Latest Program: Pemprov DKI diminta bangun fasilitas sanitasi komunal di kawasan padat

Pemprov DKI Diminta Fokus pada Fasilitas Sanitasi untuk Permukiman Padat

Latest Program – Di tengah upaya membangun Jakarta sebagai kota global, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat akan fasilitas sanitasi komunal. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman, untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar. “Pemerintah harus hadir melalui program dan anggaran, bukan hanya mengandalkan CSR,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin. Menurut Jupiter, sanitasi, keselamatan jalan, serta akses air bersih tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi secara segera.

Jupiter menegaskan bahwa kota besar seperti Jakarta tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur besar, seperti jalan raya atau gedung-gedung monumental, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan dasar warga. Ia menilai, penyediaan fasilitas sanitasi menjadi bagian integral dari pembangunan yang inklusif. “Pembangunan harus dirasakan hingga ke lingkungan permukiman,” tambahnya. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat mendorong pemerataan layanan yang diperlukan oleh masyarakat, terutama di daerah dengan populasi padat.

“Sanitasi yang memadai tidak hanya memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan,” kata Jupiter.

Dalam pembicaraannya, Jupiter menyoroti beberapa wilayah di Jakarta Barat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi standar sanitasi. Salah satunya adalah RW 03, Keagungan, Tamansari, yang tercatat memiliki sekitar 120 rumah belum dilengkapi tangki septik. Akibatnya, warga setempat masih terpaksa membuang limbah ke aliran kali sebagai alternatif. “Ini memperlihatkan bahwa warga masih merasa ketergantungan pada solusi sementara,” jelasnya.

Kondisi di RW 03 menjadi contoh nyata bagaimana ketidakefisienan dalam penyediaan fasilitas sanitasi bisa berdampak besar. Jupiter menyampaikan bahwa tumpukan limbah yang dibuang ke aliran kali tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan, terutama bagi anak-anak dan lansia yang rentan terhadap penyakit menular. “Masih banyak warga yang belum bisa menikmati sanitasi layak. Ini harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Lebih dari itu, Jupiter menekankan bahwa kota besar seperti Jakarta perlu mengadopsi pendekatan holistik dalam pembangunan. Ia mengkritik ketergantungan pada CSR, yang dinilainya hanya bersifat sementara dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. “CSR bisa menjadi tambahan, tetapi bukan pengganti peran pemerintah dalam menyediakan layanan mendasar,” imbuhnya. Menurutnya, anggaran pemerintah harus dialokasikan secara strategis untuk mengatasi masalah struktural yang ada.

Salah satu wilayah lain yang disebutkan dalam pernyataannya adalah Palmerah, Sukabumi Selatan, dan Srengseng. Jupiter menyatakan bahwa di kawasan-kawasan ini, masalah sanitasi masih terjadi, terutama karena adanya ketidakmerataan pengembangan permukiman. “Kita perlu memastikan bahwa setiap lingkungan permukiman memiliki akses yang layak, baik secara fisik maupun ekonomis,” lanjutnya. Hal ini menjadi tantangan karena banyak warga masih hidup dalam kondisi kumuh dan belum memiliki dana untuk membangun fasilitas sendiri.

“Sanitasi yang baik adalah bagian dari kota yang modern dan manusiawi. Tanpa itu, upaya Jakarta menjadi kota global akan terasa kurang lengkap,” ujar Jupiter.

Menurut Jupiter, penyediaan fasilitas sanitasi komunal bukan hanya memperbaiki kualitas hidup warga, tetapi juga mengurangi beban pemerintah dalam menangani limbah. Ia mengusulkan pembangunan toilet umum, saluran air, dan tempat penampungan limbah sebagai solusi. “Dengan adanya fasilitas ini, warga tidak perlu membuang sampah sembarangan, dan lingkungan akan lebih bersih,” katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Jupiter ingin mengintegrasikan aspek lingkungan dalam program pembangunan.

Selain RW 03, Jupiter juga menyoroti potensi masalah serupa di kawasan lain. Ia menjelaskan bahwa kota besar sering kali mengabaikan permukiman padat karena fokus pada proyek-proyek besar. “Kita harus menyadari bahwa warga di permukiman padat juga membutuhkan layanan yang sama,” katanya. Jupiter menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur yang tidak merata bisa menciptakan kesenjangan antara kawasan elite dan kawasan umum.

Kritik Jupiter juga menyentuh kebijakan pembangunan yang tidak lengkap. Ia berargumen bahwa sanitasi, keselamatan jalan, dan akses air bersih harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. “Tanpa sanitasi yang memadai, kota tidak akan bisa menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan warga secara bersamaan,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah perlu meninjau ulang prioritas pembangunan dan mengalokasikan dana yang cukup.

Dalam konteks keberlanjutan, Jupiter menekankan bahwa Jakarta harus menjadi contoh kota yang mampu memberikan layanan dasar kepada seluruh penduduk. Ia menilai bahwa dengan membangun fasilitas sanitasi komunal, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat citra kota sebagai tempat tinggal yang nyaman. “Ini adalah langkah penting untuk membangun Jakarta yang lebih adil dan layak,” pungkasnya.