Menlu Palestina: Dunia harus dukung solusi dua negara secara nyata

Palestina Dorong Tindakan Nyata untuk Solusi Dua Negara

Menggalangkebaikan.com – Persoalan Palestina kini menuntut tindakan yang lebih tegas dari masyarakat internasional, bukan sekadar pernyataan dukungan terhadap solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin menilai kesepahaman global mengenai kerangka tersebut pada dasarnya telah terbentuk, sementara tantangan utamanya adalah memastikan komitmen itu diterapkan secara nyata.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi daring Global Town Hall 2026 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada Sabtu. Forum tersebut mengangkat tema pembangunan, kemanusiaan, dan keadilan dalam menghadapi berbagai krisis global.

“Persoalannya saat ini bukan lagi apakah terdapat konsensus internasional mengenai solusi dua negara. Konsensus tersebut sudah ada,” kata Varsen Aghabekian Shahin.

Ujian bagi sistem internasional

Dalam pandangannya, situasi Palestina telah menjadi tolok ukur bagi kredibilitas tatanan internasional. Isunya tidak hanya menyangkut masa depan politik Palestina dan Israel, melainkan juga kemampuan dunia untuk menerapkan hukum internasional secara konsisten serta menghadirkan keadilan tanpa standar ganda.

Solusi dua negara selama ini dipahami sebagai gagasan mengenai keberadaan Negara Palestina yang berdaulat berdampingan dengan Israel. Namun, realisasi gagasan tersebut membutuhkan kondisi politik dan wilayah yang memungkinkan Palestina menjalankan kedaulatannya secara utuh.

Varsen menempatkan penghentian genosida di Jalur Gaza sebagai kebutuhan paling mendesak. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang dapat masuk ke Gaza dengan cepat, berkelanjutan, tanpa hambatan, serta sesuai kebutuhan penduduk.

Kebutuhan bantuan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan warga sipil. Akses yang lancar menentukan kemampuan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar pada saat krisis kemanusiaan berlangsung. Karena itu, dukungan internasional dinilai perlu diwujudkan melalui langkah yang dapat menjamin masuknya bantuan secara konsisten.

Ancaman terhadap wilayah Palestina

Selain situasi di Gaza, Menteri Luar Negeri Palestina menyoroti perkembangan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Ia menyebut perampasan, pemindahan paksa, ekspansi permukiman, serta aneksasi yang semakin intensif sebagai ancaman serius terhadap dasar teritorial bagi pembentukan negara Palestina.

Wilayah memiliki arti penting dalam kerangka solusi dua negara. Tanpa ruang teritorial yang dapat dihubungkan dan dikelola secara efektif, Palestina akan menghadapi hambatan besar dalam membangun pemerintahan, perekonomian, layanan publik, dan kehidupan politik yang mandiri.

“Terorisme oleh pemukim Israel telah menjadi kenyataan sehari-hari. Masyarakat Palestina terusir dari wilayah mereka, pergerakan semakin dibatasi, tanah semakin terfragmentasi, dan aneksasi terus berlangsung melalui legislasi, kebijakan, serta penciptaan fakta di lapangan,” katanya.

Ia menilai berbagai perkembangan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kejadian yang terpisah-pisah. Kebijakan di lapangan, pembatasan pergerakan, perubahan status wilayah, dan perluasan permukiman dinilainya saling terkait dalam dampaknya terhadap masa depan negara Palestina.

“Semuanya merupakan bagian dari kebijakan yang saling berkaitan untuk mempertahankan kendali permanen Israel dan mencegah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat,” katanya.

Momentum politik perlu diterjemahkan

Varsen menilai Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara serta Deklarasi New York telah membuka ruang politik untuk membawa dukungan internasional ke tahap yang lebih konkret. Ia mendorong agar momentum itu menghasilkan langkah-langkah yang memiliki batas waktu jelas dan tidak mudah dibatalkan.

Penekanan pada langkah yang terukur menunjukkan bahwa pengakuan politik saja belum cukup. Komitmen terhadap solusi dua negara perlu disertai upaya untuk menghentikan kebijakan yang mengurangi kemungkinan terbentuknya Palestina yang berdaulat, baik dari sisi wilayah, politik, maupun ekonomi.

Baginya, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina tidak dapat dilepaskan dari berakhirnya pendudukan. Selama fondasi teritorial dan kemampuan Palestina untuk mengatur wilayahnya sendiri terus tergerus, prospek penyelesaian politik akan semakin sulit diwujudkan.

“Rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri, dan Negara Palestina merupakan realitas politik, hukum, dan nasional. Yang masih dirampas adalah kemampuan kami untuk menjalankan kedaulatan penuh atas wilayah kami akibat pendudukan ilegal Israel,” katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan tuntutan Palestina agar hak menentukan nasib sendiri diperlakukan sebagai prinsip yang harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Dalam konteks ini, dukungan terhadap solusi dua negara dipandang harus melampaui deklarasi diplomatik dan diarahkan pada perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, serta terjaganya landasan bagi negara Palestina yang berdaulat.