DPR akan bicara dengan pemerintah soal usul perpanjangan jabatan kades

Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Masuk Radar DPR, Koordinasi dengan Pemerintah Akan Digelar

Menggalangkebaikan.com – Isu perpanjangan masa jabatan kepala desa kini menjadi perhatian serius di tingkat legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa parlemen akan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah, khususnya melalui kementerian dan lembaga yang relevan, untuk membahas usulan yang diajukan oleh Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ). Inti dari usulan tersebut adalah permohonan agar periode kepemimpinan kepala desa yang sedang berjalan tidak dihentikan secara mendadak pada batas waktu yang telah ditetapkan, melainkan diberikan ruang penyesuaian waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) berikutnya.

Dasco: Koordinasi Antar-Lembaga Jadi Kunci

Dasco menyampaikan bahwa para kepala desa yang saat ini menduduki kursi kepemimpinan di tingkat desa akan memasuki akhir masa jabatan mereka mulai tahun 2027. Dengan mempertimbangkan berbagai tekanan ekonomi dan dinamika sosial yang tengah berlangsung, para kepala desa tersebut menilai bahwa penyelenggaraan Pilkades pada waktu yang tidak tepat dapat memberatkan fiskal negara sekaligus mengganggu stabilitas tata kelola di pedesaan.

“Terkait dengan kondisi saat ini, di mana ada urgensi, kemudian dampak global yang berpengaruh juga akhirnya pada pelaksanaan tahapan Pilkades yang dirasakan mungkin akan membebani situasi keuangan pada saat ini dan juga dinamika yang terjadi di pedesaan-pedesaan.”

Pernyataan itu diucapkan Dasco seusai menerima audiensi dari perwakilan Kades AMJ di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Rabu. Ia menambahkan bahwa harapan utama dari pihak kepala desa adalah agar pemerintah mampu mengatur tahapan Pilkades pada momentum yang tepat, dengan perhitungan waktu yang akan dikoordinasikan secara lintas kementerian dan lembaga.

Latar Belakang: Mengapa 2027 Menjadi Titik Kritis

Sebagian besar kepala desa di Indonesia dipilih melalui Pilkades yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2022, dengan masa jabatan enam tahun. Artinya, gelombang berakhirnya mandat mereka akan terjadi secara masif mulai 2027. Skala Pilkades di Indonesia sangat besar — mencakup lebih dari 80.000 desa di seluruh nusantara — sehingga biaya penyelenggaraan, mulai dari pembentukan panitia, sosialisasi, logistik surat suara, hingga pengamanan, menjadi beban fiskal yang tidak kecil bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Di samping itu, kondisi ekonomi global yang masih fluktuatif, termasuk tekanan terhadap anggaran negara dan potensi perlambatan pertumbuhan, membuat setiap pengeluaran publik harus melalui pertimbangan ekstra ketat. Dalam konteks inilah usulan perpanjangan atau penundaan Pilkades muncul sebagai opsi yang dinilai dapat meredam lonjakan biaya sekaligus memberi waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan mekanisme pemilihan yang lebih matang dan efisien.

Saifuddin: Stabilitas Keamanan dan Efisiensi Anggaran Harus Jadi Prioritas

Dari sisi para kepala desa sendiri, Kepala Desa Kasegeran, Kabupaten Banyumas, Saifuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua MPO Kades AMJ, menyampaikan pandangan yang lebih spesifik. Ia menekankan bahwa pelaksanaan Pilkades ke depan harus benar-benar mempertimbangkan dua hal utama: stabilitas keamanan di wilayah pedesaan dan efisiensi penggunaan anggaran publik.

Saifuddin juga mengusulkan perubahan mekanisme pengisian jabatan penjabat (Pj) kepala desa. Menurutnya, posisi Pj sebaiknya tidak lagi diemban oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan dikembalikan kepada petahana — yakni kepala desa yang sedang menjabat atau mantan kepala desa. Usulan ini, kata dia, sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang lama yang memang membuka ruang bagi mantan atau petahana kepala desa untuk mengisi kekosongan jabatan secara sementara.

“Ini karena keterbatasan PNS maka untuk bisa dikembalikan ke undang-undang lama, bahwa jabatan, pejabat kepala desa ini bisa dijabat oleh mantan kepala desa atau kepala desa yang saat ini sedang menjabat.”

Implikasi bagi Tata Kelola Pedesaan

Debat mengenai perpanjangan atau penundaan Pilkades bukan sekadar persoalan administratif. Ia menyentuh inti tata kelola pemerintahan desa, yang merupakan ujung tombak pelayanan publik bagi lebih dari 260 juta penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan. Kepala desa memegang peran sentral dalam pengelolaan dana desa, perencanaan pembangunan lokal, serta mediasi konflik sosial di tingkat akar rumput.

Jika masa transisi kepemimpinan desa tidak dikelola dengan baik — misalnya melalui pengangkatan Pj yang tidak memahami konteks lokal atau melalui Pilkades yang tergesa-gesa tanpa persiapan memadai — maka risiko gangguan terhadap pelayanan publik dan stabilitas sosial di desa akan meningkat. Sebaliknya, penundaan yang terlalu lama tanpa kepastian hukum juga dapat menimbulkan kekosongan otoritas dan melemahkan akuntabilitas pemerintahan desa.

Oleh karena itu, langkah DPR untuk membuka ruang koordinasi dengan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menjadi langkah awal yang penting. Hasil dari koordinasi tersebut akan menentukan apakah usulan perpanjangan akan diwujudkan dalam bentuk revisi regulasi, penyesuaian jadwal Pilkades, atau mekanisme transisi jabatan yang lebih fleksibel. Bagi masyarakat pedesaan, kepastian mengenai arah kebijakan ini akan menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan stabilitas sosial di tingkat desa pada tahun-tahun mendatang.