Special Plan: Wamendagri: Efisiensi dan sinergi kunci pengungkit ekonomi daerah

Wamendagri: Efisiensi dan sinergi kunci pengungkit ekonomi daerah

Special Plan – Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa pemotongan pengeluaran dan peningkatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dianggap sebagai faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam pidatonya di Jakarta, Selasa, ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang bijak dan koordinasi antarlembaga harus menjadi perhatian utama para pemimpin daerah. “Pemimpin daerah perlu fokus pada cara belanja yang lebih rasional, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat agar menghasilkan dampak positif bagi perekonomian,” ujar Bima.

Musrenbang Jawa Tengah 2026 sebagai momentum pembangunan

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, Bima Arya Sugiarto memberikan pandangan tentang strategi pengembangan daerah. Acara yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, ini menjadi panggung untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Ia menjelaskan bahwa pendekatan efisiensi anggaran dan sinergi antara pihak pusat dan daerah perlu ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih optimal.

Bima menyoroti bahwa meskipun beberapa daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat, tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Contohnya, daerah dengan tingkat kemandirian keuangan rendah masih bergantung pada dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. “Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran tidak hanya sebatas keinginan, tetapi juga mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

“Jadi, kami sering memberi semangat kepada para kepala daerah dengan fokus pada efisiensi belanja, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka mungkin merasa tugas ini berat, tetapi jika dikerjakan secara bersamaan, hasilnya justru bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Bima dalam keterangan resmi.

Bima juga menyoroti peran PAD dalam perekonomian Jawa Tengah. Menurutnya, struktur pendapatan provinsi ini menunjukkan dominasi PAD yang mencapai 66,07 persen, sementara dana transfer dari pemerintah pusat hanya sekitar 33,83 persen. “Kapasitas fiskal Jawa Tengah tergolong stabil, bahkan bisa dibilang menjadi salah satu yang unggul di Indonesia,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengelolaan dana harus terus diperhatikan, terutama dalam era transparansi informasi yang semakin tinggi. “Kebijakan publik kini lebih mudah dilihat oleh masyarakat, sehingga kita harus hati-hati agar tidak ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan,” imbuhnya. Selain itu, ia menekankan bahwa program pembangunan harus didukung oleh pendekatan pembiayaan yang inovatif dan terukur.

Strategi sinergi dan inovasi untuk memperkuat daerah

Bima Arya Sugiarto menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bukan hanya keharusan, tetapi juga alat penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional. Ia menyebut bahwa sinergi ini membutuhkan komitmen bersama, karena beberapa kebijakan pembangunan tidak bisa dijalankan secara mandiri tanpa dukungan dari pusat.

Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi, Bima menyarankan daerah untuk mengoptimalkan penggunaan aset dan mencari metode pembiayaan yang lebih efektif. “Jawa Tengah memiliki potensi besar, terutama dalam mengelola dana yang dimiliki secara lebih cermat dan inovatif,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki sistem keuangan daerah agar tidak hanya menumpuk pada pendapatan dari pusat.

“Kita semua harus bersinergi, karena ketika birokrasi dan pemimpin daerah bekerja sama, maka program prioritas bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Bima.

Menurut Bima, efisiensi belanja tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga meningkatkan kualitas penggunaan dana. Ia mencontohkan bahwa daerah yang mampu mengelola anggaran dengan tepat akan lebih mampu mengatasi tantangan pembangunan. “Anggaran yang disusun harus berorientasi pada hasil, bukan hanya pada jumlah,” katanya.

Dalam konteks ini, Bima memperkenalkan gagasan untuk meningkatkan inovasi dalam pendapatan daerah. Ia menjelaskan bahwa selain PAD, daerah juga bisa mencari sumber pendapatan lain, seperti pengelolaan aset, pengembangan wisata, dan pendapatan dari sektor swasta. “Inovasi dalam pendapatan daerah bisa menjadi penggerak utama, terutama bagi wilayah yang masih bergantung pada dana transfer,” tambahnya.

Menyikapi situasi saat ini, Bima berharap para kepala daerah mampu menjadikan efisiensi dan sinergi sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan. Ia menilai bahwa dengan komitmen yang sama, daerah tidak hanya bisa memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga menjadi contoh bagi wilayah lain. “Jawa Tengah memiliki kesempatan besar, asalkan kita mampu menjalankan kebijakan yang tepat dan terarah,” pungkasnya.