Wamenko Pangan dorong ULM jadi kampus percontohan kelola sampah

ULM Ditargetkan Jadi Kampus Pertama di Kalsel yang Kelola Sampah 100 Persen Mandiri

Menggalangkebaikan.com – Banjarmasin — Momentum peringatan World Cleanup Day 2026 yang digelar di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) pada Selasa menjadi panggung bagi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq untuk menyampaikan pesan tegas: kampus terbesar di Kalimantan Selatan harus mampu mengelola seluruh sampah yang dihasilkan secara mandiri, tanpa bergantung pada pihak luar. Target yang digarap bukan sekadar pengurangan volume, melainkan pencapaian tingkat pengelolaan 100 persen melalui kombinasi penguatan sistem internal, program edukasi berkelanjutan, riset terapan, serta transformasi budaya di kalangan sivitas akademika.

Pendekatan Pentahelix: Tidak Ada Jalan Singkat

Hanif menegaskan bahwa persoalan sampah di Indonesia tidak akan terselesaikan jika beban penanganan ditumpangkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ia menekankan kerangka kerja pentahelix yang melibatkan lima pilar sekaligus — pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat luas, sektor usaha, dan media massa — sebagai fondasi sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Tanpa sinergi kelima unsur tersebut, upaya pengendalian sampah akan selalu bersifat parsial dan tidak mampu menyentuh akar masalah.

“Penanganan sampah tidak mungkin bisa maksimal dan optimal bilamana tidak dilakukan secara bersama-sama secara pentahelix, khususnya media,” ujar Hanif di hadapan peserta kegiatan World Cleanup Day 2026 di ULM, Banjarmasin.

Peran media, dalam konteks ini, bukan sekadar pelapor peristiwa, melainkan katalis perubahan persepsi publik. Tanpa liputan yang konsisten dan edukatif, kampanye pengurangan sampah akan kehilangan daya jangkau dan berujung pada formalitas tahunan yang tidak mengubah perilaku sehari-hari.

Tiga Tantangan Utama yang Harus Diatasi Secara Terpadu

Dalam paparannya, Hanif mengidentifikasi tiga hambatan struktural yang masih membelenggu pengelolaan sampah nasional. Pertama, tata kelola — mulai dari regulasi, kelembagaan, hingga mekanisme pengawasan yang kerap tumpang tindih antarlevel pemerintahan. Kedua, sistem pengolahan fisik, yakni ketersediaan infrastruktur pemilahan, pengomposan, dan daur ulang yang memadai di setiap wilayah. Ketiga, dimensi komunikasi dan edukasi publik, yang menentukan apakah masyarakat memahami serta mempraktikkan prinsip pengurangan sampah dari sumbernya.

“Persoalan sampah nasional masih menghadapi tiga tantangan utama yang perlu ditangani secara terpadu, meliputi tata kelola, sistem pengolahan sampah, serta komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran pengelolaan sampah,” katanya.

Ketiga tantangan tersebut saling terkait. Tanpa perubahan perilaku di tingkat rumah tangga dan institusi, infrastruktur pengolahan sebaik apa pun akan kewalahan. Sebaliknya, tanpa infrastruktur yang tersedia, niat baik masyarakat untuk memilah sampah akan terhambat. Oleh karena itu, intervensi harus bersifat simultan dan lintas sektor.

Peran Strategis Perguruan Tinggi: Dari Kuliah Kerja Nyata hingga Riset Terapan

Hanif berharap ULM tidak hanya menjadi objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang mengarahkan energi kemahasiswaan ke arah solusi konkret. Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), misalnya, dapat diintegrasikan dengan modul pengelolaan sampah di desa-desa binaan, sehingga mahasiswa tidak sekadar mengamati, tetapi turut membangun sistem pemilahan dan pengomposan skala komunitas. Riset di bidang teknologi daur ulang, biodegradasi plastik, dan ekonomi sirkular juga diharapkan menjadi output akademik yang langsung aplikatif.

Dengan kepemimpinan yang kuat dan perencanaan sistematis, Hanif meyakini ULM memiliki potensi menjadi salah satu perguruan tinggi pertama di Indonesia yang mencapai kemandirian pengelolaan sampah secara penuh.

“Dengan leader yang cukup kuat, kemudian dibangun sistematis yang sangat mumpuni, saya yakin dan percaya ULM dalam waktu yang tidak terlalu lama mampu membangun menjadi universitas yang berhasil mengelola sampah mandiri 100 persen,” ujarnya.

Banjarmasin dan Tantangan Khusus Kota di Tepi Sungai

Karakteristik geografis Banjarmasin menambah kompleksitas persoalan. Kota yang dijuluki “Venetia van Borneo” ini memiliki jaringan sungai dan kanal yang membentang di hampir setiap kelurahan. Sampah yang tidak tertangani di darat dengan mudah terbawa arus ke badan air, memicu pendangkalan, pencemaran, dan gangguan ekosistem perairan. Kondisi ini menuntut pendekatan pengelolaan yang lebih ketat dan terintegrasi — dari titik sumber di rumah tangga atau institusi, melalui pengumpulan dan pemilahan, hingga tahap pengolahan akhir — agar tidak ada celah di mana limbah masuk ke sungai.

Keberhasilan penanganan sampah di Banjarmasin, menurut Hanif, akan menjadi barometer bagi seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan kawasan Kalimantan secara lebih luas. Jika kota dengan karakteristik hidrologi yang kompleks mampu menerapkan sistem pengelolaan yang serius dan terpadu, maka daerah lain dengan profil serupa tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan hal yang sama.

“Kalau sampah di Banjarmasin bisa ditangani serius, saya harap akan menjadi contoh bagi yang lain. Kalau Kota Banjarmasin bisa, mestinya yang lain juga bisa,” ujar Wamenko Hanif.

Implikasi Lebih Luas

Target pengelolaan sampah 100 persen di sebuah kampus bukan sekadar ambisi lingkungan, melainkan uji coba skala mikro bagi tata kelola sampah perkotaan. Jika model yang dikembangkan di lingkungan ULM terbukti efektif — baik dari sisi teknis, finansial, maupun perubahan perilaku — maka replikasinya ke institusi pendidikan lain, kawasan industri, hingga permukiman padat akan menjadi langkah logis berikutnya. Dalam konteks World Cleanup Day 2026, pesan yang ingin disampaikan jelas: membersihkan sampah yang sudah tercecer hanyalah respons reaktif; membangun sistem yang mencegah sampah menjadi masalah sejak dari sumbernya adalah investasi jangka panjang yang jauh lebih bernilai.