New Policy: Polres Pamekasan periksa tiga orang terkait kasus suap MBG
Polres Pamekasan Periksa Tiga Orang terkait Kasus Suap MBG
New Policy – Terapkan New Policy – Pamekasan – Unit penyidik Polres Pamekasan, Jawa Timur, sedang menerapkan New Policy dalam menelusuri tiga pihak yang terlibat dalam kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyelidikan ini mengungkap adanya dugaan suap serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) setempat. “Tiga orang yang diperiksa terdiri dari dua laporan masyarakat dan satu dari Korwil BGN yang menjadi tersangka utama,” terang Kasi Humas Polres Pamekasan, Ipda Yoni Evan Pratama, dalam keterangan resmi kepada media di Pamekasan, Jawa Timur, pada Senin (6 Juni 2026). New Policy ini dilakukan untuk memastikan proses investigasi lebih transparan dan objektif.
Latar Belakang Kasus dan Langkah Penyelidikan
Kasus suap MBG di Pamekasan berawal dari laporan masyarakat yang menyoroti praktik penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang oleh Korwil BGN. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran etika tidak hanya terjadi dalam pembangunan dapur MBG, tetapi juga dalam pengambilan keputusan terkait pencairan dana. Unit Reskrim Polres Pamekasan telah mengambil langkah nyata dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait infrastruktur yang diduga tidak sesuai prosedur, seperti pembangunan tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). New Policy ini juga mencakup pengecekan kembali dokumen yang berhubungan dengan pungutan liar dalam penentuan lokasi dapur MBG.
“Kami sedang mengagendakan pemanggilan kepada seluruh kepala dapur MBG untuk memperjelas penyelidikan,” tambah Evan. Ia menekankan pentingnya kerja sama masyarakat dalam mempercepat proses hukum. New Policy yang diterapkan polisi diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa semua pihak terlibat dalam kasus ini akan diperiksa secara menyeluruh, baik dari sisi keuangan maupun tindakan administratif.”
Pembangunan Dapur MBG yang Diselidiki
Proses penyelidikan menyoroti beberapa aspek dalam pembangunan dapur MBG yang diduga melanggar ketentuan. Salah satu titik utama adalah pembangunan tanpa IPAL, yang seharusnya menjadi syarat wajib untuk menjamin kebersihan lingkungan. Selain itu, masyarakat mengungkap adanya kecurangan dalam pemilihan lokasi, termasuk praktik pungli yang dianggap memperkaya korupsi. New Policy ini juga memperhatikan tanggung jawab korwil dalam mengawasi distribusi makanan bergizi secara gratis.
Korwil BGN Pamekasan diduga menyimpang dari tugas utamanya sebagai pengelola program pemberdayaan masyarakat. Tindakan ini mencakup penerimaan gratifikasi selama menjabat serta rangkap jabatan yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Dalam rangka memperkuat penyelidikan, polisi mengajukan permintaan dokumentasi terkait penggunaan dana MBG, serta mengecek keabsahan surat izin operasional yang dikeluarkan. New Policy ini menjadi wadah untuk menegakkan standar transparansi dalam sistem distribusi MBG.
Proses Hukum dan Penyataan Terlapor
Penyelidikan kasus suap MBG menjadi fokus utama Unit Reskrim Polres Pamekasan setelah menerima laporan dari berbagai pihak. Evan menjelaskan bahwa penyelidikan ini mencakup investigasi alur dana, pembuatan surat izin, dan penggunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. “New Policy yang kami terapkan memastikan semua proses legal jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Pihak penyidik juga menegaskan bahwa mereka akan memeriksa seluruh dokumen dan saksi-saksi untuk memvalidasi klaim suap yang disampaikan.
Di sisi lain, HR, Korwil BGN Pamekasan yang menjadi tersangka, menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan pada 6 Juni 2026 dilakukan untuk mengecek kesahihan laporan dari Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi) serta Tim Pencari Fakta Nusantara (TPF-N). “Saya tidak mengenal aliran dana suap, dan semua keputusan MBG dibuat secara demokratis dengan partisipasi petugas,” katanya. Meski begitu, polisi tetap mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat penelusuran.
Perkembangan Terkini dan Target New Policy
Dalam beberapa hari terakhir, penyidik telah menghadirkan beberapa saksi dan meminta dokumentasi terkait pengelolaan dana MBG. New Policy ini juga mencakup evaluasi kinerja Korwil BGN dalam menjalankan tugasnya. “Kami ingin memastikan bahwa semua kegiatan MBG berjalan sesuai aturan dan transparan,” tambah Evan. Pemeriksaan terhadap tiga orang terkait kasus ini menjadi langkah awal dalam menegakkan New Policy yang bertujuan mencegah korupsi di sektor pangan.
Penyelidikan ini tidak hanya mengarah pada Korwil BGN, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang diduga terkait dalam pembuatan surat izin operasional. New Policy yang diterapkan Polres Pamekasan mencakup penegakan hukum yang ketat, terutama dalam konteks program MBG yang dianggap sebagai prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Evan menyatakan bahwa proses ini akan terus berjalan hingga semua fakta terungkap dan keputusan yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku.