BNPB: Tak hujan sebulan – 4.245 KK di Lombok Barat mengalami krisis air

BNPB: Krisis Air Akibat Kekeringan di Lombok Barat

BNPB – Kondisi cuaca kering yang berlangsung sepanjang bulan terakhir telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 4.245 kepala keluarga (KK) di lima kecamatan mengalami kesulitan akses air bersih. Situasi ini mengakibatkan pasokan air domestik yang biasa digunakan warga berkurang drastis, sehingga menimbulkan tantangan signifikan dalam kebutuhan sehari-hari.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa fenomena hujan yang terhenti selama satu bulan menjadi penyebab utama kelangkaan air. “Kekeringan yang terjadi telah mengganggu keberlanjutan sumber air warga, khususnya di daerah terpencil,” ujarnya dalam wawancara di Jakarta, Kamis. Menurut Abdul, gangguan ini tidak hanya memengaruhi ketersediaan air, tetapi juga berdampak pada kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan memasak, mandi, dan kebutuhan dasar lainnya.

“Kurangnya hujan dalam sebulan terakhir berimplikasi langsung pada kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih harian,” kata Abdul. Ia menambahkan, dampaknya terasa lebih terjangkau di lima kecamatan, di mana warga mengalami penurunan signifikan pada akses air, terutama pada area yang tidak memiliki sistem pengairan yang cukup memadai.

BNPB juga mengonfirmasi data yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat. Berdasarkan laporan tersebut, sebaran warga yang terdampak meliputi Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, dengan 1.357 KK yang mengalami krisis air. Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, terdampak 306 KK. Wilayah lainnya yang terkena adalah Kecamatan Gerung, dengan 500 KK di Desa Banyu Urip dan 718 KK di Desa Giri Tembesi. Di Kecamatan Kuripan, Desa Kuripan Selatan menampung 630 KK yang kesulitan mendapatkan air, sementara Desa Persiapan Penanggak, Kecamatan Batulayar, terkena 734 KK.

Krisis Air di Wilayah Terdampak

Krisis air ini tidak hanya memengaruhi jumlah penduduk, tetapi juga memperparah situasi di daerah yang rentan terhadap perubahan iklim. Kondisi kekeringan menyebabkan sumur warga mengering, danau kecil serta sumber air permukaan yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mulai tidak memadai. Di beberapa titik, warga terpaksa mengumpulkan air dari sumber yang jauh atau meminta bantuan dari tetangga.

Menurut Abdul Muhari, kekeringan telah memicu peningkatan permintaan bantuan darurat. “Masyarakat membutuhkan penambahan pasokan air bersih secara cepat untuk memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi,” jelasnya. BPBD Lombok Barat, sebagai otoritas penanggulangan bencana lokal, terus berupaya memperkuat sistem distribusi air ke kawasan yang terdampak. Meski demikian, proses ini masih membutuhkan waktu karena beberapa wilayah mengalami hambatan dalam distribusi.

Upaya Penanganan oleh BPBD Lombok Barat

Untuk mengatasi krisis air, BPBD Kabupaten Lombok Barat telah memprioritaskan pengerahan empat unit mobil tangki air dengan kapasitas masing-masing sebesar 5.000 liter. Armada ini ditempatkan di lokasi-lokasi yang paling membutuhkan, termasuk daerah yang terpencil dan kurang memiliki fasilitas pengairan. Dalam waktu dekat, bantuan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan warga sementara hujan belum mengembalikan kondisi alam.

Absen hujan dalam sebulan terakhir membuat BPBD terus memperkuat koordinasi dengan berbagai sektor. Selain itu, lembaga ini juga bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran, PDAM Giri Menang Mataram, serta sektor dunia usaha lainnya. “Koordinasi lintas sektor sangat penting agar logistik air dapat terdistribusi secara efektif,” ujar Abdul. Langkah-langkah ini termasuk penambahan armada mobil tangki dan pengalihan pasokan air dari sumber yang masih ada.

BNPB menekankan bahwa upaya penanganan krisis air harus dilakukan secara berkelanjutan, karena dampaknya belum sepenuhnya berakhir. Di beberapa titik, warga juga terpaksa memanfaatkan air dari embung atau sungai yang kurang bersih, sehingga berisiko mengganggu kesehatan. “Kami sedang berupaya memastikan air bersih sampai ke setiap kantong permukiman warga,” tambah Abdul. Dengan kerja sama yang lebih intensif, diharapkan pasokan air bisa terjaga hingga kondisi cuaca kembali stabil.

Krisis air ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim. BPBD Lombok Barat juga mengimbau warga agar menggunakan air secara hemat dan memanfaatkan sumber-sumber alternatif. “Sumber daya alam terbatas, sehingga kita harus bijak dalam penggunaannya,” pungkas Abdul. Dengan pengelolaan yang lebih baik, harapan mengatasi dampak kekeringan bisa tercapai, meski kebutuhan air tetap menjadi tantangan besar di wilayah tersebut.

Sejauh ini, BNPB dan BPBD Lombok Barat terus memantau kondisi kekeringan di lima kecamatan. Mereka menyiapkan skenario terburuk jika hujan tidak kunjung datang. “Kita sedang memperkuat jaringan distribusi dan mempersiapkan langkah darurat jika kekeringan berlangsung lebih lama,” ujar Abdul. Dengan bantuan dari berbagai sektor, masyarakat di wilayah terdampak diharapkan bisa terlindungi dari risiko yang lebih besar, termasuk kesehatan dan kebutuhan pangan.

Di tengah krisis air, BPBD juga menekankan pentingnya kerja sama antarwilayah untuk membagi sumber daya yang tersedia. “Tidak semua daerah mengalami kesulitan yang sama, tetapi kita harus bersinergi untuk memastikan setiap KK mendapatkan a