Menhut: “Hotspot” Kalbar turun, namun asap masih banyak

Asap Masih Menggelayut di Kalbar Meski Jumlah Titik Panas Menurun

Menggalangkebaikan.com – Menhut – Penurunan angka titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum otomatis berarti udara di provinsi itu kembali bersih. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa sisa asap tetap menjadi ancaman nyata bagi kesehatan warga dan aktivitas sehari-hari, meskipun jumlah hotspot telah merosot ke level yang jauh lebih rendah dibanding pekan sebelumnya. Pernyataan itu ia sampaikan langsung di lapangan, di kawasan Rasau Jaya Satu, Kabupaten Kubu Raya, pada Senin, saat meninjau upaya pemadaman dan pencegahan karhutla.

Angka Terbaru: 28 Titik Panas Tersebar di Tiga Kabupaten

Data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) yang tercatat hingga pukul 23.59 WIB pada 23 Agustus 2026 menunjukkan total 28 hotspot aktif di wilayah Kalbar. Distribusinya tidak merata: Kabupaten Ketapang menyumbang porsi terbesar dengan 16 titik, disusul Kabupaten Melawi dengan 11 titik, sementara Kabupaten Kubu Raya hanya mencatat satu titik. Pola sebaran ini memperlihatkan bahwa fokus penanganan harus tetap diarahkan ke dua kabupaten dengan konsentrasi tertinggi, bukan sekadar merespons angka agregat.

Menhut hadir bersama Gubernur Kalbar Ria Norsan, unsur TNI dan Polri, perwakilan BMKG, BNPB, tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, serta kelompok masyarakat peduli api. Kehadiran lintas lembaga ini menegaskan bahwa penanganan karhutla di Kalbar dijalankan sebagai operasi gabungan, bukan tanggung jawab satu instansi saja.

Mengapa Asap Bertahan Tanpa Api Nyala

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul di kalangan warga adalah mengapa asap masih pekat padahal tidak ada kobaran api yang terlihat di permukaan. Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa fenomena ini berkaitan erat dengan sifat tanah gambut yang mendominasi banyak kawasan di Kalbar. Pada lahan gambut, proses pembakaran berlangsung tidak sempurna karena bahan bakarnya berupa serat organik yang membusur perlahan di bawah permukaan. Akibatnya, energi panas tidak cukup untuk mengoksidasi seluruh material, sehingga sebagian besar energi dilepaskan dalam bentuk partikel asap halus alih-alih api terbuka.

“Tidak adanya hotspot tidak berarti aman dari asap. Karena ini memang daerah gambut. Pembakaran tidak sempurna, sehingga asapnya lebih banyak ketimbang di tanah mineral.”

Penjelasan ini penting bagi masyarakat yang mengandalkan indikator visual—misalnya melihat langit biru atau tidak ada kepulan asap—sebagai tolok ukur keamanan. Pada lahan gambut, kebakaran dapat terus menyala beberapa meter di bawah permukaan tanpa menghasilkan nyala api yang terdeteksi sensor satelit, namun tetap memancarkan asap dalam volume besar selama berhari-hari hingga berminggu-minggu.

Penurunan Hotspot Bukan Sinyal Akhir Krisis

Raja Juli Antoni secara eksplisit menolak interpretasi bahwa merosotnya angka hotspot menandakan ancaman telah berlalu. Ia mengingatkan bahwa dinamika kebakaran gambut bersifat lambat dan sulit diprediksi; titik panas yang hari ini tidak terdeteksi bisa kembali aktif beberapa hari kemudian ketika angin berubah arah atau kelembapan permukaan turun. Oleh karena itu, pemantauan harus berjalan terus-menerus, bukan berhenti ketika angka turun.

“Data lapangan sangat dinamis secara nasional, karena memang ini sangat sulit diprediksi.”

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan jangka pendek dalam menekan jumlah hotspot tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan kewaspadaan. Infrastruktur pemantauan satelit, patroli darat, dan kesiapan tim pemadam harus tetap beroperasi pada kapasitas penuh hingga musim kemarau benar-benar berakhir.

Pergeseran Konsentrasi Hotspot ke Pulau Sumatera

Di tingkat nasional, peta risiko kebakaran pada malam 23 Agustus menunjukkan pergeseran signifikan. Sumatera Selatan mencatat jumlah hotspot tertinggi dengan 127 titik, diikuti Riau sebanyak 54 titik dan Jambi 47 titik. Pergeseran ini mencerminkan pola musiman di mana musim kering berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, menuntut kesiapsiagaan yang tidak statis. Bagi Kalbar, pergeseran tersebut bukan berarti ancaman lokal hilang, melainkan bahwa sumber daya nasional mungkin akan lebih banyak diarahkan ke Sumatera, sehingga kesiapan lokal menjadi semakin krusial.

Kerja Gabungan sebagai Tulang Punggung Pengendalian

Menhut menekankan bahwa pengendalian karhutla di Kalbar merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak: TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, BNPB, serta relawan masyarakat. Setiap kelompok memiliki peran spesifik—mulai dari pemadaman langsung, pemantauan udara, distribusi logistik, hingga pencegahan melalui patroli dan edukasi warga. Tanpa koordinasi lintas sektor, upaya pemadaman pada lahan gambut yang luas dan sulit dijangkau akan jauh lebih lambat dan mahal.

Bagi masyarakat Kubu Raya, Ketapang, dan Melawi, pesan utama dari kunjungan Menhut kali ini adalah sederhana namun tegas: angka hotspot yang turun patut disyukuri, tetapi asap yang masih beterbangan menuntut kewaspadaan yang tidak boleh kendur. Udara yang bersih bukan sekadar soal tidak ada api di permukaan, melainkan soal memastikan bahwa di bawah tanah gambut, bara yang membara perlahan benar-benar padam sebelum musim hujan tiba.