Special Plan: Menkomdigi tekankan urgensi bangun kesadaran digital sejak dini

Menkomdigi Tekankan Pentingnya Membangun Kesadaran Digital Sejak Usia Dini

Special Plan – Jakarta – Dalam upaya meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menegaskan bahwa kesadaran digital harus dikembangkan sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar anak-anak mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan tanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan dalam sebuah dialog yang berlangsung di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Athfal Rebila, Lombok, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan ruang digital Indonesia menjadi lebih produktif dan nyaman bagi generasi muda.

Kesadaran digital, menurut Meutya, bukan hanya sekadar tindakan yang diperlakukan secara eksternal melalui pengawasan orang tua atau institusi pendidikan, tetapi lebih pada pemahaman internal yang mampu membentuk kebiasaan sehat dalam penggunaan teknologi. Ia menyoroti bahwa kebanyakan siswa di Indonesia menghabiskan lebih dari tiga jam sehari di ruang digital, dan ini memicu risiko kecanduan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka. “Kesadaran diri adalah yang paling kuat. Bukan hanya orang tua yang perlu mengawasi, tetapi anak-anak harus mengerti sendiri bahwa sesuatu yang merugikan masa depan mereka harus dihindari,” jelas Meutya dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu.

“Yang paling kuat adalah kesadaran diri, bukan sekadar pengawasan. Begitu kamu paham sesuatu merugikan masa depanmu, kamu sendiri yang harus berhenti. Itu kekuatan sesungguhnya,”

Meutya juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada proses belajar, hubungan interpersonal, dan kesehatan mental siswa. Contohnya, kecanduan media sosial sering kali mengurangi waktu untuk berinteraksi langsung dengan teman sebaya atau orang tua, sementara itu, penggunaan ponsel atau komputer berlebihan juga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti kelelahan mata atau postur tubuh yang buruk.

Dalam upaya mengatasi hal ini, pemerintah telah merumuskan kebijakan yang dinamakan PP Tunas, atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Kebijakan ini memberikan pembatasan akses anak-anak terhadap platform digital berisiko tinggi hingga usia tertentu. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan digital yang aman dan terkontrol, agar penggunaan teknologi dapat menjadi sarana pendidikan dan pengembangan diri, bukan penghalang.

Meutya menambahkan bahwa PP Tunas dibuat berdasarkan hasil kajian ilmiah dari berbagai bidang, termasuk kesehatan mental, pendidikan, dan kajian medis. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya merujuk pada kebutuhan lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan serupa yang telah diterapkan di berbagai negara. “Kita mengadopsi pendekatan yang sudah terbukti efektif di negara-negara lain, seperti pembatasan jam layar atau penggunaan aplikasi pengawas,” kata Meutya.

Menkomdigi juga menyoroti bahwa kebiasaan digital yang baik adalah kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap bersaing dalam era digital. Ia mengingatkan bahwa anak-anak yang terbiasa menggunakan teknologi secara terarah akan memiliki kemampuan untuk mengelola informasi, menghindari kebohongan online, dan mengembangkan keterampilan kritis. “Kita harus mengajarkan mereka bagaimana membeda-bedakan fakta dari opini, serta mengatur waktu digital agar tidak mengganggu keseimbangan kehidupan sehari-hari,” lanjutnya.

Dalam konteks pendidikan, Meutya menekankan bahwa pembentukan kesadaran digital perlu menjadi bagian integral dari kurikulum. Ia mencontohkan bahwa sekolah-sekolah harus memanfaatkan ruang digital sebagai alat pembelajaran, bukan sekadar sarana hiburan. “Selain itu, para guru juga harus terus dilatih untuk menjadi fasilitator dalam mengajarkan literasi digital kepada siswa,” jelasnya.

Kebijakan PP Tunas, menurut Meutya, akan berlaku secara bertahap dan dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada orang tua, guru, serta penyedia layanan digital. Ia menjelaskan bahwa aturan ini tidak menutup kemungkinan penggunaan teknologi, tetapi lebih pada pembatasan yang seimbang agar anak-anak tidak terjebak dalam kecanduan. “Kita ingin menciptakan sistem yang bisa membantu anak-anak mengelola teknologi, bukan mengontrol mereka secara berlebihan,” tambahnya.

Selain itu, Meutya menyampaikan bahwa pemerintah juga berencana melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Ia berharap kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan industri digital dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi generasi muda. “Melalui kolaborasi ini, kita bisa memastikan bahwa teknologi tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan, tetapi juga alat untuk meningkatkan kualitas hidup,” kata Meutya.

Dialog yang berlangsung di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Athfal Rebila tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat komitmen terhadap pembangunan literasi digital. Meutya menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi juga pada pendidikan dan sosialisasi agar kesadaran digital benar-benar terbentuk secara alami. “Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh dengan kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak, karena masa depan mereka akan ditentukan oleh kebiasaan digital yang mereka terapkan hari ini,” tutupnya.

Menkomdigi juga menekankan bahwa kesadaran digital tidak bisa dipisahkan dari pembiasaan yang dilakukan sejak usia dini. Ia mencontohkan bahwa jika anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar menggunakan teknologi secara terstruktur, mereka akan lebih mampu menghindari dampak negatif dari penggunaan media digital. “Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa pendidikan harus menjadi fondasi untuk membangun kebiasaan yang baik,” jelas Meutya.

Kebijakan PP Tunas sendiri menurut Meutya dibuat dengan pertimbangan matang, karena berbagai riset menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak terbiasa mengatur waktu digital lebih rentan terhadap risiko seperti kecemasan, penggunaan waktu belajar yang tidak optimal, dan ketidakseimbangan dalam penggunaan media. “Kita ingin menjaga keseimbangan antara manfaat teknologi dan bahayanya, agar anak-anak tidak kehilangan kontrol atas kehidupan digital mereka,” lanjutnya.

Dalam menegaskan komitmen ini, Meutya juga meminta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam membina kesadaran digital anak-anak. Ia menyebutkan bahwa orang tua, guru, dan penyedia layanan teknologi memiliki peran penting dalam membimbing generasi muda agar memanfaatkan ruang digital secara positif. “Dengan kerja sama yang baik, kita bisa memastikan bahwa teknologi menjadi alat penggerak dalam memajukan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak,” tutupnya.