Airlangga sebut lokasi PFII di Bali masih dalam tahap evaluasi

Pusat Finansial Internasional Indonesia: Bali Masih Menanti Keputusan Akhir Lokasi

Menggalangkebaikan.com – Proyek ambisius Indonesia untuk membangun pusat keuangan berkelas dunia kini memasuki fase yang menentukan. Setelah Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) resmi disahkan, sorotan publik beralih ke satu pertanyaan krusial: di mana tepatnya kawasan ini akan berdiri di Pulau Dewata? Menjawab kegelisahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penetapan lokasi di Bali belum final dan masih berada dalam proses penilaian.

“Bali masih dalam tahap evaluasi.”

Pernyataan itu diucapkan Airlangga ketika ditemui di lingkungan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Kamis. Ia memilih tidak membuka detail teknis lebih lanjut, mengingat proses seleksi lahan masih berlangsung di tingkat internal pemerintah.

Spekulasi Lokasi dan Jawaban Singkat

Sejumlah nama kawasan sempat beredar di ruang publik sebagai kandidat lokasi PFII di Bali, mulai dari wilayah Bali Utara, kawasan yang dikenal dengan sebutan Kura-Kura, hingga area Sanur di sisi timur pulau. Namun, ketika ditanya secara langsung mengenai titik persis yang dipilih, Airlangga tidak memberikan penjelasan rinci. Ia hanya menyebut satu kata kunci: Danantara.

“Bukan, lokasinya di salah satu lokasi milik Danantara.”

Keterangan singkat itu mengisyaratkan bahwa pemilihan lahan tidak lagi bersifat terbuka atau kompetitif antar-daerah, melainkan telah mengerucut pada aset yang dikelola oleh Danantara, lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola investasi negara. Implikasinya, proses evaluasi yang dimaksud kemungkinan besar berfokus pada kelayakan teknis, aksesibilitas infrastruktur, serta kesesuaian tata ruang dari lahan yang sudah berada dalam kendali negara, bukan pada negosiasi perolehan tanah baru.

Regulasi Teknis Belum Terbit

Di samping persoalan lokasi, satu pilar lain dari kerangka hukum PFII masih menggantung. Peraturan Pemerintah (PP) yang berfungsi sebagai aturan pelaksana teknis dari undang-undang induk semula ditargetkan rampung pada 16 Agustus 2026. Namun, ketika ditanya mengenai progres penyusunan regulasi tersebut, Airlangga memilih bersikap hati-hati.

“Kita lihat nanti. Belum saya lihat (lebih lanjut) lagi.”

Kesengkaan jawaban ini mencerminkan bahwa draf PP kemungkinan masih dalam tahap harmonisasi antar-kementerian, mengingat PFII menyentuh ranah perbankan, perpajakan, perdagangan internasional, hingga ketenagakeriman. Tanpa PP yang jelas, investor asing tidak akan memiliki kepastian hukum untuk menempatkan entitas bisnis mereka di kawasan tersebut.

Visi Dua Kota: Jakarta dan Bali

Keputusan pembangunan PFII tidak berdiri sendiri. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumumkan bahwa pengembangan pusat keuangan internasional Indonesia akan dijalankan secara bertahap di dua kota utama. Jakarta ditetapkan sebagai titik awal, sementara Bali disiapkan sebagai lokasi pengembangan lanjutan. Presiden juga membuka kemungkinan bahwa kawasan serupa dapat hadir di daerah lain yang dinilai memiliki daya tarik bagi investor dan aliran modal besar dari luar negeri.

Pemilihan dua lokasi ini bukan tanpa alasan. Jakarta, sebagai ibu kota dan pusat aktivitas korporasi nasional, menyediakan kedalaman pasar, basis hukum yang mapan, serta konsentrasi tenaga profesional keuangan. Bali, di sisi lain, menawarkan citra destinasi internasional, infrastruktur pariwisata kelas dunia, serta kedekatan geografis dengan pasar Asia-Pasifik yang menjadi sumber utama arus modal spekulatif dan investasi jangka panjang. Kombinasi keduanya menciptakan spektrum layanan yang sulit ditandingi oleh pusat keuangan tunggal.

Cakupan Aktivitas dan Standar Internasional

Pemerintah memosisikan PFII sebagai wajah baru dari ekosistem keuangan Indonesia yang berorientasi pada investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial dengan standar internasional. Kegiatan yang dapat beroperasi di dalam kawasan mencakup spektrum luas sektor jasa keuangan, antara lain:

perbankan konvensional dan syariah, asuransi dan reasuransi, pasar modal dan derivatif, bursa karbon, perdagangan bullion (logam mulia), fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, serta manajemen investasi institusional. Cakupan ini menempatkan PFII bukan sekadar kawasan bebas pajak, melainkan ekosistem terintegrasi yang melayani seluruh rantai nilai keuangan modern.

Insentif dan Fasilitas bagi Investor Global

Untuk memastikan daya tarik kawasan di mata investor internasional, pemerintah menyiapkan paket fasilitas yang menyentuh kekhawatiran utama para pelaku pasar global. Di antaranya adalah jaminan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan khusus bagi kegiatan yang memenuhi persyaratan tertentu, penerbitan golden visa bagi eksekutif dan profesional kunci, serta mekanisme pelayanan perizinan yang kompetitif namun tetap berpegang pada standar kepatuhan yang ketat.

Kombinasi insentif fiskal, kemudahan mobilitas tenaga kerja, dan kepastian hukum diharapkan mampu menarik aliran dana institusional yang selama ini terpusat di Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Jika berhasil diimplementasikan, PFII berpotensi menjadi magnet baru bagi family office, hedge fund, dan korporasi multinasional yang mencari yurisdiksi alternatif di kawasan Asia-Pasifik dengan kedalaman pasar domestik Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta penduduk.

Bagi Bali sendiri, penetapan lokasi PFII akan membawa konsekuensi urban dan lingkungan yang signifikan. Kawasan yang dipilih harus mampu menampung infrastruktur data center, gedung perkantoran kelas A, serta fasilitas pendukung tanpa mengorbankan karakter pulau sebagai destinasi. Proses evaluasi yang masih berlangsung, sebagaimana ditegaskan Airlangga, menjadi ruang bagi pemerintah untuk memastikan bahwa选址 akhir tidak hanya memenuhi kriteria ekonomi, tetapi juga selaras dengan rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan Pulau Dewata.