Meeting Results: Sumut gandeng UNICEF perluas sanitasi dan ketersediaan jamban

Sumut Gandeng UNICEF Perluas Sanitasi dan Ketersediaan Jamban

Perjanjian Kerja Sama untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Meeting Results – Medan, Sumatera Utara – Pemerintah Provinsi Sumut melalui Penjabat Sekretaris Daerah Sulaiman Harahap bersama lembaga internasional United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengadakan pertemuan strategis untuk memperkuat program pengembangan layanan sanitasi dan akses jamban sehat di seluruh wilayah provinsi. Rapat koordinasi ini bertujuan memulai rencana aksi kerja sama jangka panjang selama periode 2026–2030, yang akan fokus pada peningkatan infrastruktur kesehatan masyarakat dan perbaikan kondisi lingkungan hidup.

Kondisi Saat Ini: Tantangan yang Masih Terdapat

Menurut laporan terkini dari Pemprov Sumut, masih ada sekitar 134.434 unit jamban yang tidak memenuhi standar kebersihan, serta 94.088 sumber air minum yang belum cukup layak digunakan di 33 kabupaten/kota. “Kondisi ini menunjukkan tantangan besar dalam penyediaan layanan sanitasi dan air minum yang aman,” jelas Sulaiman Harahap setelah membuka acara tersebut di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.

“Kondisi ini menunjukkan tantangan penyediaan layanan sanitasi, dan air minum yang aman masih memerlukan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak,” kata Sulaiman Harahap.

Stunting sebagai Indikator Kinerja Utama

Menurut Sulaiman, perhatian pemerintah Sumut terhadap sektor sanitasi semakin signifikan karena angka kekerdilan atau stunting di daerah tersebut mencapai 22 persen pada 2024. Angka ini menjadi perhatian utama, karena stunting dikaitkan langsung dengan kualitas sanitasi dan lingkungan hidup yang buruk. “Peningkatan akses jamban sehat akan menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting,” tegasnya.

Program kerja sama ini bertujuan mengurangi angka stunting hingga 12,5 persen pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Sumut berharap UNICEF dapat membantu mengatasi berbagai hambatan yang ada, termasuk kesenjangan akses bagi keluarga miskin dan kelompok rentan. “Kami ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap fasilitas sanitasi,” tambah Sulaiman.

Prioritas Pembangunan dengan Dukungan Rp4 Miliar

Inti Wikanestri, Pelaksana Tugas Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komitmen kerja sama antara Indonesia dan UNICEF. “Kerja sama ini akan fokus pada prioritas pembangunan nasional dan daerah, termasuk peningkatan literasi, gizi, kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan anak,” jelas Inti.

“Kami berharap kerja sama ini dapat mempertajam pelaksanaan RPJMD dan RKPD serta mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” kata Inti Wikanestri.

Sumatera Utara dipilih sebagai perwakilan daerah di Pulau Sumatera karena masih menghadapi tantangan dalam memenuhi hak dasar anak, khususnya akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi. Dukungan dari UNICEF tahun ini mencapai total Rp4 miliar, yang akan dialokasikan untuk berbagai proyek dan program terkait. “Dana ini akan menjadi fondasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan target pembangunan,” tambah Inti.

Pelaku Kepentingan Harus Bersinergi

Wakil Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Jean Likenga menyampaikan bahwa lembaga tersebut terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia. “Sinergi antara semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target pembangunan,” katanya.

“Terutama, di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan sanitasi lebih efektif, inklusif, serta berkelanjutan,” tutur Jean Likenga.

Menurut Jean, program kerja sama ini akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada indikator kesehatan masyarakat dan ketersediaan fasilitas pendukung. “Kami optimis dengan kerja sama ini, Sumut dapat menjadi contoh dalam pengembangan layanan sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Kebutuhan Perubahan Perilaku Masyarakat

Salah satu fokus utama program kerja sama ini adalah mengubah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan jamban sehat. Sulaiman Harahap menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi untuk menghentikan praktik buang air besar sembarangan. “Kami perlu membangun kesadaran masyarakat bahwa sanitasi yang baik adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan masa depan anak-anak,” papar Sulaiman.

Pemprov Sumut juga mengupayakan pengembangan strategi perubahan perilaku yang terukur dan berkelanjutan. Misalnya, melalui pelatihan komunitas, program desa binaan, serta kolaborasi dengan organisasi lokal. “Kegiatan ini akan melibatkan peran aktif dari berbagai sektor, termasuk swasta, masyarakat, dan lembaga swadaya,” jelasnya.

Pengembangan Strategi dan Program Jangka Panjang

Program kerja sama 2026–2030 akan melibatkan pendekatan holistik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil. Selain itu, pihaknya juga akan mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam mempercepat penyelesaian masalah sanitasi. “Kami berharap teknologi bisa menjadi alat untuk memperluas jangkauan akses jamban sehat, terutama di daerah terpencil,” tutur Sulaiman.

Dalam upaya mencapai target tersebut, Pemprov Sumut akan bekerja sama dengan UNICEF dalam mengembangkan indikator kinerja dan monitoring berkelanjutan. “Setiap progres akan diukur secara real-time untuk memastikan efektivitas program,” imbuhnya.

Peran UNICEF dalam Pendekatan Keterlibatan Masyarakat

Kerja sama dengan UNICEF tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan