BNPT: Keberhasilan deradikalisasi diukur dari reintegrasi sosial

BNPT Tekankan Reintegrasi Sosial sebagai Tolok Ukur Utama Program Deradikalisasi Nasional

Menggalangkebaikan.com – BNPT – Program deradikalisasi di Indonesia kini memasuki fase yang menuntut lebih dari sekadar perubahan cara berpikir. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembinaan terhadap warga yang terpapar paham ekstremisme tidak berhenti pada aspek kognitif, melainkan harus diukur dari kemampuan mereka kembali berfungsi dalam masyarakat dan mencapai kemandirian ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa, ketika BNPT menggarisbawahi dimensi sosial-ekonomi sebagai inti dari seluruh rangkaian pembinaan.

“Jadi keberhasilan ini tidak hanya diukur dari perubahan pemahaman.”

Pendekatan ini menempatkan reintegrasi sosial sebagai ujung dari seluruh proses. Seorang penerima manfaat dianggap telah melewati tahapan pembinaan secara utuh apabila keluarga dan lingkungan sekitarnya kembali menerimanya tanpa stigma, dan apabila ia mampu menopang kehidupan sendiri secara ekonomi. Tanpa dua pilar tersebut, perubahan persepsi yang dicapai selama masa pembinaan berisiko tidak bertahan setelah individu kembali ke kehidupan sehari-hari.

Rangka Kerja Deradikalisasi: Dari Identifikasi hingga Reintegrasi

Deradikalisasi, sebagaimana didefinisikan dalam kerangka kebijakan nasional, merupakan proses yang terencana, terpadu, dan sistematis. Tujuannya mencakup pengurangan, penghilangan, atau pembalikan pemahaman radikal serta terorisme pada individu maupun kelompok yang telah terpapar. Secara substansial, program ini berupaya menggeser pola pikir ekstrem agar kembali berpijak pada nilai-nilai moderat, semangat kebangsaan, dan komitmen terhadap perdamaian.

Sebagai koordinator pelaksana, BNPT memetakan tahapan pembinaan ke dalam empat fase berurutan: identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi sosial. Setiap fase memiliki tujuan spesifik dan membutuhkan pendekatan berbeda, mulai dari asesmen awal hingga pendampingan pasca-kembali ke masyarakat. Keberhasilan program tidak dapat dinilai dari satu fase saja; ia harus dibaca sebagai keseluruhan rantai yang saling menopang.

Tantangan Digital dan Kebutuhan Kolaborasi Lintas Sektor

Eddy Hartono mencatat bahwa lanskap penanggulangan terorisme semakin kompleks seiring meluasnya pemanfaatan ruang digital untuk menyebarkan paham ekstremisme. Media sosial, platform video pendek, dan jaringan komunikasi tertutup menjadi saluran baru yang mempercepat penetrasi ideologi radikal ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang sebelumnya tidak terpapar. Kondisi ini membuat penanganan yang bersifat parsial atau sektoral menjadi tidak memadai.

Oleh karena itu, pelaksanaan deradikalisasi menuntut kolaborasi lintas sektor yang terstruktur. Kewajiban tersebut diamanatkan secara eksplisit melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Fase Kedua Tahun 2026–2029. Regulasi ini mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjalankan peran masing-masing secara terkoordinasi dalam rantai pembinaan.

“Arahan Bapak Presiden sangat jelas, yaitu memperkuat sinergi dan kolaborasi. Program deradikalisasi akan semakin efektif apabila seluruh kementerian dan lembaga menjalankan perannya masing-masing secara terpadu.”

Peran Strategis Kementerian Sosial dalam Rantai Pembinaan

Dalam arsitektur kolaborasi tersebut, Kementerian Sosial menempati posisi yang tidak tergantikan. Melalui layanan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan program reintegrasi, kementerian ini menjadi titik temu antara proses pembinaan ideologis yang dijalankan BNPT dengan pemulihan fungsi sosial dan ekonomi penerima manfaat. Tanpa keterlibatan Kementerian Sosial, tahapan reintegrasi akan kehilangan instrumen operasionalnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam pertemuan dengan jajaran BNPT di Jakarta beberapa waktu lalu, menyatakan dukungan penuh kementeriannya terhadap pelaksanaan program deradikalisasi. Ia menegaskan bahwa berbagai sentra milik Kementerian Sosial siap menampung dan memfasilitasi proses rehabilitasi bagi penerima manfaat dari beragam latar belakang.

“Saya berterima kasih kepada BNPT yang terus memberikan pendampingan yang baik kepada penerima manfaat yang berada di sentra-sentra Kementerian Sosial.”

Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial dilaksanakan secara terpadu bersama BNPT dan kementerian atau lembaga terkait. Prosesnya mencakup pendampingan psikososial, penguatan kapasitas individu, hingga pemberdayaan ekonomi sebagai bekal untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat. Penerima manfaat dari berbagai latar belakang dapat memperoleh layanan tersebut sebelum akhirnya dipulangkan ke keluarga masing-masing.

Peninjauan Langsung di Sentra Handayani

Pada Senin (27/7), Eddy Hartono bersama Saifullah Yusuf meninjau langsung layanan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani, Jakarta. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan bahwa layanan rehabilitasi, pendampingan, dan pemberdayaan berjalan secara optimal di lapangan. Peninjauan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat pelaksanaan program deradikalisasi nasional secara keseluruhan.

Langkah-langkah yang diambil oleh BNPT dan Kementerian Sosial ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam penanganan ekstremisme: dari pendekatan yang berfokus pada perubahan keyakinan semata menuju pendekatan holistik yang menempatkan pemulihan martabat sosial dan kemandirian ekonomi sebagai tujuan akhir. Dalam konteks di mana penyebaran paham ekstrem semakin memanfaatkan teknologi digital dan menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, pendekatan yang terfragmentasi tidak lagi memadai. Hanya sinergi lintas institusi yang terstruktur dan berkelanjutan yang mampu menjawab kompleksitas tantangan tersebut.