New Policy: Pemprov Papua-UNICEF luncurkan dasbor pemantauan Program MBG

khrisna-edit-1784125651-3c1c43f832

Pemprov Papua dan UNICEF Resmikan Platform Digital untuk Program Makan Bergizi Gratis

New Policy – Jayapura — Langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program sosial telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua bersama United Nations Children’s Fund (UNICEF). Dengan dukungan teknis dari China International Development Cooperation Agency (CIDCA), kedua lembaga ini meresmikan sebuah dasbor pemantauan digital yang dirancang khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan memperkuat aspek tata kelola, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program di seluruh wilayah Papua.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Papua, Yohanes Walilo, menyampaikan bahwa peluncuran platform digital ini merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan. Menurutnya, dasbor tersebut akan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berbasis data dalam pelaksanaan Program MBG di tingkat provinsi.

Program MBG sebagai Investasi Jangka Panjang

Yohanes Walilo menekankan bahwa Program MBG bukan sekadar program pemberian makanan biasa. Program ini memiliki dimensi yang lebih luas sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Papua yang sehat, cerdas, kuat, dan mampu bersaing di kancah global di masa depan.

“Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi Papua yang sehat, cerdas, kuat, dan mampu bersaing di masa depan,” ujarnya usai peluncuran dan sosialisasi dasbor Satuan Tugas Program MBG di Jayapura, Rabu.

Menurut penjelasan Yohanes, tantangan geografis yang unik di Papua menuntut pendekatan pelayanan yang adaptif dan kolaboratif. Wilayah Papua yang mencakup pegunungan, pesisir pantai, kepulauan, hingga daerah-daerah terpencil memerlukan sistem distribusi dan pemantauan yang fleksibel. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Fungsi Komprehensif Dasbor Pemantauan

Platform digital yang diluncurkan ini memiliki kemampuan pemantauan yang sangat komprehensif. Melalui dasbor tersebut, pemerintah daerah dapat memantau berbagai aspek operasional, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah yang terlibat, keamanan pangan, higiene sanitasi, pengelolaan limbah, serta berbagai kendala yang muncul di lapangan.

“Program MBG berkaitan dengan kualitas gizi, keamanan pangan, higiene sanitasi, distribusi, pengelolaan limbah, hingga kepastian bahwa setiap anak benar-benar menerima manfaat secara layak dan bermartabat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program,” ujarnya.

Yohanes juga berharap setiap perangkat daerah serta anggota kelompok kerja dan satuan tugas MBG dapat memperbarui data secara berkala. Informasi yang dimasukkan ke dalam dasbor harus valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar hasil pemantauan dapat menjadi dasar evaluasi yang solid untuk meningkatkan kualitas layanan kepada anak-anak Papua.

Dukungan Teknis UNICEF untuk Peningkatan Kapasitas

Kepala UNICEF Papua, Aminuddin Mohammad Ramdan, menjelaskan bahwa dasbor ini dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait pelaksanaan Program MBG. Mulai dari jumlah penerima manfaat, sekolah penerima program, operasional SPPG, hingga laporan kejadian seperti dugaan keracunan makanan, semua informasi terkumpul dalam satu platform.

“Dasbor ini akan membantu pemerintah daerah melakukan pemantauan secara waktu nyata sehingga setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat direspons lebih cepat dan setiap kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada data,” katanya.

Selain mengembangkan sistem digital, UNICEF juga memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat operasional 14 SPPG milik Badan Gizi Nasional (BGN). Dari jumlah tersebut, terdapat tujuh SPPG yang berlokasi di Kota dan Kabupaten Jayapura, serta tujuh SPPG lainnya yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor.

“Kami berharap cakupan dasbor pemantauan Program MBG dapat diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah Provinsi Papua sehingga pelaksanaan program berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Papua,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak.