Nezar ungkap tiga aspek wujudkan “AI driven security” di Indonesia

Nezar Patria: Tiga Pilar Kolaboratif Menuju Keamanan Siber Berbasis Kecerdasan Buatan

Menggalangkebaikan.com – Perkembangan kecerdasan buatan yang berlangsung sangat cepat telah mengubah lanskap ancaman digital secara fundamental. Di tengah percepatan tersebut, Indonesia menghadapi kebutuhan mendesak untuk membangun arsitektur pertahanan siber yang mampu beradaptasi terhadap pola serangan baru. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa negara tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan keamanan konvensional yang statis. Ia memaparkan kerangka kerja tiga pilar yang harus dijalankan secara simultan agar Indonesia mampu mewujudkan apa yang disebutnya sebagai AI driven security — sistem pertahanan siber yang digerakkan oleh kemampuan analitik dan prediktif dari teknologi AI.

Pemaparan ini disampaikan Nezar saat menghadiri Kaspersky Academy Partners Summit 2026 yang digelar di Jakarta pada hari Rabu. Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa ketiga pilar tidak dapat diisolasi satu sama lain. Pemerintah saja tidak cukup; akademisi, sektor industri, hingga komunitas masyarakat harus terlibat aktif dalam setiap tahapan.

Pilar Pertama: Regulasi yang Hidup dan Responsif

Titik awal dari kerangka kerja Nezar terletak pada tata kelola regulasi. Ia menegaskan bahwa kerangka hukum di bidang keamanan siber tidak boleh menjadi dokumen beku yang ditulis sekali lalu ditinggalkan. Sebaliknya, proses penyusunan aturan harus bersifat iteratif, terus-menerus disesuaikan dengan dinamika ancaman di lapangan.

“Pertama kita perlu memerlukan proses yang berkelanjutan dan kolaboratif di mana pemerintah, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya secara aktif bersama-sama melakukan penyesuaian regulasi.”

Nezar menjelaskan bahwa pemerintah telah membuka kanal partisipasi publik secara nyata dalam penyusunan aturan sektoral. Dua instrumen regulasi yang sedang dalam proses pembentukan menjadi contoh konkret: peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) serta rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Dalam kedua proses tersebut, pemerintah mengundang pelaku industri, peneliti, dan praktisi untuk menyumbangkan data empiris, bukti teknis, serta pengalaman operasional mereka.

“Kami mengundang para pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman di lapangan, bukti, dan keahlian mereka agar kerangka regulasi kami tetap praktis, adaptif, dan didasarkan pada risiko nyata di lapangan.”

Pendekatan ini penting karena regulasi keamanan siber yang disusun tanpa masukan teknis berisiko menjadi tidak relevan atau justru menghambat inovasi. Dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak tahap draft, aturan yang dihasilkan diharapkan mampu merespons ancaman aktual tanpa menciptakan beban birokrasi yang berlebihan bagi pelaku usaha.

Pilar Kedua: Pertukaran Informasi Rutin dan Solusi AI yang Inklusif

Aspek kedua yang diidentifikasi Nezar berkaitan dengan mekanisme berbagi data dan pengetahuan antara sektor industri dan lembaga-lembaga nasional. Ia menyebut bahwa komunikasi rutin mengenai pola serangan, vektor eksploitasi, dan tren ancaman merupakan prasyarat agar respons pertahanan tidak selalu bersifat reaktif.

Lebih jauh dari sekadar berbagi informasi, Nezar mendorong pengembangan solusi berbasis AI yang mampu mendeteksi dan mencegah serangan siber secara proaktif. Solusi semacam itu, menurutnya, tidak boleh hanya melayani korporasi besar. Ia harus dirancang agar dapat menjangkau pengguna akhir di masyarakat umum dalam aktivitas sehari-hari.

“Seperti layanan menyaring panggilan telepon, layanan pemeriksaan identitas palsu, dan layanan sistem verifikasi pemerintah yang dapat digunakan secara nasional.”

Contoh yang ia sebutkan — penyaringan panggilan telepon, verifikasi identitas digital, hingga sistem autentikasi layanan publik — menunjukkan bahwa AI driven security bukan sekadar infrastruktur data center, melainkan juga lapisan perlindungan yang menyentuh interaksi digital warga biasa. Implikasinya, setiap transaksi elektronik, setiap panggilan telepon, dan setiap akses ke layanan pemerintah berpotensi mendapat perlindungan analitik AI yang beroperasi di belakang layar.

Pilar Ketiga: Membangun Kapasitas Manusia

Nezar menempatkan sumber daya manusia sebagai variabel paling menentukan dalam keseluruhan arsitektur keamanan siber berbasis AI. Tanpa personel yang memahami arsitektur sistem, tata kelola data, dan logika operasional model AI, solusi teknologi secanggih apa pun tidak akan berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, ia menyerukan kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra industri untuk mengisi posisi-posisi strategis di bidang keamanan siber.

Namun, cakupan pengembangan talenta tidak berhenti pada profesional industri. Nezar juga menyerukan perluasan literasi digital ke kalangan masyarakat yang paling rentan menjadi sasaran kejahatan siber. Ia secara spesifik menyebut pengguna internet pemula, pensiunan, dan pemilik usaha kecil sebagai kelompok yang membutuhkan edukasi perlindungan digital.

“Saya juga mengajak komunitas masyarakat dan industri untuk memperluas jangkauan literasi digital khususnya pada masyarakat rentan seperti para pengguna internet pemula, kalangan pensiunan, hingga pemilik bisnis kecil. Mereka sangatlah rentan untuk menjadi korban dari kejahatan siber.”

Logika di balik ajakan ini bersifat dua arah: masyarakat yang melek keamanan siber tidak hanya mengurangi risiko menjadi korban, tetapi juga menciptakan permintaan pasar yang mendorong inovasi produk AI-driven security. Dengan kata lain, kesadaran publik menjadi katalis pertumbuhan ekosistem teknologi pertahanan digital di dalam negeri.

Konteks Global dan Urgensi Nasional

Kerangka kerja yang dipaparkan Nezar sejalan dengan temuan laporan Global Cybersecurity Outlook 2026 yang diterbitkan World Economic Forum. Dokumen tersebut mencatat bahwa mayoritas pemimpin bisnis di berbagai negara menilai AI sebagai faktor pendorong perubahan paling signifikan dalam domain keamanan siber. Lebih spesifik, sembilan dari sepuluh pemimpin yang disurvei mengidentifikasi bahwa AI memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kerentanan keamanan siber di organisasi mereka.

Angka tersebut menggarisbawahi satu realitas: di era di mana AI semakin mendominasi infrastruktur digital, negara yang tidak membangun kapasitas pertahanan berbasis AI berisiko menempatkan seluruh aktivitas ekonomi dan sosial warganya dalam posisi rentan. Nezar menutup pandangannya dengan pesan bahwa teknologi harus hadir sebagai pelindung, bukan sebagai sumber kerentanan baru. Untuk mencapai posisi itu, kolaborasi lintas sektor bukan lagi pilihan — melainkan keharusan struktural.