ICBS 2026 jadi wadah kolaborasi dukung pengembangan pasar karbon RI

Pasar Karbon Indonesia Memasuki Fase Kritis: ICBS 2026 Hadirkan Ruang Temu Antar-Stakeholder di Bali

Menggalangkebaikan.com – Perkembangan mekanisme perdagangan karbon di Tanah Air tidak lagi bisa ditangani oleh satu sektor atau satu lembaga saja. Regulasi yang diterbitkan pemerintah, proyek-proyek mitigasi yang dibangun di lapangan, aliran modal dari investor domestik maupun asing, serta permintaan dari pembeli kredit karbon semuanya harus bergerak dalam satu orbit yang koheren.正是在 di titik temu itulah Indonesia Carbon and Biodiversity Summit (ICBS) 2026 hadir. Acara dua hari yang berlangsung pada 8–9 September di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, dirancang bukan sekadar sebagai forum akademik, melainkan sebagai infrastruktur kolaborasi yang mempertemukan seluruh rantai nilai ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati nasional.

Ekosistem yang Harus Terhubung

Rob Raffael Kardinal, Ketua Umum Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICBA), menegaskan bahwa tanpa konektivitas lintas-pemangku kepentingan, pasar karbon Indonesia akan tetap stagnan. Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Rabu, ia menekankan bahwa pemerintah, pengembang proyek, pemilik aset, investor, pembeli kredit, institusi keuangan, hingga komunitas lokal semuanya memegang peran yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain.

“Pasar karbon tidak akan berkembang hanya dengan regulasi. Kita membutuhkan proyek yang berkualitas, pembiayaan, permintaan dari pembeli serta pemahaman dan kapasitas yang memadai di seluruh ekosistem.”

Pernyataan tersebut merujuk pada realitas bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pengendalian Perubahan Iklim serta aturan turunannya yang membuka jalan bagi perdagangan karbon sukarela dan wajib. Namun, ketersediaan regulasi saja tidak otomatis menghasilkan likuiditas pasar. Proyek harus memenuhi standar metodologi yang diakui, proses verifikasi dan validasi harus berjalan transparan, dan pembeli—baik korporasi multinasional yang mengejar target net-zero maupun entitas domestik yang wajib mengurangi emisi—harus memiliki akses yang jelas terhadap kredit yang kredibel.

ICBS sebagai Mesin Kolaborasi, Bukan Sekadar Konferensi

Kardinal menjelaskan bahwa ICBA membangun ICBS dengan arsitektur yang berbeda dari konferensi kebijakan konvensional. Tujuannya bukan sekadar pertukaran pandangan di ruang sidang, melainkan penciptaan koneksi langsung yang dapat berujung pada transaksi, kemitraan teknis, atau pendanaan proyek.

“ICBS kami bangun sebagai wadah bagi seluruh stakeholder untuk bertemu, memperkuat jaringan, dan membangun kolaborasi. Kami ingin project developer dapat bertemu langsung dengan investor dan pembeli, sekaligus menciptakan ruang untuk capacity building dan pertukaran pengetahuan.”

Dengan demikian, agenda acara dirancang agar sesi-sesi tematik selalu diikuti oleh ruang dialog bilateral dan multilateral. Pengembang proyek hutan, proyek energi terbarukan, atau inisiatif karbon biru dapat berinteraksi langsung dengan lembaga keuangan yang menyediakan instrumen pembiayaan hijau, sementara pembeli kredit memperoleh gambaran konkret mengenai kualitas dan lokasi proyek yang tersedia.

Bali dalam Percakapan Ekonomi Hijau Global

Pemilihan Nusa Dua sebagai tuan rumah bukan kebetulan. Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan bahwa pulau tersebut memiliki posisi strategis dalam narasi global tentang ekonomi hijau, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Bali sendiri menghadapi tekanan ganda: di satu sisi, sektor pariwisata dan infrastruktur pulau mendorong konsumsi energi dan emisi; di sisi lain, kawasan pesisir, mangrove, dan ekosistem laut di sekitarnya menyimpan potensi besar sebagai penyerap karbon biru. ICBS 2026 menempatkan Bali bukan hanya sebagai lokasi geografis, tetapi sebagai laboratorium kebijakan yang mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati dengan pengembangan ekonomi lokal.

Agenda Dua Hari: Dari Integritas Pasar ke Masa Depan 2027

Hari pertama, Selasa (8 September), difokuskan pada tiga pilar utama: kebijakan, integritas, dan pendanaan. Pembahasan mencakup peta jalan perkembangan pasar karbon Indonesia, mekanisme menjaga integritas agar kredit tidak digandakan atau diperdagangkan tanpa dasar ilmiah yang kuat, serta strategi merancang proyek karbon yang secara finansial menarik bagi investor institusional dan pembeli korporasi global.

Hari kedua, Rabu (9 September), memperluas cakupan ke arah integrasi kebijakan lintas-kementerian, potensi karbon biru dari ekosistem pesisir dan laut, penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS), perlindungan keanekaragaman hayati sebagai prasyarat proyek berbasis alam, serta proyeksi arah pasar karbon nasional menuju tahun 2027. Garis waktu menuju 2027 merujuk pada target-target nasional pengendalian emisi yang telah diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan komitmen Indonesia di bawah Persetujuan Paris.

Implikasi bagi Pelaku Pasar dan Masyarakat

Bagi investor dan lembaga keuangan, kehadiran forum terstruktur seperti ICBS menurunkan biaya pencarian informasi dan risiko asimetri dalam menilai proyek karbon. Bagi komunitas lokal yang menjadi tuan rumah proyek—misalnya masyarakat adat di kawasan hutan atau nelayan di pesisir—ruang capacity building yang disediakan dalam agenda acara membuka akses terhadap pengetahuan teknis yang selama ini terkonsentrasi di pusat-pusat kota. Bagi pemerintah, forum semacam ini menjadi cermin untuk mengukur sejauh mana regulasi yang telah diterbitkan benar-benar diimplementasikan di lapangan dan di mana celah kebijakan masih terbuka.

Dengan demikian, ICBS 2026 bukan sekadar agenda dua hari di sebuah hotel tepi pantai. Ia merupakan titik simpul yang menentukan apakah pasar karbon Indonesia akan bergerak dari fase regulasi menuju fase operasional yang likuid, kredibel, dan inklusif—atau tetap terjebak dalam siklus dokumen tanpa dampak nyata bagi iklim dan masyarakat.