APBN defisit Rp240,1 triliun per Agustus 2026

Defisit APBN hingga Agustus 2026 Terkendali di Rp240,1 Triliun

Menggalangkebaikan.com – Posisi fiskal pemerintah hingga akhir Agustus 2026 menunjukkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp240,1 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,93 persen dari produk domestik bruto, di tengah realisasi pendapatan dan belanja yang sama-sama meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN masih berjalan sesuai jalur yang diharapkan. Defisit tetap berada dalam tingkat yang dapat dikelola, sementara keseimbangan primer masih mencatatkan angka positif.

“Hingga akhir Agustus, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit dalam batasan yang terkendali. Ini artinya, memang perjalanan APBN relatif on-track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Pendapatan Negara Tembus Rp2.055,6 Triliun

Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp2.055,6 triliun. Capaian itu sudah merepresentasikan 65,2 persen dari sasaran APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Dibandingkan delapan bulan pertama tahun sebelumnya, penerimaan tersebut tumbuh 25,4 persen secara tahunan. Pada periode yang sama tahun lalu, pendapatan negara berada pada angka Rp1.639,0 triliun. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa penerimaan masih menjadi penopang penting bagi ruang pembiayaan belanja pemerintah.

Komponen perpajakan memberikan kontribusi terbesar, dengan realisasi Rp1.619,3 triliun. Angka itu setara 60,1 persen dari target APBN dan naik 21,7 persen secara tahunan.

Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak tercatat Rp1.409 triliun atau 59,8 persen dari targetnya. Pertumbuhannya mencapai 24,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai berjumlah Rp210,2 triliun, telah mencapai 62,6 persen dari sasaran APBN, serta meningkat 7,8 persen secara tahunan.

Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga menunjukkan perkembangan kuat. Realisasinya mencapai Rp435,1 triliun, setara 94,8 persen dari target APBN. Secara tahunan, PNBP tumbuh 41,7 persen. Tingginya capaian terhadap target ini membuat PNBP menjadi salah satu unsur yang membantu menjaga pendapatan negara sepanjang tahun berjalan.

Belanja Negara Mencapai Rp2.295,7 Triliun

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara sampai akhir Agustus tercatat Rp2.295,7 triliun. Nilai itu merupakan 59,7 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja negara bertambah 17,1 persen secara tahunan dari Rp1.960,3 triliun pada periode yang sama tahun 2025. Perbedaan antara pendapatan dan belanja inilah yang membentuk defisit Rp240,1 triliun pada delapan bulan pertama 2026.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.791,5 triliun, atau 56,9 persen dari pagu yang tersedia. Dibandingkan tahun lalu, realisasinya tumbuh 29 persen. Belanja ini terdiri atas pengeluaran kementerian dan lembaga serta belanja nonkementerian/lembaga.

Realisasi belanja kementerian/lembaga mencapai Rp912,4 triliun. Angka tersebut setara 60,4 persen dari pagu dan meningkat 33 persen secara tahunan. Adapun belanja nonkementerian/lembaga berjumlah Rp879,1 triliun, telah menggunakan 53,6 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 25,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Transfer ke daerah dan dana desa, yang dalam data APBN dicatat sebagai transfer ke daerah atau TKD, telah terealisasi Rp504,3 triliun. Persentasenya mencapai 72,8 persen dari alokasi. Namun, tidak seperti pos pendapatan dan sebagian besar belanja lainnya, realisasi TKD mengalami penurunan 11,8 persen secara tahunan.

Arti Surplus Keseimbangan Primer

Meski APBN berada dalam posisi defisit, keseimbangan primer hingga Agustus 2026 justru membukukan surplus Rp154 triliun. Keseimbangan primer menggambarkan selisih pendapatan negara dan belanja negara sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang.

Karena itu, surplus pada indikator ini menunjukkan kemampuan fiskal yang masih memadai dalam mengelola penerimaan, pengeluaran, dan kewajiban utang. Defisit APBN sendiri tidak serta-merta menunjukkan kondisi fiskal yang lemah, sebab anggaran negara memang dapat dirancang defisit untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja yang lebih besar daripada pendapatan dalam satu tahun anggaran.

Perkembangan hingga Agustus juga memberi gambaran bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk mengelola pelaksanaan APBN pada sisa tahun 2026. Penerimaan perpajakan, PNBP, belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah akan terus menjadi komponen penting dalam menentukan posisi akhir APBN.

Bagi masyarakat, angka-angka tersebut mencerminkan dua sisi pengelolaan keuangan negara: kemampuan menghimpun pendapatan untuk membiayai program pemerintah dan kebutuhan menjaga belanja tetap efektif. Dengan defisit yang masih terkendali serta keseimbangan primer positif, arah fiskal hingga akhir Agustus dinilai tetap berada dalam koridor pengelolaan yang terjaga.