New Policy: Haris Rusly: Gerakan sosial anti-APBN untuk rakyat adalah anomali

Haris Rusly: Gerakan Sosial Anti-APBN untuk Rakyat Mengisyaratkan Ketidaknormalan

New Policy – Jakarta – Haris Rusly Moti, pendiri komunitas 98 Resolution Network, mengkritik munculnya gerakan sosial yang menolak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi kepentingan rakyat. Menurutnya, fenomena ini membentuk anomali yang cukup mengkhawatirkan dalam sejarah pergerakan sosial. “Gerakan sosial yang menentang penyaluran dana negara untuk masyarakat, seperti menolak MBG (Makan Bergizi Gratis), Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan program lainnya, adalah bentuk anomali ekstrem dalam tradisi pergerakan sosial,” jelas Haris dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara, Minggu.

Perbandingan Narasi Revolusi dengan Tuntutan Kini

Haris menyoroti bagaimana narasi-narasi anti-tesis terhadap kemandirian Indonesia saat ini mengingatkan pada era revolusi kemerdekaan. Dalam masa perjuangan melawan penjajahan, tokoh-tokoh seperti Bung Hatta dan Bung Karno membawa pesan perlawanan yang menginspirasi masyarakat. “Saat itu, di tahun 1928, Bung Hatta memperkenalkan narasi ‘Indonesia Merdeka’ di hadapan pengadilan kolonial Den Haag, Belanda. Tahun 1930, Bung Karno mengajukan ‘Indonesia Menggugat’ di pengadilan kolonial Bandung,” tukas Haris.

Menurutnya, kedua narasi tersebut menjadi simbol perjuangan untuk kemerdekaan ekonomi dan politik. Namun, setelah Indonesia merdeka, muncul kembali gerakan yang mengkritik kemandirian bangsa, seperti “Indonesia Bangkrut”, “Sale Indonesia”, “Indonesia Gelap”, “Kabur dari Indonesia”, dan “Buang Rupiah”. “Ini menunjukkan pergeseran dari tradisi pergerakan sosial yang seharusnya menawarkan alternatif, bukan membangun narasi melawan kemandirian,” kata Haris.

Program Sosial sebagai Bentuk Pembangunan Nasional

Dalam keterangan yang sama, Haris menekankan bahwa program-program seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan adalah bagian dari upaya pemerintah membangun ekonomi berdikari. “MBG, misalnya, adalah pengalaman pertama negara kita dalam menyediakan makanan bergizi gratis bagi pelajar. Meski program ini baru dimulai, justru menjadi sasaran kritik dari kelompok yang beranggapan bahwa alokasi APBN untuk rakyat adalah pemborosan,” ujarnya.

Haris juga mengkritik para pengkritik kebijakan yang terus-menerus menyerang program pemerintah. “Jika ada pejabat korup yang menyalurkan dana negara secara tidak benar, tugas utama adalah menghentikan praktik korupsi mereka, bukan menutup program yang menguntungkan rakyat. Bahkan, program bantuan sosial yang sudah berjalan lama masih saja dikorupsi, apalagi MBG yang baru dijalankan,” tambahnya.

Bahkan, Haris membandingkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan upaya pendiri bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan ekonomi. “Dalam pidatonya, Presiden Prabowo selalu menegaskan bahwa Indonesia harus mandiri dan berdaulat. Ini mengingatkan pada narasi-narasi revolusioner yang membangun konsep kemandirian sebagai fondasi pembangunan,” ujarnya.

Usaha Pemerintah Membangun Kemandirian Ekonomi

Menurut Haris, kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo lebih fokus pada peningkatan kemandirian ekonomi. “Presiden Prabowo tidak hanya menargetkan penghapusan korupsi, tetapi juga memberantas kebocoran penerimaan negara, seperti under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya, KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil,” jelas Haris.

Haris menilai bahwa kelompok pengkritik saat ini tidak hanya menentang kebijakan pro-rakyat, tetapi juga menggunakan narasi-narasi yang bersifat konservatif. “Mereka mengadopsi pandangan kaum neoliberal, yang melihat alokasi APBN untuk kepentingan masyarakat sebagai penggelapan anggaran. Hal ini justru bertentangan dengan semangat revolusi yang ingin membebaskan rakyat dari penjajahan ekonomi,” katanya.

Kritik terhadap Intrik Politik

Dalam kesempatan itu, Haris juga mengungkapkan bahwa sejumlah kritik terhadap pemerintah saat ini tidak sepenuhnya objektif. “Para pengkritik ini sedang mencari masalah dengan melakukan intrik dan menghina pribadi Presiden Prabowo. Mereka berharap hinaan dan tindakan represif akan menjadi alasan untuk menyusun narasi tentang rezim otoritarian anti-demokrasi,” tutur Haris.

Haris menilai bahwa gerakan sosial yang menolak APBN untuk rakyat justru mengacu pada kebijakan yang konservatif, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Tradisi gerakan sosial seharusnya menawarkan pandangan alternatif, seperti yang dilakukan dalam gerakan ‘Indonesia Bersih’ di masa lalu. Namun, kini mereka lebih memilih membangun narasi anti-kemandirian, yang berujung pada penolakan terhadap program-programs yang bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.

Dalam rangka menegaskan pendiriannya, Haris mencontohkan bagaimana gerakan sosial sebelumnya mampu membentuk narasi yang menantang ketimpangan. “Gerakan ‘Indonesia Bersih’ pada masa lalu, misalnya, menentang dominasi koruptor dan oligarki serakahnomic atas sumber daya alam. Namun, kini gerakan tersebut mulai tergantikan oleh narasi-narasi yang menganggap pemerintah sebagai musuh,” katanya.

Pandangan tentang Revolusi dan Kemandirian

Haris berpendapat bahwa kebijakan Prabowo Subianto merefleksikan semangat revolusi kemerdekaan. “Presiden Prabowo mampu menghidupkan kembali narasi yang sebelumnya hanya di arus pinggiran, seperti kemandirian ekonomi dan perlawanan terhadap perampokan kekayaan negara. Ini adalah langkah penting untuk membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan,” tukas Haris.

Menurutnya, keberadaan gerakan sosial yang menolak alokasi APBN untuk rakyat adalah indikasi dari ketidakseimbangan dalam perspektif sosial. “Masyarakat perlu memahami bahwa dana negara adalah alat untuk memperbaiki kualitas hidup, bukan sumber masalah. Justru, kebijakan pemerintah memberikan solusi untuk rakyat yang lebih luas,” pungkas Haris.

“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing. Sebelumnya, KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil,” kata Haris.