTS yang bisa diproyeksikan sangat besar, tetapi tergantung pada kecepatan akses modal. Percepatan pembangunan jargas, misalnya, akan menjadi fondasi penting untuk mendorong penggunaan energi bersih secara luas.
Di tengah kenaikan harga minyak global, pemerintah harus mempercepat transformasi energi. Ini tidak hanya mencegah peningkatan defisit APBN, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada impor energi. CORE menekankan bahwa kebijakan yang tepat waktu bisa menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan energi.
Strategi Jangka Panjang untuk Kemandirian Energi
Peningkatan investasi di sektor energi terbarukan diharapkan mampu menjawab tantangan jangka panjang. Sumber daya alam seperti tenaga surya dan angin menjadi solusi berkelanjutan yang bisa mengurangi biaya operasional jangka panjang. CORE juga menyarankan penguatan kerja sama antarlembaga untuk memastikan koordinasi yang lebih baik dalam pemanfaatan sumber daya.
Dengan momentum kenaikan harga energi, pemerintah harus memanfaatkan peluang ini untuk membangun keberlanjutan. Anggaran yang dialokasikan pada energi terbarukan perlu ditingkatkan, sementara pengelolaan subsidi dilakukan secara lebih efisien. Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas perekonomian dan memperkuat daya tahan energi nasional.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Secara keseluruhan, CORE menegaskan bahwa keterlambatan investasi di sektor energi hilir merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Dengan percepatan akselerasi Danantara, pemerintah bisa mempercepat keberlanjutan energi terbarukan. Simulasi menunjukkan bahwa jika harga minyak tetap tinggi, defisit APBN akan terus mengalami tekanan, sehingga perlunya kebijakan yang lebih proaktif.
Kesimpulan laporan menyebutkan bahwa penguatan infrastruktur distribusi, peningkatan investasi dari swasta, serta peran strategis Danantara adalah elemen penting untuk mewujudkan ketahanan energi. Selain itu, pemerintah diharapkan berfokus pada pengurangan ketergantungan pada impor dan memaksimalkan potensi sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.