Ekonom: Menkeu Suahasil perlu prioritaskan belanja produktif

Belanja Produktif Dinilai Menjadi Kunci Menjaga Kredibilitas APBN

Menggalangkebaikan.com – Ekonom – Pengelolaan anggaran negara akan menjadi salah satu perhatian utama bagi Menteri Keuangan Suahasil Nazara, terutama dalam memastikan belanja pemerintah tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang bertahan lama. Sejumlah ekonom menilai arah belanja produktif penting untuk menjaga kepercayaan terhadap APBN sekaligus memperluas dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi.

Suahasil dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan terlibat dalam penyusunan APBN serta perumusan kebijakan fiskal pemerintah.

Disiplin fiskal dan kualitas belanja

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, memandang pengalaman Suahasil di bidang ekonomi sebagai modal penting. Namun, tanggung jawab utama Menteri Keuangan tetap terletak pada kemampuan memilih prioritas anggaran yang menjangkau kepentingan luas dan memberi hasil dalam jangka panjang.

“Yang dibutuhkan adalah Menteri Keuangan sebagai good gate keeper APBN yang bisa melakukan disiplin fiskal,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Peran penjaga APBN, dalam pandangan Esther, tidak berhenti pada pengendalian pengeluaran. Menteri Keuangan juga perlu memastikan setiap alokasi anggaran mampu menciptakan efek pengganda yang lebih luas dalam perekonomian. Dengan kata lain, belanja pemerintah perlu diarahkan ke kegiatan yang mendorong manfaat lanjutan, bukan sekadar menyerap anggaran dalam satu periode.

Ia menekankan bahwa disiplin fiskal memerlukan lingkungan kebijakan yang mendukung. Koordinasi kebijakan dan ketepatan penetapan prioritas akan membantu pengelolaan keuangan negara berjalan lebih optimal. Kualitas belanja menjadi isu penting karena pengeluaran negara harus mampu memberi nilai tambah ekonomi dalam waktu panjang.

Esther juga melihat target defisit sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto dapat dicapai melalui perpaduan pertumbuhan ekonomi, pengendalian belanja, dan penguatan penerimaan dalam negeri.

“Program ‘bersih-bersih’ Pak Purbaya harus dilanjutkan, kemudian disiplin fiskal harus dilaksanakan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 tetap tercapai,” tuturnya.

Kesinambungan kebijakan fiskal

Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz menilai pergantian Menteri Keuangan ini lebih menunjukkan keberlanjutan arah fiskal ketimbang perubahan besar dalam tata kelola APBN. Rekam jejak Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan dipandang dapat mengurangi risiko masa transisi dan menjaga kesinambungan kelembagaan.

“Kami melihat perombakan ini sebagai sinyal kesinambungan fiskal, bukan perubahan rezim fiskal Indonesia,” ujar Irman.

Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara ambisi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal yang tersedia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,0 persen pada 2027 dengan defisit RAPBN 2,40 persen dari PDB. Di sisi lain, proyeksi ekonom Bank Danamon menempatkan pertumbuhan ekonomi 2027 di sekitar 5,1 persen, dengan defisit sekitar 2,75 persen terhadap PDB.

Perkiraan defisit tersebut masih berada di bawah batas tiga persen dari PDB. Batas ini memiliki arti penting sebagai penanda kehati-hatian fiskal dan sebagai dasar untuk menjaga keyakinan terhadap pengelolaan keuangan negara. Karena itu, peningkatan belanja tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan anggaran.

“Prioritas kebijakan perlu semakin bergeser dari sekadar memperbesar belanja menuju peningkatan kualitas, efek pengganda, dan keberlanjutannya,” ucap Irman.

Pergeseran itu berarti anggaran perlu dinilai dari hasil yang diciptakan bagi perekonomian. Belanja dengan dampak pengganda rendah dinilai perlu dialihkan ke pengeluaran yang lebih produktif, sehingga kebijakan fiskal tetap menopang pertumbuhan tanpa mengorbankan kredibilitas APBN.

Peran SAL dan kondisi APBN

Selain struktur belanja, Irman menyoroti Saldo Anggaran Lebih atau SAL sebagai unsur fiskal yang perlu dikelola dengan hati-hati dalam jangka pendek. SAL pada dasarnya perlu tetap berfungsi sebagai penyangga fiskal, bukan menjadi sumber likuiditas perbankan secara permanen.

“SAL pada akhirnya harus tetap menjadi penyangga fiskal, bukan sumber permanen likuiditas perbankan,” tuturnya.

Normalisasi penempatan SAL yang sudah berlangsung perlu dijalankan secara bertahap, terukur, dan mudah diperkirakan. Koordinasi dengan Bank Indonesia juga diperlukan agar proses tersebut tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap likuiditas maupun biaya pendanaan.

Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun, meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pengeluaran itu tetap diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Pada semester pertama tersebut, pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun dan APBN mengalami defisit Rp196,5 triliun, setara 0,76 persen dari PDB.

Angka-angka tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ruang fiskal sejak awal tahun anggaran. Dengan belanja yang lebih tepat sasaran, penerimaan domestik yang semakin kuat, serta disiplin dalam mengelola defisit, APBN diharapkan dapat tetap menjadi instrumen pendukung pertumbuhan tanpa kehilangan daya tahannya sebagai fondasi keuangan negara.