Latest Program: Kemenko Polkam evaluasi indeks demokrasi di Papua Barat Daya

Evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia di Papua Barat Daya: Menelusuri Tantangan dan Peluang Peningkatan

Latest Program – Sorong menjadi saksi atas dilaksanakannya proses evaluasi menyeluruh terhadap capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Barat Daya. Langkah strategis ini diambil oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk meningkatkan kualitas tata kelola demokrasi di wilayah tersebut. Evaluasi ini tidak hanya menyoroti angka-angka statistik, tetapi juga menggali akar permasalahan yang menghambat kemajuan demokrasi di daerah otonom baru ini.

Tim Nasional dan Kerangka Evaluasi

Brigjen TNI Haryadi, yang menjabat sebagai Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan di Kemenko Polkam, menjelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan secara kolaboratif bersama tim nasional IDI. Tim tersebut merupakan gabungan dari empat institusi kunci, yaitu Kemenko Polkam sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kolaborasi multidimensi ini memastikan bahwa setiap aspek pengukuran mendapat perhatian serius dari berbagai perspektif keilmuan dan kebijakan.

Kemenko Polkam sesuai RPJMN 2025-2029 ditunjuk sebagai koordinator pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia. Setelah hasil pengukuran tahun 2025 dirilis, kami melakukan evaluasi terhadap berbagai temuan, terutama di daerah yang mengalami penurunan capaian.

Pernyataan Haryadi ini disampaikan di Sorong pada hari Kamis, menandai dimulainya proses analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Penugasan Kemenko Polkam sebagai koordinator utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 memberikan legitimasi kuat terhadap proses evaluasi yang sedang berlangsung.

Papua Barat Daya: Provinsi Baru dalam Pengukuran IDI

Papua Barat Daya menempati posisi istimewa dalam evaluasi kali ini karena mengalami penurunan capaian IDI pada pengukuran tahun 2025. Namun, Brigjen Haryadi menekankan bahwa kondisi ini masih dapat dimaklumi mengingat 2025 merupakan tahun pertama provinsi daerah otonom baru (DOB) tersebut masuk dalam sistem pengukuran IDI. Sebagai provinsi yang baru dibentuk, Papua Barat Daya masih dalam tahap penyesuaian struktur pemerintahan dan mekanisme demokrasi yang efektif.

Forum evaluasi yang diselenggarakan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi capaian IDI sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan konkret. Target utamanya adalah memastikan indeks demokrasi di Papua Barat Daya dapat meningkat signifikan pada pengukuran tahun 2026 mendatang. Pemerintah secara nasional menargetkan capaian IDI berada pada kisaran 81,69 hingga 85,23 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN.

Tantangan Kebebasan Berpendapat dan Pelayanan Publik

Agus Pramono, Ahli Muda Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS RI, memberikan analisis mendalam mengenai hasil pengukuran. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan struktural yang memengaruhi kualitas demokrasi di wilayah Papua, termasuk Papua Barat Daya. Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah masih adanya hambatan terhadap kebebasan berpendapat, baik yang berasal dari aparat pemerintah maupun dari interaksi antar-masyarakat.

Misalnya, masyarakat yang menyampaikan aspirasi politik tertentu masih menghadapi intimidasi atau teror dari kelompok lain. Hal itu menjadi salah satu indikator yang memengaruhi penilaian kebebasan berpendapat.

Selain aspek kebebasan berpendapat, BPS juga menyoroti rendahnya nilai indeks pelayanan publik di sejumlah daerah. Masalah utama terletak pada belum optimalnya penyampaian data dan bukti pendukung kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Agus menjelaskan bahwa pelayanan publik yang telah dilakukan pemerintah daerah tidak dapat diberikan nilai apabila bukti pendukung yang dipersyaratkan dalam proses pengukuran tidak tersedia secara memadai.

Kalau tidak bisa diukur, nilainya menjadi nol. Nilai itu kemudian memengaruhi capaian IDI dan berpotensi berdampak pada penilaian pemerintah pusat maupun iklim investasi di daerah.

Penguatan Lembaga Legislatif Daerah

Aspek lain yang perlu diperkuat adalah kinerja lembaga legislatif daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator kinerja DPRP Papua Barat Daya masih rendah karena realisasi program legislasi daerah belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan mencapai target legislasi ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan implementasi program-program legislatif.

Agus menambahkan bahwa perbaikan perencanaan serta pencapaian target program sangat diperlukan agar kualitas demokrasi di Papua Barat Daya terus meningkat pada periode pengukuran berikutnya. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan skor IDI, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi lokal yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan analisis data, identifikasi hambatan struktural, dan penyusunan langkah perbaikan, evaluasi IDI di Papua Barat Daya diharapkan dapat menjadi model bagi daerah-daerah lain dalam meningkatkan kualitas demokrasi secara berkelanjutan.