KPK duga PT Summarecon Agung terkait OTT Dirjen ATR/BPN

KPK Telusuri Kaitan Pengurusan HGB dengan PT Summarecon Agung

Menggalangkebaikan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan keterlibatan PT Summarecon Agung Tbk dalam operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB). Operasi ini menjerat seorang direktur jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta dua kepala Kantor Pertanahan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyelidikan mengarah pada aktivitas pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Dalam konteks wilayah tersebut, nama Summarecon disebut sebagai pihak yang berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani penyidik.

“Di wilayah Kabupaten Bogor ini pihaknya yaitu Summarecon,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Keterangan tersebut belum memerinci bentuk hubungan perusahaan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar operasi tangkap tangan. KPK juga belum membuka informasi mengenai posisi, peran, maupun pihak internal perusahaan yang mungkin dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan.

Status Pihak yang Diamankan Belum Diumumkan

Saat dimintai penjelasan mengenai kemungkinan adanya petinggi Summarecon yang turut tersangkut dalam operasi itu, Budi menyatakan informasi lebih lengkap akan disampaikan kemudian. KPK masih memiliki tahapan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum setiap orang yang diamankan.

“Untuk detailnya, nanti kami sampaikan ya,” katanya.

Penentuan status pihak-pihak yang ditangkap harus dilakukan dalam batas waktu 1 x 24 jam. Ketentuan itu merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam rentang waktu tersebut, penyidik memeriksa keterangan, meneliti barang bukti, serta menilai keterkaitan masing-masing orang dengan dugaan perkara yang sedang ditangani.

Operasi ini tercatat sebagai OTT ke-20 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Fokus perkara berkaitan dengan dugaan korupsi pada proses pengurusan HGB, yaitu salah satu bentuk hak atas tanah yang penting dalam pemanfaatan lahan untuk bangunan dan kegiatan usaha.

Sejumlah Pejabat dan Tokoh Turut Diamankan

KPK mengonfirmasi total 17 orang diamankan dalam kegiatan tersebut. Di antara mereka terdapat Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada Kementerian ATR/BPN. Dua pejabat pertanahan daerah juga masuk dalam daftar pihak yang ditangkap, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung serta Kepala Kantah Kota Tangerang Tardi.

Selain pejabat di lingkungan pertanahan, OTT tersebut juga mencakup Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Kehadiran berbagai nama dari latar belakang berbeda menunjukkan pemeriksaan KPK masih perlu mengurai hubungan dan peran masing-masing pihak dalam dugaan pengurusan HGB tersebut.

Belum seluruh orang yang diamankan otomatis berstatus tersangka. Dalam prosedur penanganan OTT, KPK dapat menetapkan tersangka setelah menemukan kecukupan alat bukti, sementara pihak lain dapat diperiksa sebagai saksi atau dilepaskan apabila tidak ditemukan keterlibatan pidana.

Uang Tunai dalam Puluhan Kemasan Disita

Dari operasi itu, KPK menyita uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing. Nilai keseluruhan barang bukti tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Uang ditemukan dalam sekitar 20 kemasan, termasuk boks, kardus, dan koper.

Penyitaan uang tunai menjadi bagian penting dalam pemeriksaan awal karena penyidik perlu menelusuri asal dana, tujuan penyerahan, jalur perpindahan, serta pihak yang menguasainya. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah uang tersebut berkaitan langsung dengan layanan pertanahan, pengurusan dokumen HGB, atau dugaan perbuatan lain yang masih didalami.

Pengurusan HGB memiliki dampak besar karena menyangkut kepastian pemanfaatan tanah untuk pembangunan. Integritas proses administrasi pertanahan diperlukan agar setiap permohonan hak berjalan sesuai ketentuan dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar prosedur resmi.

KPK belum menyampaikan rincian lokasi penemuan seluruh uang, kronologi penyerahan dana, maupun konstruksi perkara secara menyeluruh. Informasi lanjutan akan bergantung pada hasil pemeriksaan terhadap 17 orang yang diamankan dan pendalaman terhadap dokumen maupun barang bukti yang telah disita.

Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai status hukum para pihak, termasuk sejauh mana dugaan keterkaitan PT Summarecon Agung dalam perkara pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Keterangan tersebut diharapkan memperjelas arah penyidikan dan dasar hukum dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.