BNPB imbau kesiapsiagaan atas peringatan cuaca ekstrem di 26 provinsi

BNPB Imbau Kesiapsiagaan Atas Peringatan Cuaca Ekstrem di 26 Provinsi

BNPB imbau kesiapsiagaan atas peringatan cuaca – Jakarta, Antaranews – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan peringatan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman cuaca ekstrem. Peringatan ini melibatkan potensi hujan deras hingga intensitas sedang, yang bisa berdampak signifikan di sejumlah provinsi. Dalam peringatan tersebut, BMKG menetapkan bahwa cuaca ekstrem berpotensi menghiasi 26 provinsi di Indonesia, mulai dari Rabu (24/6) hingga 26 Juni 2026.

Menyikapi situasi tersebut, BNPB mengingatkan bahwa pihak setempat harus siap merespons segala kemungkinan yang bisa terjadi. “Kami menyarankan otoritas lokal untuk memastikan saluran drainase tetap berfungsi optimal, serta mengajak masyarakat mengurangi risiko di sekitar wilayah daerah aliran sungai saat hujan mengguyur dengan intensitas tinggi,” jelas Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dalam wawancara di Jakarta, Kamis (25/6).

“Adanya cuaca ekstrem memerlukan tindakan preventif agar dampaknya dapat diminimalkan sejak dini,” tambah Muhari.

Menurut data yang diterbitkan BMKG, wilayah yang masuk dalam kategori berisiko tinggi meliputi Aceh, Banten, Bengkulu, Jakarta, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, dan Maluku Utara. Di luar daerah tersebut, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, serta seluruh wilayah Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Tengah) juga diperkirakan mengalami kondisi serupa.

BNPB menekankan pentingnya kesiapsiagaan karena cuaca ekstrem bisa menyebabkan berbagai bencana, seperti banjir, longsor, atau kekeringan. “Kesiapsiagaan yang baik akan meminimalkan kerugian dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim,” ujarnya. Peringatan ini bukan hanya untuk mengingatkan, tapi juga untuk memastikan sistem pencegahan bencana berjalan efektif.

Kondisi di Kalimantan Barat Jadi Contoh Kasus

Dalam peringatan tersebut, BNPB juga memberikan contoh nyata dari dampak cuaca ekstrem yang terjadi beberapa waktu lalu. Di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, banjir akibat hujan lebat melanda sejumlah area, merendam 1.560 unit rumah warga hingga kedalaman dua meter. “Banjir tersebut menunjukkan bahwa siapapun harus cepat tanggap, terutama di wilayah rawan banjir,” kata Muhari.

Menurut laporan, banjir tersebut terjadi setelah hujan deras memicu luapan Sungai Sekadau. Meski akhirnya berangsur surut, peristiwa ini mengingatkan bahwa kekeringan atau banjir bisa terjadi secara berulang jika persiapan tidak memadai. “Kami menyarankan pemerintah daerah memantau kondisi curah hujan secara terus-menerus dan segera mengambil langkah-langkah mitigasi,” tambahnya.

Sebagai langkah tambahan, BNPB juga memperhatikan daerah yang saat ini mengalami fenomena hari tanpa hujan. Contohnya, Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menghadapi risiko kekeringan. Di sini, pemerintah setempat dianjurkan untuk mengoptimalkan distribusi air bersih bagi warga yang terdampak. “Air bersih menjadi kebutuhan utama, terutama saat cuaca kering berlangsung lama,” jelas Muhari.

Peran Pemda dan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana

Muhari menekankan bahwa tanggung jawab mitigasi bencana tidak hanya ada di pihak pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat. “Masyarakat diharapkan segera melapor ke BPBD setempat jika menemui kendala dalam akses air bersih atau pengendalian air di lingkungan sekitar,” katanya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat respons darurat dan mencegah dampak yang lebih parah.

Menurut data BMKG, wilayah-wilayah yang masuk dalam peringatan cuaca ekstrem memiliki kondisi topografi dan iklim yang berbeda, sehingga risiko bencana bisa beragam. Di beberapa daerah, hujan lebat bisa menyebabkan banjir, sementara di daerah lain, kekeringan bisa terjadi karena curah hujan rendah. “BNPB mengimbau agar semua pihak memahami pola cuaca dan mengambil langkah preventif sesuai dengan kondisi setempat,” imbuh Muhari.

Kesiapsiagaan di tingkat daerah juga menjadi fokus BNPB. Pihaknya menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi, seperti BPBD, Dinas PUPR, dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan infrastruktur pencegahan bencana berjalan baik. “Selain itu, edukasi masyarakat tentang cara menghadapi cuaca ekstrem harus terus ditingkatkan, baik melalui sosialisasi maupun pelatihan darurat,” lanjutnya.

Strategi BNPB dalam Menangani Cuaca Ekstrem

BNPB telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi peringatan cuaca ekstrem ini. Salah satu kebijakan utama adalah memperkuat sistem informasi dan komunikasi terkait bencana. “Kami berupaya menyampaikan informasi cuaca ekstrem secara cepat dan akurat, sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri lebih baik,” jelas Muhari.

Kebijakan ini juga mencakup penggunaan teknologi untuk memantau kondisi cuaca secara real-time. “Dengan data dari BMKG, BNPB bisa memberikan rekomendasi spesifik untuk setiap daerah yang berisiko tinggi,” terangnya. Selain itu, BNPB juga bekerja sama dengan organisasi internasional untuk meningkatkan kapasitas tanggap darurat di berbagai provinsi.

Kesiapsiagaan terhadap cuaca ekstrem tidak hanya tentang kebersihan saluran drainase atau penyediaan air, tetapi juga mencakup pengaturan transportasi, perlindungan infrastruktur vital, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. “BNPB berharap semua pihak memahami bahwa cuaca ekstrem adalah bagian dari kehidupan, dan kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi risiko,” pungkas Muhari.

Sebagai langkah pencegahan, BNPB juga menyarankan daerah untuk melakukan simulasi bencana secara rutin. “Simulasi ini membantu memperkuat kesiapsiagaan dan mengidentifikasi ke