Wagub Sumut minta Karang Taruna jalankan organisasi hingga ke desa

Karang Taruna Sumut Didorong Menjangkau Setiap Desa dan Kelurahan

Menggalangkebaikan.com – Peran pemuda dalam tata kelola pemerintahan daerah kembali menjadi sorotan ketika Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan bahwa organisasi kepemudaan Karang Taruna harus memperluas jangkauan aktivitasnya hingga ke tingkat paling bawah, yakni desa dan kelurahan. Penegasan itu disampaikan dalam rangka membuka Temu Karya Karang Taruna Sumut 2026 yang digelar di Kantor Gubernur Sumut pada hari Sabtu.

Arah Baru bagi Kepengurusan Karang Taruna

Surya menyampaikan bahwa kepengurusan baru yang akan dibentuk melalui Temu Karya tersebut dituntut membangun struktur organisasi yang kokoh, tertib, dan aktif di seluruh lapisan wilayah. Ia menekankan bahwa keberadaan Karang Taruna tidak boleh berhenti pada tataran administratif kabupaten atau kota, melainkan harus menyentuh langsung kehidupan warga di pedesaan dan permukiman perkotaan.

“Kepengurusan yang akan terbentuk nanti harus membangun organisasi yang solid, tertib, dan aktif hingga tingkat desa bahkan kelurahan.”

Menurut Surya, Temu Karya 2026 menjadi momentum untuk membuka babak baru dalam perjalanan organisasi kepemudaan ini. Ia berharap kekuatan kelembagaan Karang Taruna semakin kokoh setelah proses pemilihan dan konsolidasi kepengurusan selesai dilaksanakan. Selama puluhan tahun, Karang Taruna telah menjalin kedekatan erat dengan masyarakat di berbagai pelosok Sumatera Utara, sehingga posisi strategisnya dalam ekosistem sosial daerah tidak dapat diabaikan.

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Wagub Surya menilai bahwa Karang Taruna memiliki peran krusial dalam membangun kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Organisasi kepemudaan ini, dalam pandangannya, berfungsi sebagai perekat persaudaraan yang menjembatani aspirasi generasi muda dengan kebijakan publik. Semangat kebersamaan, lanjutnya, merupakan modal utama dalam mendorong pembangunan Sumatera Utara secara menyeluruh.

“Saya percaya, ketika pemerintah dan pemuda berjalan bersama, maka akan lahir lebih banyak gagasan, inovasi, dan aksi nyata memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.”

Ia menambahkan bahwa sinergi kuat antara aparatur pemerintah dan elemen pemuda diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan baru yang mendukung percepatan kemajuan daerah. Surya kemudian menyerukan kolaborasi bertajuk “Sumut Berkah” sebagai kerangka kerja bersama menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

“Mari kita wujudkan kolaborasi ‘Sumut Berkah’ menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Dimulai langkah sederhana dengan kerja sungguh-sungguh di setiap desa, kelurahan hingga kabupaten/kota di Sumatera Utara.”

Karang Taruna sebagai Mitra Strategis Pemerintah

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Pengurus Nasional Karang Taruna Sabam Rajagukguk menegaskan posisi organisasi sebagai mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Ia merinci bahwa cakupan tugas Karang Taruna sangat luas, mulai dari upaya pengentasan kemiskinan hingga pelestarian alam dan lingkungan hidup.

“Kita karang taruna bukan jadi beban, tugas kita membantu kinerja pemerintah. Kita sama-sama mengabdi, memberi waktu, memberi tenaga untuk mendukung semua program pemerintah.”

Pernyataan Sabam menggarisbawahi bahwa Karang Taruna tidak diposisikan sebagai entitas yang bergantung pada anggaran negara, melainkan sebagai kekuatan swadaya yang melengkapi kapasitas birokrasi. Dalam konteks Indonesia, Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Gerakan Pemuda, dengan mandat mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan nasional. Di tingkat daerah, organisasi ini menjadi salah satu kanal resmi bagi pemerintah untuk menyalurkan program pemberdayaan pemuda, pelatihan keterampilan, serta kegiatan sosial-kultural.

Implikasi bagi Tata Kelola di Tingkat Desa

Dorongan agar Karang Taruna beroperasi hingga ke desa dan kelurahan membawa implikasi praktis yang signifikan. Sumatera Utara memiliki lebih dari 1.500 desa dan ratusan kelurahan yang tersebar di berbagai kabupaten, banyak di antaranya masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pembangunan dan program pemberdayaan. Kehadiran struktur organisasi kepemudaan di level tersebut dapat menjadi jembatan antara kebijakan makro pemerintah dan kebutuhan mikro masyarakat lokal.

Di sisi lain, penguatan organisasi di tingkat desa juga menuntut kesiapan sumber daya manusia, mekanisme pelaporan yang jelas, serta koordinasi lintas sektor agar aktivitas Karang Taruna tidak tumpang tindih dengan program pemerintah desa atau lembaga adat setempat. Temu Karya 2026, dengan demikian, tidak sekadar menjadi forum pemilihan pengurus, tetapi juga ruang perumusan strategi operasional yang harus mampu menjawab tantangan pembangunan di akar rumput.

Langkah Surya dan Sabam dalam menegaskan arah organisasi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan energi pemuda ke dalam kerangka pembangunan yang terstruktur. Jika berhasil diimplementasikan, jangkauan Karang Taruna hingga ke setiap desa dan kelurahan berpotensi menjadi instrumen efektif dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta memperkuat kohesi sosial di Sumatera Utara.