Pemimpin SCO adopsi Deklarasi Bishkek dan perluas kerja sama

Peringatan 25 Tahun SCO: Deklarasi Bishkek Jadi Penanda Fase Baru Kerja Sama Multilateral

Menggalangkebaikan.com – Ibu kota Kirgizstan, Bishkek, menjadi panggung bagi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada Selasa pekan ini. Dalam rangka menandai seperempat abad keberadaan organisasi tersebut, para kepala negara anggota menyepakati Deklarasi Bishkek — sebuah dokumen yang tidak sekadar merangkum pencapaian masa lalu, tetapi juga memetakan arah kebijakan untuk dekade mendatang di bidang keamanan, perdagangan, dan teknologi.

Kehadiran Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi di ruang sidang Dewan Kepala Negara SCO menegaskan bobot politik pertemuan ini. Bagi kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan, forum semacam ini kerap menjadi barometer arah geopolitik yang akan membentuk dinamika regional selama beberapa tahun ke depan.

Komitmen terhadap Hukum Internasional dan Peran PBB

Inti Deklarasi Bishkek menempatkan hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai fondasi yang tidak dapat dinegosikan. Sepuluh negara anggota secara eksplisit menegaskan kembali dedikasi mereka terhadap kerangka hukum multilateral tersebut. Lebih jauh, para pemimpin menyerukan agar PBB memainkan peran yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas perdamaian global sekaligus mendorong agenda pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Penekanan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara kekuatan besar dan pertanyaan tentang apakah institusi multilateral masih mampu merespons tantangan kontemporer. Dengan menempatkan PBB di pusat narasi mereka, SCO secara implisit menolak narasi bahwa organisasi regional dapat menggantikan fungsi badan-badan universal.

Tatanan Multipolar dan Reformasi Tata Kelola Global

Deklarasi tersebut secara tegas mendukung apa yang oleh negara-negara anggota disebut sebagai tatanan dunia multipolar yang lebih representatif dan adil. Para pemimpin menyerukan reformasi tata kelola global agar setiap negara — terlepas dari ukuran ekonominya — memperoleh ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan internasional.

Di samping itu, mereka menentang praktik yang mereka sebut sebagai “standar ganda”, terutama dalam konteks penegakan hak asasi manusia. Kritik tersirat ini kerap diarahkan pada negara-negara Barat yang dianggap menerapkan tolok ukur berbeda terhadap sekutu dan pesaing masing-masing.

Kecerdasan Buatan dan Dimensi Ekonomi

Salah satu poin yang paling relevan bagi pembaca kontemporer adalah seruan SCO agar pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dilakukan secara bertanggung jawab. Dalam konteks di mana regulasi AI masih menjadi arena persaingan antara Washington, Beijing, dan Brussels, posisi kolektif sepuluh negara anggota memberikan bobot diplomatik tersendiri terhadap wacana tata kelola teknologi global.

Reformasi tata kelola ekonomi global juga masuk dalam daftar tuntutan deklarasi, seiring penguatan kerja sama antaranggota dalam pembangunan berkelanjutan. Kombinasi kedua isu ini menunjukkan bahwa SCO tidak lagi membatasi diri pada agenda keamanan tradisional, melainkan melangkah ke ranah ekonomi digital dan pembangunan jangka panjang.

Karakter Nonmiliter dan Pendekatan Nonblok

Para pemimpin SCO kembali menegaskan bahwa organisasi ini berstatus nonmiliter. Negara-negara anggota menyatakan berpegang pada pendekatan yang mengesampingkan metode berbasis blok serta konfrontatif dalam menyikapi isu-isu perkembangan internasional dan regional. Pernyataan ini, dalam konteks persaingan strategis yang semakin tajam, berfungsi sebagai penanda identitas yang membedakan SCO dari aliansi pertahanan konvensional.

Lebih dari 20 Dokumen Praktis dan Kerja Sama Lintas Sektor

Di luar deklarasi utama, para pemimpin menandatangani lebih dari 20 dokumen tambahan yang mencakup spektrum luas: keamanan, pemberantasan perdagangan narkoba, teknologi, transportasi, energi, hingga lingkungan. Volume dokumen ini mengindikasikan bahwa SCO telah berkembang dari forum dialog menjadi mekanisme kerja sama operasional yang menyentuh sektor-sektor konkret kehidupan sehari-hari warga negara anggotanya.

KTT tersebut juga menyetujui peningkatan kerja sama antara SCO dan Komisi Uni Afrika, sebuah langkah yang memperluas jangkauan organisasi ke benua Afrika dan membuka kanal dialog dengan blok regional terbesar di selatan Sahara.

Arah Masa Depan: Lahore dan Kepemimpinan Pakistan

Sebagai penanda budaya, Lahore, Pakistan, ditetapkan sebagai ibu kota pariwisata dan budaya SCO untuk periode 2026–2027. Penunjukan ini memberikan visibilitas internasional pada warisan sejarah kota yang kaya akan tradisi Mughal dan seni klasik.

Pakistan akan mengambil alih kepemimpinan rotasi SCO dari Kirgizstan dan menjadi tuan rumah pertemuan Dewan Kepala Negara berikutnya pada 2027. Transisi kepemimpinan ini akan menguji kemampuan organisasi dalam mengelola dinamika internal yang semakin kompleks seiring bertambahnya anggota dan memperluasnya agenda kerja sama.

Konteks: Evolusi SCO dalam 25 Tahun

SCO saat ini beranggotakan sepuluh negara: Belarus, China, India, Iran, Kazakhstan, Kirgizstan, Pakistan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Sejak didirikan pada 2001 sebagai kelanjutan dari format lima negara “Shanghai Five”, organisasi ini telah bertransformasi dari forum keamanan perbatasan menjadi platform multisektor yang mencakup ekonomi, energi, transportasi, dan kini teknologi digital. Deklarasi Bishkek, dengan demikian, bukan sekadar dokumen peringatan tahunan, melainkan pernyataan arah strategis yang akan membentuk kebijakan kolektif SCO selama beberapa tahun ke depan.