Meeting Results: Pakar nilai proteksionisme menguat, ASEM fokus ke pembangunan domestik

Pakar Nilai Proteksionisme Menguat, ASEM Fokus pada Pembangunan Domestik

Meeting Results – Jakarta – Dalam era krisis energi global, kebijakan proteksionisme semakin marak dilakukan oleh negara-negara, menurut pandangan teori yang diungkapkan oleh pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah. Menurutnya, fenomena ini memaksa anggota Asia-Europe Meeting (ASEM) untuk lebih menekankan kepentingan domestik dalam rangka mengatasi tantangan ekonomi dan politik yang kini lebih kompleks. “Kondisi krisis energi dan risiko konflik regional di Timur Tengah mendorong negara-negara ASEM untuk memprioritaskan kebijakan yang lebih tertutup, agar mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional,” jelas Rezasyah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Ahad.

Transformasi Uni Eropa dalam Pengaruh Globalisasi

Rezasyah menyoroti pergeseran tajam Uni Eropa dari pola perdagangan bebas menuju sistem yang lebih proteksionis, terutama setelah keterlibatan global Tiongkok dalam berbagai sektor seperti perdagangan, investasi, perbankan, dan teknologi. Menurutnya, dominasi ekonomi Tiongkok telah mendorong Uni Eropa untuk memperketat kebijakan proteksionis, yang dianggap sebagai respons terhadap tekanan eksternal. “Kenaikan daya tarik Tiongkok di pasar global membuat Uni Eropa mulai mengadopsi strategi perlindungan domestik,” tegasnya.

“Proteksionisme kini bukan lagi isu sementara, melainkan taktik yang wajib diadopsi untuk memastikan keamanan ekonomi, terutama dalam kondisi krisis energi,” ujar Rezasyah.

Dalam konteks ini, pakar mengingatkan bahwa kebijakan proteksionis bisa memicu ketegangan antaranggota ASEM. Ia menyebutkan, misinterpretasi terhadap penggunaan proteksionisme sebagai ancaman terhadap kerja sama regional berpotensi merusak kepercayaan antarnegara. “Apabila proteksionisme dianggap sebagai bentuk ekspansi hegemoni, maka ASEM akan mengalami tekanan dalam membangun kerja sama yang harmonis,” tambahnya.

Norma Bersama untuk Meminimalkan Konflik

Menurut Rezasyah, diperlukan standar bersama yang menegaskan bahwa proteksionisme bukan selalu negatif, terutama ketika tujuannya untuk menjaga ketahanan nasional. Ia menekankan perlunya kompromi antaranggota ASEM agar kebijakan proteksionis tidak dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan ekonomi negara lain. “Negara-negara harus memahami bahwa proteksionisme bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, seperti keamanan pangan dan energi, serta stabilitas politik,” paparnya.

Dalam rangka menjaga keseimbangan, Rezasyah menyarankan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dengan standar lingkungan yang diterapkan Eropa. “Kebijakan hijau Eropa sering kali dianggap sebagai hambatan perdagangan, sehingga perlu adanya penjelasan mendalam mengenai kebijakan tersebut,” jelasnya. Ia menambahkan, pelatihan bagi para pengambil keputusan Asia menjadi kunci untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap visi Uni Eropa dalam pembangunan berkelanjutan.

ASEM: Forum yang Menghadapi Tantangan Baru

ASEM, sebagai forum dialog dan kerja sama informal antar pemerintah Asia dan Eropa, kini menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kerja sama internasional. Forum ini didirikan di Bangkok, Thailand pada Maret 1996, dan kini melibatkan 53 mitra, terdiri dari negara-negara Eropa, anggota ASEAN, serta negara-negara lain di Asia. Tujuan utama ASEM adalah memperkuat hubungan antar benua melalui pendekatan yang sejajar dan terbuka, dengan fokus pada isu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Rezasyah menyoroti bahwa ASEM harus memperhatikan empat aspek utama dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. “Dengan adanya alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendorong negara-negara berkembang mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) hingga 2030, ASEM memiliki peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi,” katanya. Ia menekankan bahwa tiga pilar kerja sama ASEM—dialog mengenai stabilitas politik, kerja sama ekonomi, dan pertukaran sosial—harus diperkuat agar tidak terganggu oleh tren proteksionisme yang semakin dominan.

“Negara-negara Asia harus memahami bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar isu ekonomi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan,” kata Rezasyah.

Dalam konteks SDGs, Rezasyah menyoroti tiga prioritas utama yang menjadi fokus ASEM: SDG 13 tentang aksi iklim, SDG 7 terkait akses energi bersih, dan SDG 6 mengenai air bersih serta sanitasi. “Ketiga bidang ini saling terkait, dan harus menjadi prioritas dalam negosiasi antaranggota ASEM,” tambahnya. Ia menilai, krisis energi dan perubahan iklim memperkuat kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan yang adaptif dan inklusif.

Kehadiran ASEM dalam Dinamika Global

Dalam situasi krisis energi, Rezasyah memprediksi bahwa ASEM akan menjadi platform utama untuk membangun konsensus antaranggota mengenai kebijakan domestik. “Dengan proteksionisme yang semakin kuat, ASEM bisa menjadi jembatan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan nasional,” katanya. Ia menekankan bahwa pengaturan anggaran bersama dan pembagian risiko menjadi solusi strategis untuk mengatasi ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada negara-negara ekonomi besar.

Rezasyah juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan yang menyangkut perubahan iklim. “Indonesia, sebagai negara dengan potensi energi yang besar, bisa memanfaatkan kebijakan proteksionis sebagai sarana untuk